DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP BAB III PENYELENGGARAAN BAB IV PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BAB V LEMBAGA PENGELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VII PENGHARGAAN BAB VIII KETENTUAN SANKSI BAB IX KETENTUAN PERALIHAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan memperoleh hasil yang optimal, maka kegiatan yang dilaksanakan diupayakan bersinergi dengan program pembangunan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang Atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3.Undang-Undang Nomr 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270); 2
6.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
14.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
16.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20.Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1928);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 4
22.Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 633);
23.Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR dan BUPATI LUWU TIMUR MEMUTUSKAN: Menetepkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Luwu Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Luwu Timur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Perusahaan adalah Perseroan Terbatas, BUMN dan BUMD di Kabupaten Luwu Timur.
6.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
7.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
8.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
9.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas 5 kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
10.Lembaga Pengelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat LPTJSL adalah lembaga yang dibentuk bersifat adhoc untuk melakukan perencanaan, dan sinkronisasi program TJSL serta sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan evaluasi dalam penyelenggaraan TJSL di Kabupaten Luwu Timur.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan TJSL berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.akuntabilitas;
c.deklarasi diri;
d.kemandirian;
e.keseimbangan;
f.kemanfaatan;
g.keserasian;
h.keterpaduan;
i.keadilan;
j.transparansi;
k.kemitraan;
l.berwawasan lingkungan;
m.keberlanjutan;
n.profesionalitas; dan
o.partisipasi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

a.menyinergikan penyelenggaraan program TJSL yang dilaksanakan oleh Perusahaan dengan program pembangunan Daerah dalam rangka optimalisasi dan pemerataan pembangunan di Daerah;
b.memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSL Perusahaan di Daerah; dan
c.meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap kepedulian masyarakat.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.terpenuhinya penyelenggaraan TJSL Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam suatu koordinasi yang maksimal dan efektif dengan program pembangunan Daerah; 6
b.terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi Pelaku Dunia Usaha dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan secara terpadu dan berdaya guna di Daerah;
c.terintegrasikannya penyelenggaraan Program TJSL dengan program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
d.terwujudnya sinergitas, sinkronisasi, dan peningkatan kerja sama dalam mendukung pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan Pelaku Dunia Usaha;
e.terarahnya penyelenggaraan TJSL yang dilaksanakan oleh Perusahaan di Daerah; dan
f.terwujudnya asas transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan TJSL di Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan meliputi:

a.penyelenggaraan;
b.program;
c.lembaga pengelola;
d.peran serta masyarakat;
e.penghargaan; dan
f.sanksi administratif.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 6

Penyelenggaraan program TJSL di Daerah melalui tahapan perencanaan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, rencana kerja Perangkat Daerah terkait, dan dokumen lainnya yang sejenis.

Pasal 7

Perencanaan penyelenggaraan Program TJSL dilaksanakan secara:

a.partisipatif yakni menitikberatkan pada aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui pemerintah daerah, Lembaga Pengelola TJSL dan/atau kepada perusahaan yang dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja, dengan memperhatikan program TJSL yang akan dan atau telah di laksanakan oleh perusahaan; dan
b.terpadu terhadap kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah berdasarkan program prioritas pembangunan Daerah. 7

Pasal 8

(1)Pelaksana TJSL yakni Perusahaan yang berstatus badan hukum.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perseroan terbatas;
2. b.badan usaha milik negara; dan
3. c.badan usaha milik daerah.
(3)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang, dan unit pelaksana yang berkedudukan di Daerah, dan telah melaksanakan kegiatan usaha paling kurang 1 (satu) tahun di Daerah.

Pasal 9

Kewajiban pelaksana TJSL:

a.menyusun dan mengusulkan program TJSL dalam rangka sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan Daerah; dan
b.melaksanakan program TJSL sesuai dengan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan berpedoman pada kebijakan pembangunan Daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan TJSL dilakukan oleh Bupati dan DPRD.
(2)Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.penyuluhan pelaksanaan ketentuan TJSL;
2. b.pemberian konsultansi dan bimbingan pelaksanaan TJSL; dan
3. c.fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Perusahaan dalam merealisasikan program TJSL.
(3)Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.verifikasi;
2. b.monitoring dan evaluasi;
3. c.tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan TJSL; dan
4. d.evaluasi laporan pelaksanaan TJSL dan dari sumber informasi lainnya.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…