DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 1 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

regulasi_utama

Ringkasan

Pasal I: Beberapa ketentuan yang diubah Pasal II: PeraturanDaerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan masyarakat di pelabuhan kesejahteraan masyarakat;
b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan wilayah pelabuhan serta pelayanan jasa kepelabuhanan di Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peratu.ran Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 1 pelayanan kepada dan meningkatkan
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 5 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
7.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2017 tentang .Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Taruf Jasa Kepelabuhanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1139) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 121 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Taruf Jasa Kepelabuhanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1761);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2015 ten tang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 92). 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR dan BUPATI LUWU TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Peiayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 92) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 8 Pasal 1 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 18, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakiian rakyat daerah menu.rut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dirnaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang seianjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyar Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyeienggara Pemerintahan Daerah.
6.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Luwu Timur.
8.Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur.
9.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang meiakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 3 komanditer, perseroan Iainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif den bentuk usaha tetap.
10.Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas Daratan dan/ atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat Kapa! bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang,berupa terminal den tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamata.n dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan Intra den Antarmoda Transportasi. 1 1 . Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau barang, keselarnatan den keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
12.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
13.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
16.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
17.Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat PPNS sebagaimana dimaksudkan dalam IGtab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berada di Daerah yang diberi khusus oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah. 4
18.Kawasan Laut Lampia adalah wilayah diluar lingkungan kerja pelabuhan yang dapat dibangun fasilitas melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2.Ketentuan ayat (2) huruf e dan huruf f Pasal 2 diubah, serta ditambahkan 4 (em pat) huruf yakni huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(!) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas Iainnya di lingkungan pelabuhan.

(2)Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) terdiri atas:
1. a.pelabuhan danau Sorowako;
2. b.pelabuhan danau Nuha;
3. c.pelabuhan danau Timampu;
4. d.pelabuhan danau Tokalimbo;
5. e.pelabuhan danau Lambatu;
6. f.pelabuhan danau Lengkobale;
7. g.pelabuhan danau Matano;
8. h.pelabuhan danau Bantilang;
9. l.pelabuhan danau Loeha; dan
10. j.pelabuhan kawasan Laut La.mpia.
  1. 3.Ketentuan ayat (!) huruf f, huruf j, dan huruf I Pasal 3 dihapus, dan ayat
(2)diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(I) Jenis pelayanan jasa kepelabuhanan yang menjadi objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya, meliputi :

a.jasa tambat/ labuh kapal;
b.jasa pemakaian ruangan dalam;
c.jasa pemakaian lahan;
d.bongkar muat barang;
e.pas masuk pelabuhan;
f.dihapus;
g.sandar kapal;
h.sewa fasilitas; I. sewa lahan/gedung;
j.dihapus;
k.penumpukan bara.ng; dan I. dihapus.

(2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (!) yakni pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 5

4.Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 10 dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Masa retribusi pelayanan kepelabuhanan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
1. a.yang bersifat pemanfaatan fasilitas atau jasa usaha berlaku untuk setiap kali pemakaian berlangsung;
2. b.yang bersifat kegiatan insidentil;
3. c.yang bersifat pemanfaatan perairan, kawasan pelabuhan dan sewa Jahan berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan; dan
4. d.dihapus.
(2)Saat retribusi terutang berlaku mulai sejak diterbitkan SKRD atau dokumen Jain yang dipersamakan.

5.Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memcrintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempat.annya dalam Lembaran Daerah Kabupaten LuwuTimur. Ditetapkan di Malili pada tanggal 1 M a r e t 2022 BUPATI LUWU TIMUR, �\r--- BUD!MAN Diundangkan di Malili pada tanggal I M a r e t 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR, ------ ' ,- � BAHRI SUL! LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINS! SULAWESI SELATAN NOMOR: B . H K . 0 3 . 0 0 7 . 2 2 . 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR I TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN I. UMUM Retri busi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan ke dalam retri busi jasa umum yang dipungut sebagai pembayaran atas jasa/penggunaan barang milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, baik barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak, serta sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Perkembangan pembangunan di Daerah berdampak terhadap perkembangan Pelabuhan yang meliputi wilayah pelabuhan serta pelayanan jasa kepelabuhanan. Seiring dengan perkembangan tersebut, retribusi pelayanan kepelabuhanan perlu disesuaikan, dimana terdapat beberapa pelabuhan baru yang berpotensi menjadi objek retribusi baru dan penyesuaian tarif retribusi agar lebih sesuai dengan kondisi dan kemarnpuan masyarakat di Daerah saat ini. Perubahan retribusi pelayanan kepelabuhanan juga disesuaikan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana tarif retribusi perlu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal I Cukup jelas. Angka 2

Pasal 2

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Angka 3

Pasal 3

Ayat (I) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. 7 Anglea 4

Pasal 10

Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Angka 5 Cukup Jelas. Pasal Il Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR I 39 8 LAMPI RAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PELA YANAN KEPELABUHANAN. STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN A. STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN PELABUHAN DANAU No. Jenla Pelayanan Beaarnya Keterangan Retrlbual

1.Tambat/Labuh KaDal aetiaD Derma.., Sekali - Speed boat < 85 PK Rp5.000,00 Tambat/hari Sekali - Speed Boat 85> < 200PK Rpl0.000,00 Tambat/hari Sekali - Speed Boat > 200 PK Rp20.000,00 Tambat/hari Rp30.000,00 Sekali - Kapa! Ferry 200 GT Tambat/hari Sekali -Kapa! Kayu Rpl6.000,00 Tambat/hari
2.Pemakaian. Ruangan dalam Pelabuhan Sungai dan Danau - Kios I Pelak Ro75.000.00 Per Bulan - Rumah Makan/Cafetaria/ Rpl00.000,00 Per Bulan Warunll
3.Paa Maauk Pelabuhan untuk Penumpang/Pengantar/Penjemput Orang Rp2.000,00 per orang sekali masuk
4.Paa Maauk Pelabuhan untuk Kendaraan Kendaraan Golongan 1/sepeda Rpl.000,00 per unit sekali masuk Kendaraan Golongan II/ sepeda motor dan sejenisnya Sepeda motor di bawah 500 cc Rp2.000,00 per unit sekali seperti motor merek honda, masuk yamaha, suzuki dan gerobak doronz Kendaraan Golongan Ill/Sepeda Motor dan sejenisnya Rp3.000,00 per unit sekali Sepeda motor (� 500 cc) seperti masuk Ducaty, Harley Davidson, Honda 500 cc dan kendaraan 9 roda 3 (TOSSA, Viar, Nozomi, Kai sari Kendaraan Golongan IV/ Barang Kendaraan bermotor berupa Mobil barang, mobil bak muatan terbuka/tertutup, Rp6.000,00 per unit sekali double cabin panjang sampai masuk dengan 5 meter seperti Pick up, mobil pike up pasir, strada, Hilux double cabin dan seienisnva Kendaraan Golongan IV/ Penumpang Kendaraan bermotor berupa Mobil Jeep, Sedan, Minibus per unit sekali dan sejenisnya dengan panjang Rp5.000,00 masuk sampai dengan 5 meter, seperti mobil jenis sedan, SUV, MPV, LCGC, (Honda city, Toyota Yaris. Mitsubishi dill Kendaraan Golongan V/ Barang Kendaraan bermotor berupa Mobil Barang (Truck/Tangki) ukuran sedang, dengan Rpl0.000,00 per unit sekali panjang sarnpai lebih dari 5- 7 masuk meter dan sejenisnya seperti Truck sedang, Truck muat pasir, Truck box ukuran 5-7 meter Kendaraan Golongan V/ Pen um pang Kendaraan bermotor berupa per unit sekali Mobil Bus, panjang lebih dari Rpl2.000,00 masuk 5-7 meter dan sejenisnya seperti Medium bus(30 seats) Ambulance besar, Bus kecil, Elf Hiace Kendaraan Golongan VI/ Barang Kendaraan bennotor berupa Mobil Barang (Truck/Tangki) per unit sekali ukuran panjang lebih dari 7-10 Rpl5.000,00 meter dan sejenisnya, seperti masuk Truck tangki, truck puso, truck fighter (ukuran 7-10 meter} Kendaraan Golongan VI/ pen um pang Kendaraan bermotor untuk Rp20.000,00 per unit sekali pen umpang berupa mobil bus masuk ukuran panjang lebih dari 7-10 meter. seoerti Bis AKAP. Bis 10 pariwisata, Bis besar kapasitas 52 seats. Bis malam Kendaraan Golongan VII Kendaraan bermotor berupa mobil barang tronton, mobil penarik berikut gandengan Rpl 7.000,00 per unit sekali serta kendaraan alat berat masuk ukuran panjang lebih dari 10- 12 meter, seperti Truck tangki oertarnina besar. truck tron ton Kendaraan Golongan VIII Kendaraan bermotor berupa mob ii barang tronton, mobil tangki, kendaraan alat berat per unit sekali ukuran panjang lebih dari 12- Rp20.000,00 masuk 16 meter, seperti Truck panjang (umumnya memiliki 5 sum bu garden), truck trailer, Lowbed Flatbed Kendaraan Golongan IX Kendaraan bermotor berupa mobil barang tronton, mobil tangki, kendaraan alat berat Rp22.000,00 per unit sckali ukuran panjang lebih dari 16 masuk meter, seperti Turck tangki gandeng, Truck gandeng, Truck oeneanekut alat berat Alat Berat Rp25.000,00 per unit sekali seoerti : Excavator. Loader masuk
5.Jua Pelayanan Barang dan Hewan Barang Rpl.000,00 Sekali masuk Per ton/M3 Hewan - Kerbau, Sapi, Kuda Rp3.000,00 Sekali masuk dan Babi Per ekor - Kam bing Rpl.000,00 Sekali masuk Per ekor - Unggas/ayam potong Rpl.000,00 Sekali masuk Per 100 ekor
6.Pelayanan clan Fuilitaa Kam.ar Mandi dan Kamar Kecil - Mandi/buang air besar Rp2.000,00 per orang sekali masuk. - Buang air kecil Rpl.000,00 per orang sekali masuk 1 1 B. STRUKTUR DAN TARIF RETRlBUSl PELAYANAN KEPELABUHANAN KHUSUS PELABUHAN KAWASAN LAUT LAMPIA Besarnya No. Jenis Pelayanan Keterangan Retribuai
1.Pas Masu1r. Kawaaan Pelabuhan Laut Lampia untuk Penumpang I Pengantar I Penjemput clan kendaraan Per orang - Dewasa Rp2.000,00 sekali masuk Per orang - Anak-Anak Rpl.000,00 sekali masuk Kendaraan GolonftD II Per unit Sepeda motor dan sejenisnya Rp2.000,00 sekali Sepeda motor dibawah 500 cc dan masuk gero bak dorong Kendaraan GolODl!!.D m Per unit Sepeda Motor dan sejenisnya Rp4.000,00 sekali Sepeda motor ,� 500 cc) dan kendaraan roda 3 masuk Kendaraan GolODJlllD IV Kendaraan bermotor berupa Mobil Per unit Jeep, Sedan, Minicab, Minibus, Rpl0.000,00 sekali Mikrolet, Pick Up, Station Wagon dengan panjang sampai dengan 5 masuk meter dan sejenisnya Kendaraan GolODl!!.D v Harang Kendaraan bennotor Per unit berupa Mobil Bus, Mobil Harang Rp25.000,00 sekali (Truck/Tangki) ukuran sedang, masuk dengan panjang sampai 7 meter dan sejenisnya. Kend.araan Golonnn VI Kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, Mobil Harang (Truck/Tangki) Per unit ukuran panjang lebih 7 meter Rp45.000,00 sekali sampai dengan 10 meter dan masuk sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan Kend.araan Golongan VII Kendaraan bermotor berupa Mobil Barang (Truck Tronton/Tangki), Per unit kereta penarik berikut gandengan Rp68.000,00 sekali serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter masuk sampai dengan 12 meter dan sejenisnya 12 Kenclaraan Golonll1lll VIII Kendaraan bermotor berupa Mobil Barang (Truck Tronton/Tangki), Per unit kendaraan alat berat dan kereta RpS0.000,00 sekali penarik berikut gandengan masuk dengan panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya
2.Sewa tanah I lahan I Gedung dalam wllayah Kawasan Pelabuhan Laut Lampia - Untuk Bangunan industri Rp50.000,00 Per meter galangan dan Dock kapal persegi per Sewa Tanah Pelabuhan tahun - Untuk Bangunan Industri Perusahaan

a.Sewa Tanah Pelabuhan Rp50.000,00 Per meter persegi per tahun
b.Penggunaan perairan un tuk Rp25.000,00 Per meter bangunan dan kegiatan persegi per lainnya di atas air tahun
c.Sewa daratan hasil reklarnasi Rp50.000,00 Per meter persegi per tahun BUPATI LUWU TIMUR, �\r-- BUDIMAN 13

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…