DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 1 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

regulasi_utama

Ringkasan

Pasal I: beberapa ketentuan yang diubah Pasal II: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berperan penting dalam peningkatan pendapatan asli daerah untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat Daerah;
b.bahwa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang tcrcantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2011 ten tang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah perlu dilakukan perubahan/penambahan objek Retribusi dan penyesuaian retribusi karena adanya perkembangan kebutuhan bibit ikan air tawar dan untuk mcngakomodir jenis ikan dan kebun holtikultura;
c.bahwa untuk memberikan kepastian dalam penarikan dan penambahan Rctribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah perlu diatu.r dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peratu.ran Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; 1 Mcngingat : I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; STEMPEL PARAF KOORlll!iA .:undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 ten tang 8ADAH PENDAPATAN DAERAHPembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten KABUPATEN LUWU T1rJ1UR Utara di Provinsi Sulawesi Selat.a.n (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor . E L A H 91;_lfK.��f, D A R A i- ----- - SEK\.I. Tarnba - ,\S·S TEN ' 427� ' ... KABAN ! "- KAB•D ' ' V.A".!JBAG I KASUBIO , - • •

3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2 0 1 1 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2 0 1 1 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 45). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR dan BUPATI LUWU TIMUR MEMUTUSKAN: SEKQJ. Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH. Pasal I AS1S TEN ---- --!---,e:--l >----------- -<-·· '.:-.1. KABAN KABtO . ·,SU BAG I KASU131D �-------------'--'--� J 2
1.Ketentuan angka I, angka 2, angka 4, angka 8, angka 9, dan angka 14 Pasal I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 3

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2.Pemerintah Oaerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Luwu Timur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinilcmati oleh orang pribadi atau Badan.
8.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9.Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang terdiri dari bibit/benih ikan, bibit/benih padi dan tanaman hortikultura, dan hasil tanaman hortikultura .
10.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak. melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, kopcrasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 1 1 . Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya STEMPEL PARAFlaRlll!ililfA-\'g terutahg sampai kegiatan penagihan retribusi kepada BADAN PENDAl'lllMt �si serta pengawasan penyetorannya. dalah orang pribadi atau Badan yang rundang-undangan retribusi diwajibkan untuk aran retribusi, termasuk pemungut atau ten tu. • • kABUP�IJN l 1 '.It.' TELAH DIPER'i!,�fturu!J �� SEKDt. melakukan pernba "' AS I STEN pemoto.��b':1.!: \ r KABAN KABIO c ,,. '.' A �!JBAG I KASUBIO � i
13.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan pertzanarr tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. • 17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18.Pemeriksaan adalah serangkruan kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
19.Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan • tersangkanya.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Objek retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah berupa:
1. a.bibit/benih ikan;
2. b.ikan konsumsi;
3. c.bibit/benih padi dan tanaman hortikultura;
4. d.hasil tanaman hortikultura. STEMPEL �!HNA : -, BADAN PEIIDAPATAH DAERAH "' A. B ,1 ' A G I K IISUBIO

Pasal 8

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 4 • URAIAN TARIF

l.bi bit/ benih ikan : ikan 2-3 cm Rp250,00 per ekor ikan 4-5 cm Rp500,00 per kor ikan 6-8 cm Rp 1.000,00 per ekor ikan 9-11 cm Rp2.000,00 per ekor
1. 2.ikan konsumsi : ilcan mas Rp35.000,00 per kilogram ikan nila Rp30.000,00 per kilogram ikan lele Rp20.000,00 per kilogram
2. 3.bibit/benih padi dan tanaman hortikultura : benih padi Rp855,00 per kilogram bibit rarnbutan Rp2.500,00 per pohon bibit durian RpS.000,00 per pohon bibit manggis Rp2.500,00 per pohon
3. 4.hasil tanaman hortikultura : kebun rambutan Rpl.000,00 per kilogram kebun durian Rpl.500,00 per kilogram kebun manggis Rpl.000,00 per kilogram

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur. f,l ' :: . < : E l h rl --- ... :11 ·' f -: .-: ':. ·, SEKC:. --··- - ..... [·_r<I\F- ., "-'h1,:; 1 EN . I -- -- "-ABA', - -1-- \..., 'KABIO -r . ( C1 '<ASUBAG I KASUBIO ·- � Diundangkan di Malili Ditetapkan di Malili pada tanggal l Maret 2022 BUPATI LUWU TIMUR, �\rr---- suoiMAN STEMPEL PARAF Ko�---,,_, . SADAN PENDAPATAN �---·-,'i kABUPA Tl . BAHRI SUL! pada tanggal I Maret 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU Tl __ , • LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINS! SULAWESI SELATAN NOMOR: B . H K . 0 4 . 0 0 9 . 2 2 . 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH I. UMUM • Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di Kabupaten Luwu Timur telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Dengan adanya beberapa objek retribusi baru yang dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah dan adanya perkembangan perekonomian, sehingga dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah dimaksud dengan mengubah ketentuan yang mengatur Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Perubahan Peraturan Daerah ini dengan pengaturan jelas, pasti, dan tegas diharapkan dapat memberikan kesadaran, kepastian hukum dan keadiian bagi masyarakat, sehingga optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah khususnya di bidang retribusi daerah dapat dicapai. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I • Angka 1

Pasal 1

Cukup jeias. Angka 2

Pasal 3

Cukup Jeias. Angka 3

Pasal 8

Cukup jeias. Pasal II 1 4 1 6 r · · J E N Cukup Jeias. STEMPEL PARAF KOOROINA ·. BADAlttlmMtl{#\:JIIIiiMiRAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR t,C.ASUPAT[ N : UW'J l ir,;tlf( ,----,E-t-,-rl-::-'1.-f-< - - -�,-Pf-.,-,1=1·-,,-F-.- ___ _ -, · ..: ' S L t-: · J .. ----- -----·- ·-·· ..... ' . l l• .AU r1 -, '--. 1-..c.c..--------- r - K ,\�J , l'l!Ml!RINTAH l'ROYINII SULAWIIII 8RLATAN Sl!KRl!TARIAT DAl!RAH JI Jond Urip Sumoharjo No. 299 Telepon 0411· 453192, 453194 Fax. 453489 MAKASSAR 90231 Nomo< .,S2-'.n1Hulcl2022 lamp Hal. . Ptmberilln Nomor Rtgl91"1r Rtnporci. Kab. Luwu Timur Makasur, � I Januort 2022 Kepede Ylh.Bupati Luwu Timur cq. Sel<Nllaris Daen,h di • • • M A L I L I Berdasat1<an Sura1 Saudanl Nomor 188.342/10/IIHKM/2022 langgal 24 Januari 2022 perihal Permin1aan Noreg Ranpe,de, ci.n mempelhl1ikan:

1.Kepu1usan Gubemur SulaMSI Sefalan Nomor 2881/XIVTAHUN 2021 tanggal 21 Desember 2021;
2.Penetujutn Beruma Bupati Luwu Timur dan DPRD Kabupl1an Luwu Timur Nomor 188.342/1/PEM-LTnll/2021 dan Nomo< 188.342/1/DPRD·LTnlV2021 langgal 22 Maret 2022;
3.Paraelujuen Beruma Bupeli Luwu Timur ci.n DPRD Kabupalen Luwu Timur Nomo< 188.342/8/PEM-LTMIV2021 d,in Nomor 188.342/8/DPRD· LTMll/2021 1Alnggol 28 Agu1lus 2022;
4.R11,pe,da Kai,up.ten Luwu romur �· 4 (empll) buah. mako diumpoikon NomcM Rag;ller Ronptnlo Kabupo1"1n Luwu Timur matlng-m11lng ten1Alng :
1.Ptrublhln AIH Ptroturon DNroh Kobupo1Aln Luwu Timur Nomor 2 Tohun 2013 1"1n1Alng Pojlk Bumi ci.n Bongunon P1rdn11n don Ptrko1'11n. diberikon nomo< register 8.HK.02.008.22.
2.Perublhln AIH Ptro1uron DHroh Kabupo1"1n Luwu Timur Nomor 1 Tohun 2015 ttn1Alng Rtlrlbutl P�tr••n Ktptl•buhlntn, diberikan nomor ragi1lar 8.HK.03.007.22.
3.Ptrublhln Ktdu,i A1A11 Ptroluron D•troh K•bupottn Luwu Timur Nomor 33 T•hun 2021 1Aln1Alng Rtlrtbual Ptngtnd•ll•n Mtn•ro Ttlekomunlko1I. dibariltan nomor ragislar 8.HK.02.001.22.
4.Ptrublhln A1'11 Ptroturon Dffroh Kobupotan Luwu Timur Nomor 18 T•hun 2011 ttn1Alng Rtlrlbutl Ptnjuohln Ptodukol Uuhl DHroh, diberikan nomo< raglstar B.HK.04.009.22. Renperda yong lelah mendapolkan nomo< ragillar dinyatakan uh unluk diletapkan menjadi Peroluron Daorah dan wejib diundangkan dalam Lemberan 0-.h. Nomor Register 1eBebut - dicantumkon pada bagian bawah lembaron lerakhir Peroluran Daerah dimaksud. Demikian dlsempaikan untuk menjadi pelhatian dan pelaksanaan, lerima kasih. -�. .• (.•; ,1. I \, ' Tembusan:
1.Pl. GI t I mur Sulawesi Sd I ,n (\..apOrll'I)';
2.Seklwtwis 0.1rah P'°'4i'inli Sc !n elf SelMsl �- ,..,·1111, � dan � A*yal (\..llpotlln)� 3 - DPR0 Kabc,P I I i.UMI Timuf. Dipindai dengan CamScanner \ PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR Nomor : 188.34218/Pem-lTMIU2021 NunKA: 188.342./8/DPRD-LTMll/2021 • •
1.Dis. H. BUIINAN, M.Pd
2.H. M. SIDDIQ BM, SH Bupatl Luwu Timur dalam hal lni bertinclak untuk clan atas nama F'emeli ilah Dwllh Kabupaten Luwu Timur yang beralarnat cl Jalan Soekamo Hmm Malili. 981..,...tnya -ut sebagai PIHAK KESATU; Wakll Katua DPRD Kaliupaten Luwu Timur dalam hal lnl bertlndak untuk dan atas nama D•,an P81wakllen Rakyat Daerllh Kabupallln Luwu T1111Ur, selanjutnya - sabagai PIHAK KEDUA Menyatak8n bahwa :
1.PIHAK KESATU - rnenyerahkan 4 (Empat) Buah Ranc:angan Paratnn Damah untLs. dibahes belsa11• dengan PIHAK KEDUA untuk 11•nperoleh persetujuan Dewan Peo ,IBkiian Rakyat Da1.a1, Kabupalen Luwu rmur - Rancangan Para1uran Dwllh leraebut clan 111111* cite_..,, rn&fl8di Panmnn D-:oh Kabupalen Luwu Timur;
2.PIHAK KEDUA dan Pl!AK KESATU - membahas 4 (Empat) Buah Rancangan Para1uran Daerah berdasarkan Penmnn 0-n --· Rakyat Dae:alo Kabupaten Luwu Timur Na:KA 1 Tahun 2019 wung Tata Ter1ib, clan clel1 PIHAK KEDUA '9lah men�ui Rancangan Penlturan Daetah TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA; RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA IENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2028; RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDAI l•N MENARA TELEKOMUNIKASI; RANCANGNI PERATURAN DAERAH TENTANG PERIJB&HAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PROOUKSI USAHA DAERAH P- hari W1i KM!la, 1811111181 Dua Puluh EMm bulan Ag- Tllhun Dua Rlbu Dua Puluh s.tu, be,.,,pat cl Rueng Sld8ng Pllrlpwna Dewan - Rakyat Daerah Kabupeton Luwu rmur, kaml yang ber1andaa,gan di - inl : • -· tentang Perangkat Oesa; Rancangan Peraturan Oaerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026; Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Oaerah Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; Rancangan Peraturan Oaerah tentang Perubahan Atas Peraturan Oaerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Oaerah. untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU.
3.Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Oaerah.
4.Penyampaian Rancangan Peraturan Oaerah dimaksud dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Persetujuan Bersama.
5.Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada poin 3 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Oaerah tersebut disetujui bersama oleh De-Nan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati . Demikian Serita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua Selah Pihak dalam rangkap 2 {dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Malili, 26 Agustus 2021 • BUPATI LUWU TIMUR Ors. H. BUDIMAN. M.Pd WAKIL KETUA OPRO LUWU TIMUR

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2011