DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 20 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 125

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II STRUKTUR PERANGKAT DESA BAB III TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DESA BAB IV PENGANGKATAN PERANGKAT DESA BAB V PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN BAB VI LARANGAN PERANGKAT DESA BAB VII PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BAB VIII PNS, PERANGKAT DESA, ANGGOTA BPD, DAN PENGURUS PARTAI POLITIK SEBAGAI CALON PERANGKAT DESA BAB IX UNSUR STAF PERANGKAT DESA BAB X KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA BAB XI ALIH JABATAN BAB XII PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA BAB XIII PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA BAB XIV KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA DAN UNSUR STAF PERANGKAT DESA BAB XV PENGHARGAAN BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6). 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR dan BUPATI LUWU TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Luwu Timur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
7.Kecamatan adalah bagian dari wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
8.Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
9.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
12.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 4
13.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
15.Unsur staf perangkat desa adalah staf yang dapat diangkat Kepala Desa untuk membantu kepala urusan, kepala seksi, dan kepala kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
16.Ujian Seleksi adalah tes seleksi kemampuan dasar dan tes seleksi kemampuan bidang bagi Calon Perangkat Desa.
17.Bakal Calon Perangkat Desa adalah warga Desa yang telah mengajukan permohonan kepada Tim Seleksi Calon perangkat Desa untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa.
18.Calon Perangkat Desa adalah Bakal Calon perangkat Desa yang telah dinyatakan lolos dalam penjaringan atau telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Tim Seleksi Calon Perangkat Desa.
19.Tim Seleksi Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa melalui musyawarah Desa untuk melaksanakan penjaringan dan penyaringan bagi Calon Perangkat Desa.
20.Kelompok kerja yang selanjutnya disebut Pokja Kecamatan adalah kelompok yang dibentuk Camat untuk mengawasi jalannya seleksi Calon Perangkat Desa.
21.Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman pendaftaran, penelitian, dan penetapan Calon Perangkat Desa.
22.Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang meliputi kegiatan ujian seleksi dan penetapan hasil ujian seleksi.
23.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
24.Pelaksana tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definif yang berhalangan tetap.
25.Pelaksana harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definif yang berhalangan sementara.
26.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
27.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
28.Hari adalah hari kerja. 5

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.struktur perangkat desa;
b.tugas dan fungsi perangkat desa;
c.pengangkatan perangkat desa;
d.pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan;
e.larangan perangkat desa;
f.pemberhentian perangkat desa;
g.PNS, perangkat desa, anggota BPD, dan pengurus partai politik sebagai calon perangkat desa;
h.unsur staf perangkat desa;
i.kekosongan jabatan perangkat desa;
j.alih jabatan;
k.pakaian dinas dan atribut perangkat desa;
l.peningkatan kapasitas perangkat desa;
m.kesejahteraan perangkat desa dan unsur staf perangkat desa; dan
n.penghargaan;

BAB II

STRUKTUR PERANGKAT DESA

Pasal 3

(1)Perangkat Desa terdiri atas:
1. a.sekretariat Desa;
2. b.pelaksana kewilayahan; dan
3. c.pelaksana teknis.
(2)Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenang.
(3)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Desa melalui penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
(4)Perangkat Desa dalam menjalankan tugas dan fungsi bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 4

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Desa.
(2)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh unsur staf sekretariat yang terdiri atas:
1. a.paling banyak 3 (tiga) urusan yakni urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan; atau
2. b.paling sedikit 2 (dua) urusan yakni urusan umum dan perencanaan dan urusan keuangan. 6
(3)Unsur staf sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing- masing dipimpin oleh kepala urusan.

Pasal 5

(1)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana dan prasarana penunjang tugas.
(3)Tugas pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
(4)Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.paling banyak 3 (tiga) seksi yakni seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan; atau
2. b.paling sedikit 2 (dua) seksi yakni seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
(3)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala seksi.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DESA

Pasal 7

(1)Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
(2)Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. 7
(3)Sekretaris Desa dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
1. a.melaksanakan urusan ketatausahaan seperti:
  1. 1.tata naskah;
  2. 2.administrasi surat menyurat; dan
  3. 3.arsip.
2. b.melaksanakan urusan umum seperti:
  1. 1.penataan administrasi Perangkat Desa;
  2. 2.penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor;
  3. 3.penyiapan rapat;
  4. 4.pengadministrasian aset;
  5. 5.inventarisasi;
  6. 6.perjalanan dinas; dan
  7. 7.pelayanan umum.
3. c.melaksanakan urusan keuangan seperti:
  1. 1.pengurusan administrasi keuangan;
  2. 2.administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran;
  3. 3.verifikasi administrasi keuangan; dan
  4. 4.administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
4. d.melaksanakan urusan perencanaan seperti:
  1. 1.menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
  2. 2.menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan; dan
  3. 3.melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 8

(1)Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
(2)Kepala urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.
(3)Kepala Urusan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
1. a.Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti:
  1. 1.tata naskah;
  2. 2.administrasi surat menyurat;
  3. 3.arsip;
  4. 4.penataan administrasi Perangkat Desa;
  5. 5.penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor;
  6. 6.penyiapan rapat;
  7. 7.pengadministrasian aset;
  8. 8.inventarisasi;
  9. 9.perjalanan dinas; dan
  10. 10.pelayanan umum. 8
2. b.Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti:
  1. 1.menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
  2. 2.menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan; dan
  3. 3.melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
3. c.Kepala urusan keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti:
  1. 1.pengurusan administrasi keuangan;
  2. 2.administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran;
  3. 3.verifikasi administrasi keuangan; dan
  4. 4.administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

Pasal 9

(1)Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yakni Kepala Dusun yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas terkait urusan kewilayahan setempat.
(2)Kepala Dusun dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
1. a.pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
2. b.mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
3. c.melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
4. d.melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 10

(1)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) yakni pelaksana seksi yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Kepala Seksi dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
1. a.kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi :
  1. 1.melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
  2. 2.menyusun rancangan regulasi desa;
  3. 3.pembinaan masalah pertanahan;
  4. 4.pembinaan ketentraman dan ketertiban;
  5. 5.pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat; 9
  6. 6.kependudukan;
  7. 7.penataan dan pengelolaan wilayah; dan
  8. 8.pendataan dan pengelolaan profil Desa;
2. b.kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi :
  1. 1.melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
  2. 2.pembangunan bidang pendidikan;
  3. 3.kesehatan; dan
  4. 4.tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
3. c.kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi:
  1. 1.melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
  2. 2.meningkatkan upaya partisipasi masyarakat;
  3. 3.pelestarian nilai sosial budaya masyarakat;
  4. 4.keagamaan; dan
  5. 5.ketenagakerjaan.

BAB IV

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 11

(1)Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.persiapan;
2. b.pembentukan tim seleksi;
3. c.penjaringan;
4. d.penyaringan;
5. e.rekomendasi Camat; dan
6. f.penetapan.
(2)Tahapan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c, dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan sejak jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan.

Isi peraturan

Teks125PDFHirarki

Memuat teks peraturan…