DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2022

Nomor: 12
Tahun: 2022
Ditetapkan: 1 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 127

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ALOKASI JUMLAH ANGGOTA BPD DAN PEMBAGIAN WILAYAH UNTUK KETERWAKILAN BPD BAB III BIDANG DALAM KELEMBAGAAN BPD DAN STAF ADMINISTRASI BPD BAB IV MEKANISME PENGISIAN KEANGGOTAAN BAB V PEMBERHENTIAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGISIAN ANGGOTA BPD ANTAR WAKTU BAB VI LARANGAN ANGGOTA BPD BAB VII FUNGSI DAN TUGAS BPD BAB VIII HUBUNGAN BPD DENGAN LEMBAGA LAIN DI DESA BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD BAB X PENINGKATAN KAPASITAS BPD BAB XI PERATURAN TATA TERTIB BPD BAB XII RAPAT BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94). 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR dan BUPATI LUWU TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Luwu Timur.
6.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 4
11.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12.Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14.Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa adalah musyawarah yang dipimpin oleh pimpinan BPD yang dihadiri oleh minimal 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD untuk mengambil keputusan yang dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16.Penjaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi pengetahuan maupun kemampuan kepemimpinan.
17.Hari adalah hari kerja.
18.Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
19.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20.Semenda adalah garis hubungan kekeluargaan karena ikatan perkawinan dan kekeluargaan.
21.Karyawan Tetap adalah karyawan BUMN dan BUMD serta karyawan yang kontraknya secara permanen.
22.Panitia adalah panitia pemilihan anggota badan permusyawaratan desa yang dibentuk oleh kepala desa.
23.Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24.Wilayah adalah keterwakilan dusun.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.Alokasi jumlah anggota BPD dan pembagian wilayah untuk keterwakilan BPD;
b.Bidang dalam kelembagaan BPD dan Staf Administrasi BPD;
c.Mekanisme pengisian keanggotaan;
d.Pemberhentian, pemberhentian sementara dan pengisian anggota BPD antar waktu; 5
e.Larangan anggota BPD;
f.Fungsi dan Tugas BPD;
g.Hubungan BPD dengan lembaga lain di Desa;
h.Hak, kewajiban dan wewenang BPD;
i.Peningkatan kapasitas BPD;
j.Peraturan tata tertib BPD; dan
k.Rapat.

BAB II

ALOKASI JUMLAH ANGGOTA BPD DAN PEMBAGIAN WILAYAH UNTUK KETERWAKILAN BPD

Pasal 3

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
(2)Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(3)Penetapan Jumlah Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.
(4)Jumlah anggota BPD berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut :
1. a.penduduk sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa, anggota BPD berjumlah 5 (lima) orang;
2. b.penduduk 1.501(seribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa, anggota BPD berjumlah 7 (tujuh) orang; dan
3. c.penduduk lebih dari 3.000 (tiga ribu) jiwa, anggota BPD berjumlah 9 (sembilan) orang.
(5)Jumlah keterwakilam wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan proses pemilihan anggota BPD secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

BIDANG DALAM KELEMBAGAAN BPD DAN STAF ADMINISTRASI BPD

Pasal 4

(1)Kelembagaan BPD terdiri atas:
1. a.pimpinan; dan
2. b.bidang.
(2)Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang ketua;
2. b.1 (satu) orang wakil ketua; dan
3. c.1 (satu) orang sekretaris. 6
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
2. b.bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
(4)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
(5)Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.
(6)Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
(7)Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda usianya.
(8)Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
(9)Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
(10)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

MEKANISME PENGISIAN KEANGGOTAAN

Pasal 5

Persyaratan untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD adalah:

a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
c.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.bukan sebagai Perangkat Desa;
f.bagi Pegawai Negeri Sipil, tenaga honorer dan/atau PPPK serta karyawan BUMN dan BUMD dan karyawan tetap lainnya harus mendapat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan/atau pimpinan perusahaannya;
g.bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
h.bertempat tinggal diwilayah pemilihan yang dibuktikan dengan KTP;
i.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
j.sehat jasmani dan rohani; 7
k.tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda sampai derajat pertama ke atas, ke bawah dan ke samping dan hubungan suami atau istri dengan kepala desa;
l.berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
m.tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 2 (dua) tahun; dan
n.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 6

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui :

a.pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
b.pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 7

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
(2)Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
(3)Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
(4)Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 8

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
(3)Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Pasal 9

(1)Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur:
1. a.perangkat desa paling banyak 3 (tiga) orang; dan
2. b.masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang. 8
(3)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 10

(1)Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(2)Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
(3)Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 11

(1)Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
(2)Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
(3)Calon anggota BPD terpilih yakni calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

Isi peraturan

Teks127PDFHirarki

Memuat teks peraturan…