DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2018

Nomor: 15
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB III MAKSUD DAN TUJUAN BAB IV RUANG LINGKUP BAB V SISTEM PELAYANAN KESEHATAN BAB VI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH BAB VII PELAYANAN KESEHATAN OLEH PEMERINTAH DAERAH BAB VIII PELAYANAN KESEHATAN OLEH SWASTA BAB IX JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAB X AKREDITASI BAB XI KERJA SAMA BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b, Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kesehatan merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus dilaksankan oleh Pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan; Mengigat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
4.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
11.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 215);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
18.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
19.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
20.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
21.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
22.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
23.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1197);
24.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
25.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWUTIMUR dan BUPATI LUWU TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2.Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Dinas Kesehatan adalah dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Institusi pelayanan adalah institusi kesehatan baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan, persalinan, pengobatan, rawat inap kesehatan ibu dan anak meliputi bidan praktek swasta, polindes, puskesmas, rumah bersalin, rumah pengobatan dan rumah sakit.
7.Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
8.Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah pimpinan yang bertanggung jawab menyelenggarakan fasilitas pelayanan kesehatan.
9.Pengurus Organisasi Profesi di Bidang Kesehatan adalah penanggung jawab organisasi profesi di bidang kesehatan.
10.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk membantu persalinan dan/atau pelayanan kesehatan ibu dan anak, meliputi perawat, bidan, dokter, dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dan dokter spesialis anak.
11.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)atau Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap.
12.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
13.Sumber Daya di Bidang Kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan danteknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
14.Perbekalan Kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
15.Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disebut SDM kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.
16.Tenaga Non Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang non kesehatan yang diberdayakan pada institusi kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan.
17.Fasilitas adalah segala sesuatu hal yang menyangkut sarana, prasarana maupun alat, baik alat medik maupun alat non medik yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi pasien.
18.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
19.Standar Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat SPP adalah pemberian layanan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
20.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis dari organisasi induknya.
21.Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
22.Pelayanan Kesehatan adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan akibat penyakit, peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan.
23.Pelayanan Kesehatan Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
24.Pelayanan Kesehatan Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit.
25.Pelayanan Kesehatan Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
26.Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita kedalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
27.Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah adalah pelayanan kesehatan yang dikelola oleh badan/institusi pemerintah dalam rangka melayani kesehatan kepada masyarakat.
28.Pelayanan Kesehatan Swasta adalah pelayanan kesehatan yang dikelola oleh badan non-pemerintah atau perorangan dalam rangka melayani kesehatan kepada masyarakat.
29.Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
30.Pelayanan Darah adalahupaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahandasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuktujuan komersial.
31.Pengelolaan Darah Puskesmas adalah upayah yang dilakukan oleh puskesmas untuk menyediakan dan mengelolah persediaan darah dengan dilengkapi fasilitasi pelayanan kesehatan yang terdiri dari donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah kepada masyarakat sesuai dengan prosedur yang telah terstandarisasi.
32.Obat adalah bahan atau panduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
33.Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat RS adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
34.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
35.Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu, berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit dan kekhususan lainnya.
36.Klasifikasi Rumah Sakit adalah strata kelas rumah sakit yang terdiri atas rumah sakit kelas A, kelas B, kelas C dan kelas D yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang menetapkan kelas rumah sakit.
37.Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan kepada pasien yang masuk sarana kesehatan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap.
38.Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada pasien yang masuk sarana kesehatan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya serta tinggal diruang rawat inap.
39.Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan pada sarana pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.
40.Pelayanan Rawat Inap Intensif adalah pelayanan yang dikhususkan untuk merawat pasien gawat serta memerlukan perawatan yang intensif baik di ruang perawatan Unit Gawat Darurat dan/atau unit-unit perawatan intensif lainnya.
41.Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya, Puskesmas bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja.
42.Puskesmas Beserta Jaringannya adalah Puskesmas, Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling dan bidan desa.
43.Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen disuatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.
44.Puskesmas Keliling yang selanjutnya disebut Pusling adalah pelayanan kesehatan yang sifatnya bergerak (mobile) untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas.
45.Puskesmas Rawat Inap yaitu Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.
46.Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan menigkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peigkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
47.Obat tradisional adalah bahan atua ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat.
48.Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan korban/pasien Gawat Darurat yang terintegrasi dan berbasis call center dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
49.Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu/Public Safety Center yang selanjutnya disebut PSC adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di kabupaten/kota yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
50.Anggaran Pendapatan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
51.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Daerah.
52.Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial/Emergensi Komprehensif selanjutnya disingkat PONEK adalah pelayanan obstetric neonatal esensial atau emergensi komprehensif yang bertujuan untuk menyelamatkan ibu dan bayi baru lahir melalui program rujukan berencana.
53.Pelayanan Obstetri Maternal Neonatal emergensi Dasar selanjutnya disingkat PONED adalah pelayanan obstetric neonatal dasar yang dilakukan di Puskesmas oleh bidan dan perawat yang kompeten dan diawasi oleh dokter.
54.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-undang
55.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBN adalah Rencana

BAB II

ASAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas :

a.perikemanusiaan;
b.keseimbangan;
c.manfaat;
d.perlindungan;
e.penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
f.keadilan;
g.gender dan nondiskriminatif;
h.norma agama;
i.pemberdayaan dan kemandirian,
j.hukum;
k.etika; dan
l.budaya Daerah.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan yakni untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk mewujudkan peningkatan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan meliputi :

a.pemberdayakan dan menata seluruh potensi yang dimiliki;
b.peningkatan peran Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan;
c.penataan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, swasta, masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
d.pemberian jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil, bermutu, aman, terjangkau dan berkesinambungan;
e.pemberian perlindungan hukum terhadap pemberi pelayanan kesehatan dan pihak yang dilayani; dan
f.pemberian informasi dan edukasi kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan daerah ini meliputi :

a.sistem pelayanan kesehatan;
b.tanggung jawab pemerintah daerah;
c.pelayanan kesehatan oleh pemerintah daerah;
d.akreditasi;
e.kerja sama;
f.peran serta masyarakat dan dunia usaha;
g.pembinaan dan pengawasan; dan
h.sanksi administrasi.

BAB V

SISTEM PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

(1)Pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh SDM kesehatan yang terdiri dari:
1. a.tenaga kesehatan yang melakukan upaya kesehatan; dan
2. b.tenaga lain selain tenaga kesehatan yang turut serta melakukan upaya kesehatan.
(2)Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.tenaga medis;
2. b.tenaga psikologis;
3. c.tenaga keperawatan;
4. d.tenaga kebidanan;
5. e.tenaga kefarmasian;
6. f.tenaga kesehatan masyarakat;
7. g.tenaga kesehatan lingkungan;
8. h.tenaga gizi;
9. i.tenaga keterapian fisik
10. j.tenaga keteknisian medis;
11. k.tenaga teknik biomedika;
12. l.tenaga kesehatan tradisional; dan
13. m.tenaga kesehatan lain.
(3)Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.
(4)Tenaga psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yakni psikologi klinis.
(5)Tenaga Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf c terdiri atasberbagai jenis perawat.
(6)Tenaga Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yakni bidan.
(7)Tenaga Kefermasian sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf e terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.
(8)Tenaga Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga.
(9)Tenaga Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan.
(10)Tenaga gizi dimaksud pada ayat(2) huruf h terdiri atas nutrisionis dan dietisien.
(11)Tenaga Keterapian Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i terdiri atas fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara,dan akupunktur.
(12)Tenaga Keteknisian Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j terdiri atas perekammedis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, teknisi gigi, penataanestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis.
(13)Tenaga teknik biomedika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k terdiri atas radiografer, elektromedis, ahli teknoiogi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik.
(14)Tenaga Kesehatan Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan.
(15)Tenaga Kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m ditetapkan oleh berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan

Pasal 7

(1)SDM kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
(2)SDM kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dimanfaatkan oleh pihak lain yang membutuhkan selama tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi serta atas izin atasan langsung, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)SDM kesehatan dan masyarakat pengguna fasilitas pelayanan kesehatan harus mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, pedoman dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Tenaga kesehatan asing yang akan bekerja di Daerah, harus mendapatkan izin dari Pemerintah berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di daerah, setiap fasilitas pelayanan kesehatan berpedoman pada standar, pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Setiap fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan kegiatan administrasi untuk mendukung kelancaran proses pelayanan kesehatan yang baik.
(2)Kegiatan administrasi sebagaimana pada ayat (1) didukung dengan suatu sistem informasi baik secara manual atau elektronik melalui :
1. a.sistem Informasi Manajemen Puskesmas;
2. b.sistem Informasi Laboratorium;
3. c.sistem Informasi Manajemen RS;
4. d.sistem Informasi Layanan, Kegawat Daruratan, dan rujukan; dan
5. e.sistem Informasi Layanan Haji.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…