DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 1 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

regulasi_utama

Ringkasan

Pasal I: beberapa ketentuan yang diubah Pasal II: peraturan daeraj ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mendekati riil pasar, tidak memberatkan wajib pajak, dan bisa menjadi dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Daerah;
b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan perekonomian, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Marnuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang STEMPEL PARAF Koo--···,. . . Perirnbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan BADAN PEflO/!.PATAH ��_,_;JJ Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik a Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438); • • KABUPA I l tl LUWU TIMUR In i - - I E L A rl Cl< f · .: t K S A • a SE Ku� ,... - ASISTEN � t, ��-rit- KABA� KABIO O'( :· r,�UBAG I KIISUBID I {j" ' J . • •
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 73). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR dan BUPATI LUWU TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan STEMPEE'PAWJ{H!o&,�er;,iA' .. Kabupaten Luwu Timur Nomor 73) diubah sebagai IIAIIANlR!Wo.t.PATAN <i.<llW! KABUPATfll LUWU TIMUR TEL AH D 1 · · r ·i � � A I j'A R A F i SEKOh I � - ASISTEN 1, ;--t...,-- 1�=-----'--'-'----.:.....� -j--· . .. . KABA', , KABID 2
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

3 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4.dihapus.
5.Pengelola Pendapatan Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola pendapatan Daerah.
6.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat.
8.Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
9.Wajib Pajak adalah Orang Pribacli atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh Orang Pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang dipergunakan untuk. kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 1 1 . Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta taut wilayah Daerah.
12.Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletkatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau taut.
13.Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, STEMPEL PARAF KU!)m)� melalui perbandingan harga dengan objek lain yang BADAN PENDAPA�ltAflau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak KABUPATEN LU • • SEKOI- L- 4
14.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, bailc yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Sadan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Jembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15.Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan Daerah.
16.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek Pajak dan Subjek Pajak, penentuan besamya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya .
17.Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek Pajak dan Objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
18.Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besamya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang Wajib Pajak.
19.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya ctisingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok Pajak yang terutang.
20.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara Iain ke rekening Kas Umurn Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan i a·ak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, STEMPEL PA RAF "- - .•. ' · BADAN PEHOAPA i:_t T�an Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, dan kAou,·,,, 11 L 'l�utusan Pembatalan. • • - 1 f l /\ H ' ' r ; ._.,SA rARAF ---· . -·· L..SEKI, .. . /\SIS TEN I � KABA'. � KABIO it. :,t,SU9AG I KASUBIO , ..... .J 5 • • ·· •,,!J!JAG, K<.SUBIO KASI() KABA', ASISTEN
23.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24.Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku.
25.Putusan Banding adalah putusan Badan Perad.ilan Pajak atas Banding terhadap Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26.Gugatan adalah upaya hukum yang dapat d.ilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
27.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/ atau bukti yang d.ilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan pernndang-undangan perpajakan Daerah.
28.Penyidik tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya .
29.Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang k.husus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
30.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
31.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran STEMPEL PARAF 'KIIF" \ BADAN PENB.IOAlliebJ.if,�mungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif K A B U P A T E N Li,ittltJhl'r'\lirn nghasilan yang diberikan sebagai penghargaan ,------ I EL hrl_ '.' ] RIKat\ls kin rj W-Afn dalam melaksanakan pemungutan Pajak. 1----- SEKIJ/. • • --?
2.Ketentuan huruf a dan huruf b PasaJ 9 diubah, sehingga PasaJ 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :

a.untuk Objek PBB-P2 dengan NJOP sampai dengan Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), ditetapkan sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen); dan
b.untuk Objek PBB-P2 dengan NJOP diatas Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,02o/o (nol koma no! dua persen). Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur. Ditetapkan di Malili pada tanggal 1 Maret 2022 BUPATI LUWU TIMUR, Diundangkan di Malili pada tanggal 1 Maret 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR, � BAHRI SUL! LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINS! SULAWESI SELATAN NOMOR: B . H K . 0 2 . 006. 2 2 . :,,::.E�EL rAP.Af KO' - . . . . . SADAN PE!l:.l.P.11.Ti..:. ··-·- �l W.O.OUF'.',fEN LU�,u 11r,,uR ' I" .... f l\ R I\ F. E : .. •. ' E R I K S A .. - . - SEKC,- � - A S t S T E N ' \.... KABA,'. -t-- KABIO , � 1'5UBAG I KIISUBIO - � II 6 • • PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN I. UMUM Seiring dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur, Potensi Pajak Bumi dan Bangunan saat ini sudah mengalami peningkatan karena banyaknya wilayah yang sudah berubah fungsi dari lahan pertanian dan perkebunan menjadi perumahan, pertokoan ataupun kawasan bisnis lainnya. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2 bisa dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor baik secara teknis ataupun melihat asas keadilan dalam masyarakat. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2 berdasarkan keadaan riil dilapangan, terutarna menyangkut alih fungsi lahan, memberikan ruang kepada masyarakat yang ingin melestarikan lahan pertanian ataupun meJestarikan kebudayaan. Perubahan Peraturan Daerah ini dengan pengaturan jelas, pasti, dan tegas diharapkan dapat memberikan kesadaran, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat, sehingga optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah di bidang pajak bumi dan bangunan dapat dicapai. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka I Pasal I Cukup jelas. Angka 2

Pasal 9

huruf a Cukup jelas. huruf b Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR STEMPEL PARAF KOOll-·•rA . BADAN PENDAPATAN [;....:IIAII KABUPATEN LUWU TIMUR 138 T E L O ri ' ) I P E R I I\ S A {iARIIF SEKD� -. ASISTEN I c; I KABA', , k . . KABID (\I.a . .\:iiJ!JAG I K /\SUBIO t-"" i 7 Pl!Ml!RINTAH PROVINS! SULAWWSI Sl!LATAN Sl!KRl!TARIAT DAl!RAH JI Jcod Urip Sumoha,jo No. 289 Telepon 0411-453192, 453194 Fax. 453489 MAKASSAR 90231 Nornor .,S�/I/Huk/2022 Lamp Hal. . PambeNn Homor Raglatar Ranparda Kab. Luwu Timur Makauar, � I Januarl 2022 Kepada Ylh.Bupati Luwu Timur cq. Sakretaris Daarsh di. • • M A L I L I Bardasarkan Surat Saudara Hornor 188.342110/I/HKM/2022 tanggal 24 Januari 2022 perihal Permintaan Noreg Ranpen!a, dan mempemlllikan:

1.Keputusan Gubemur Sulawesi Selatan Hornor 2861/XIVTAHUN 2021 tanooal 21 Desember 2021;
2.PerHtujuan Beruma Bupati Luwu Timur dan DPRD Kabupaten Luwu Timur Hornor 188.34211/PEM-LTnll/2021 dan Nomor 188.34211/DPRD·LTnll/2021 tanggal 22 Maret 2022;
3.Parsetujuan Beruma Bupall Luwu Timur den DPRD Kabupatan Luwu Timur Nomol la&.342181PEM-LTMtl/2021 clan Nomor 188.34218/DPRD· lTMll/2021 tenggal 28 Aguslus 2022;
4.Ranparda Kabupalen Luwu Timut Hbanyak 4 (empat) buah. make disampaikan Nomor Register R1npard1 K1bupalan luwu Timur m11lng-m11lng tentang :
1.P1rublhan Alu P1raturan DNrlh K1bupatan luwu Timur Homor 2 T1hun 2013 tanhlng P1jlk Bumi dan 81ngun1n P1rda111n din P1<1<o1un. dibe<ikan nomor «."" B.Ht<.02.ooe.22.
2.P1rublhan Alu Paraturan DNrlh Kabupaten Luwu Timur Homor 1 Tahun 2015 lanhlng RatrlbU91 Paloy1nan Kapalabuhanan. diberikan nomor register 8.HK.03.007.22.
3.Perublh1n Kodu1 Ahl• Paraluran DNrah Kabupatan Luwu Timur Homor 33 Tahun 2021 hlnhlng RatrlbU9t P1ngandall1n Men1ra Talekomunlkasl, diberikan nomor register 8.HK.02.008.22.
4.Parublhan Ahl• Paraturan DNrah K1bupatan LIMU Timur Homor 18 Tahun 2011 tanhlng Ratrlbull PanJu111n Produksl Usah1 Daarah, � nomor registerB.HK.04.llOt.22. Ranpe<da yang telah mendapalkan nornor register dinyatakan sah untuk ditetapkan menjadi Peratunon Daerah dan wajib diundangkan dalam lambaran Daerah. Nomor Register tersebut - dicantumkan pada bagian bawah lembaran tarskhir Peraturan Daerah dimaksud. Demikian disampail<an untuk menjadi perhatian dan pelaksanaan, terima kasih. Tembusan: I. Pit. Gubemur Sulawesi 5ellUn (Llporan):
2.Sekrltaris Oaerah Prowtli s, lrwasi Setatln c.q. Alistan Peme,;ntahan dan Kesej__, Rllkyal (Lepon,n); 3 Ke!ua OPRD Kat>,,poten Luwu Tlmur. Dipindai dengan CamScanner • PERSETUJUAN BERSAIIA KEPALA DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KASUPATEN LUWU TIMUR Nomor: 188.34211 /Pem-LTnll/2021 Nomor: 188.34211 IDPRD-LTnll/2021 TENTAHG RANCAHGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOI AAN CAGAR BUDAYA; RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUNDUNGAN PEREIFUAN TERHADAP KEKERASAN; RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA NlUK PEIEANGUNAN KEPARIWISATAAN KASUPATEN LUWU TM.IR TAHUN 2021· 2021I; RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KI\BUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK SU. DAN BANGUNAN. PERDE8AAN DAN PERKOTAAN; RANCAHGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KASUPATEN LUWU TIMUR NDIIOft 1 TAHUN 2015 TENTANG RE I RBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN Pada hari lri Senln, tanggal Dua Pduh Dua bulan llarwt, Tatu, Dua Ribu Dua Puluh 88bl, -.,pat di Ruang �'II Partpurne 0..-. PerwakJan Rakyat D88111h Kllbupaen Luwu Tinu, kaml yang� di bewail inl : •
1.On. H. BUDIIIIAN, 11.Pl:i
2.H. II. SIDDIQ 811, SH VYakll Bupati Luwu Timur dalam hal lnl beltiiidllk unllJ< dan atas rwna Peme.i111ih Dwwwal1 Kabupellln Luwu Timur yang bet I nat di Jalan Soekamo H- Mali, selanjulnya dloabut sebagal PIHAK PERTAIIA; VYakll Kelua DPRD Kabupelan Luwu Timur dalarn hal ini bertlndak untuk dM atas rwna Dewan PerMkian Rakyat Daenlh Kabupe!e, Luwu Tinur, -.;utnya din be rt set>ege• PIHAK KEDUA • • Menyatakan ba"- :
1.PIHAK PERT.AMA - � 5 (Lima) Buah Rancangan Pe1atunw1 DNllh untuk d- berwna dengan PIHAK KEDUA unU< memperoleh pasetujuan Dewan Perusaltlan Rakyat Oaa,ah Kabupatan Luwu Tmur atas Rancangan Peraturan Da,:;aj: 11:-.t dan unt.* dl_l..,.._. ::•'8<11 Paraluran Dae!ah Kabupalan L.uwu Timur;
2.PIHAK KEDUA dan PIHAK PERT.AMA - nllliTibllla 5 (Lrna) Buah Rancangan Pe1aturan Daerah baldasarkan Pernnn 0..-n Perweklan Rakyat Daerah Kabupalen L.uwu Timur No.nor 1 Tahun 2019 """""II Tata T-. dan oleh PIHAK KEDUA - rnm,yelujui Rancangan Pera1uran Dao.ah -ng P-rlan dan Pengelolaan Cager Budaya; Rancangan Paraluran Dae!ah •:ta:g Pelllndungan Pe:empuan Terhadep Kakerasan; Rancangan Pe!aluran Ou llh le::ta:g Re::ca• Ind<* Pe:nt•:gunan Kapllri.....-i Kabupalen L.uwu Tmur Tah.., 2021-2026; Ra,:ca::ge:, Pera1uran Dwah le: .tang Parubahan Alas Peratu:an Daelah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2013 1an1ang Pajak !uni dan Bang...an, Perd r n clan Perkome:1; Rancangan Paraluran Dae.ah tlli:ta:g Perubahan Alas Peraturan Dae.ah Kabupaten L.uwu Tlmur NomOI 1 TahWI 2015 -ng Rfttbusl Palaywn Kapoi-..-, unlUk di......., mei1'ldi Peraturan Daerah yang l9lah +fl j :kan oleh PIHAK PERTAMA dengan baberapa penyeoualan clan perubahan aebagalmana lertuang pada cabile:, yang -· ,pir pada Bertta Acara lnl.
3.PIHAK PERTAMA dapat n-.:erima deo:gan balk deo:gan babarapa cata1an pe:t)ala,n terhadap Rancangan Pera1uran Dae!ah - ... Polntarfan clan Pe::gelcl n �r Budaya; Rancangan Perlllu:an DH.ah -ng Per1indungan P8ia11puan Terhadap Kekerasan: Rmw:a1Q&t Peraturan 0891ah tlli:te::g Rancana lnduk Pembangunan � Kabupalen Luwu Tmur Tahun 2021-2026; Rancangan Peratu:an Dae!ah lantang Parubahan Alas Pa:aturan Ou.all Kabupalen L.uwu Timur No.no: 2 TahWI 2013 •:le::g Pajak Bumi dan Bangunan, Pe111 , dan Perkotw'I; RalK:e1011t Penduran DMlah lantang Parubahan Alas Peraturan Daerah Kabupabin L.-i Tlmur No.no+ 1 • Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, sebagaimana tertuang pada catatan yang ter1ampir pada Serita Acara ini.
4.Rancangan Peraturan Oaerah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Bupati disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Wakil Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
5.Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhrtung sejak tanggal Persetujuan Bersama.
6.Rancangan Peraturan Oaerah sebagaimana dimaksud pada poin 5 ditetapkan oleh Wakil Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Oaerah tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah dan Wakil Bupati . Demikian Serita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua Selah Pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Malili, 22 MARET 2021 l.WAKIL BUPATI LUWU TIMUR WAKIL T DPRO LUWU TIMUR • Ors. H. BUDIMAN. M.Pd / H.M. M SH

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…