DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 10 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

regulasi_utama

Ringkasan

Pasal I Pasal II

Isi peraturan

Pasal 45

(1)Setiap orang dan badan, dilarang: ". *"rry"l.rgg*J., aanT atau melakukan praktek pengobatan tradisional; i]ARAF (OORDINASI nr PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2OL4 TENTANG PET,IYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM. st( ri 3 T[ LA I{ DIPERIKSA t. 5€X p F.TAp lS.1l(IU Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR P+RAF I t/l Ketentuan BAB XX Pasal 58 diubah dan ditambahkan 11 (sebelas belas) ayat dan di antara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 6 (enam) Pasal yakni Pasal 58A, Pasal 588, Pasal 58C, Pasal 58D, Pasal 58E, dan Pasal 58F, sehingga berbunyi sebagai berikut: 2

BAB XX

Sanksi Administrasi

Pasal 58

(1)Setiap orang dan/ atau badan hukum yang melakukan perbuatan melanggar tertib jalan beruPa:
1. a.menambah, mengubah dan/ atau merusak marka jalan dan badan jdan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp2.500.0O0,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. b.mengambil, memindahkan, membuang, dan meruslk tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel iistrik, papan t "-" .j.t".r, 1"*p, penerangan jatan, dan alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang dikenalan pembebanan biaya paksaan penegakan p€raturan daerah paling banyak Rp2.5OO.0OO,OO (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. c.berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di badan/bahu jalan dan di tempat lain yang tidak sesuai dengan peruniukannya dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp250'000,O0 (dua ratus lima puluh ribu ruPiah);
4. d.mencuci kendaraan bermotor dan menyimpan kendaraan bermotordibadanjatandikenakanpembebananbiayapaksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp250'OO0,O0 (dua ratus lima Puluh ribu ruPiah); SARAF KOORDINAST TELAI{ DIF€PI'(SA f rt \_ .-tr .,.:'... 4 RAF L I / SEXIiIIAFii, i{iU
5. b.memproduksi atau mengedarkan obat tradisional, kosmetik atau sediaan farmasi lainnya yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu; dan
6. c.menyimpan dan menjual obat-obatan ilegal dan/atau obat palsu'
(2)Penyelenggaraan praktek pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayai (1), dapat dilakukan apabila memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari pejabat yang ditunjuk.
(3)Setiap orang dan / atau badan dilarang memproduksi tts' '' mengedarkan atau menjual rokok tanpa label cukai atau rokok dengan label cukai Palsu' I l" e f. memasang tenda untuk hajatan di atas badan jalan sehingga mengganggu atrtivitas lalu lintas jalan tanpa mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp 1.O0O.O0O,0O (satu juta ruPiah); memas€urg portal penghalang jalan Daerah, membuat speed bump pada jalan umum tanpa mendapatkan ;z,ln dari Bupati atau Pejabat yang berwenang dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp1.OO0.0O0'0O (satu juta rupiah); melakukan kegiatan balapan liar di jalan umum yang dapat mengganggu ketertiban serta membahayakan keselamatan orang lain dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rpl.O00.0OO,0O (satu juta rupiah);
1. h.mengotori dan/ atau merusak jalan akibat dari suatu kegiatan p.oy.k maupun kegiatan perorangan dikenakan pembebanan tiaya patsaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp I 0.O00.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. i.membakar sampah/ kotoran atau benda lain di jafan maupun di bahu jalan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan p".ut.rirt daerah paling banyak Rp250'00o,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. j.membongkar, memotong, merusak, menambah dan/atau - membuai tidak berfungsi pagar pengaman jalan dikenakan pembebanan biaya paksaan peneqakan peraturan daerah paling tanyak Rp I 0.O00'O00,0O (sepuluh juta rupiah) ;
4. k.membuang sampah di jalan selain di tempat yang telah ditentukan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp250.00O,OO (dua ratus lima puluh ribu rupiah); c.
  1. 1.merusak Pagar Pemisah jalan dikenakan Pembebanan biaYa daerah paling banYak paksaan Penegakan Peraturan Rp1O.0OO.O0O,O0 (sepuluh juta rupiah);
5. m.menempatkan dan/ atau membiarkan kendaraan rongsokan dalam keadaan rusak, memperbaiki dan mengecat kendaraan di jalan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah pa,ling banyak Rp2.5bO.OO0,0O (dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. n.memasang perangkat/ alat yang dapat mengganggu fungsi jalan dikenakari pembEbanan biaya paksaan- penegakan peraturan daerah paling banyak npZ.SbO.ObO,o0 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
7. o.melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenangi jalan yang dapat *..rgg..rg1g., ti.lut'"a,t"t' latu lintas di jalan dikenakan '1r.*"u.trrrt biaya p?ksaan penegakan. peraturan daerah paling tanyak Rp1.000.000'00 (satu juta rupiah); PARAF I(OORDINASI sthl', 5 PTRAFTELAH DIPERIXSA L. I SEXRETARIS,lKTU ruJ ua
8. p.menggunakan trotoar dan/ atau badan jalan sebagai tempat parkir - kend-araan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp2SO.OOO,OO (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
9. q.memasang leallet, brosur, spanduk, alat peraga kampanye pemilu, dan/atau reklame lainnya pada jembatan di sepanjang jalan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp2.5OO.OOO,O0 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
(2)Setiap orang dan/ atau badan hukum yang melakukan perbuatan ' ' melanggar tertib angkutan jalan dan angkutan sungai berupa:
1. a.mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan men[guiakan alat angkutan yang terbuka dikenakan p"*b"b"t a.t biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling -banyak Rp500.O00,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. b.menyelenggarakan angkutan material tanah, pasir' batu dan/atau limbah tayu tanpa -izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dikenakan pembetanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rpl'0O0'00O,0O (satu juta rupiah);
3. c.berjalan di luar rras jalan yang telah ditetapkan atau berhenti di iuar tempat pemberhentian yang telah ditetapkan bagi angkutan umum dan sejenisnya dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan p".it r."ti daerah paling banyak RpSoO'OoO'oO (lima ratus ribu ruPiah);
4. d.be{alan di luar ruas jalan yang telah ditetapkan bagi pengendara roda dua, roda tiga, roda empat, dan sejenisnya dikenakan pembebanan biaya "paksaan penegakan peraturan daerah paling tanyak npzso.odo,ob (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. e.membuat keramba, rakit, dan/atau angkutan penyeberangan lainnya ai ".p"".i,,g jalur'sungai (uater uag) tanpa izin pejabat yang ditunju[ ait"'itit"" pembibanan biaya paksaan penegakan p.."t .* -daerah paling banyak Rp500'OO0'O0 (lima ratus ribu ruPiah);
6. f.melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan' tikungan "t ir-ie-mp"t berbalik arah tanpa kewenangan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling tu.nyak npzso.otio,ob (dua ralus tma puluh ribu rupiah);
7. g.melakukan pungutan uang .terhadap kendaraan pribadi' kendaraan u;;; t"t'p"' ingkutan barang yang melintas di jalan tanpa t"*.,"'g"" dikenakan pembebanan -b^irya paksaan penegakan p*"t-t""ia"trah paling banyak Rp250'000'0O (dua iatuJ fima Puluh ribu ruPiah); dan h' tidak menyediakan tempat sampah dan kantong plastik di dalam kendaraan Jit"""t"t 'pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan d;;;;l;i"[ uanvat Rp2so'ooo'oo (dua ratus lima Puluh ribu ruPiah)' i.'ARAF KOORDINASI AsrSii. ir r,ai/ni'.r,c:l: ::'i- 6 RAF TELAH DIPERII(SA S EX II:: i{,f !,1.'L{ :i'lirl\ -l' I
(3)Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan perbuatan melanggar tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum berupa:
1. a.melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang berakibat terjadi kerusakan pagar taman, jalur hijau atau taman serta kelengkapannya dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp1.000.000,0O (satu juta rupiah);
2. b.mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum tanpa perintah jabatan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah Rp5.0O0.000,0O (lima juta rupiah);
3. c.berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukkannya tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp1.0O0'000,00 (satu juta rupiah);
4. d.melakukan pemangkasan / penebangan pohon/ tanaman, atau ranting pohon/ tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, tan taman tanpa perintah jabatan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. e.mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalur hijau, taman, dan tempat umum dikenakan p..rib"u"t ^., biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling tanyak Rp25.000.000,0O (dua puluh lima juta rupiah);
6. f.membakar sampah di jalur hijau, taman, dan tempat umum dikenakan p.m'b.battat biaya paksaan penegakan !:3Tt* daerah paling banyak Rp50O.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
7. g.memaszrng leaflet, brosur, spanduk, alat peraga tlTp"lY: pemilu - dan/ atau-reklarne lainnya di sepanjang jalan' jalur hijau' dan t man tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp5'00O'0O0,O0 (lima juta rupiah)'
(4)Setiap orang dan/ atau badan hukum yang melakukan perbuatan ' ' *"irt gg"r tErtib "rr"g"l, danau, drainasi' kolam' dan pesisir pantai berupa:
1. a.mendirikan bangunan tempat tinggal dan/atau tempat usaha di atas drainase, sirngai dan -bantarin sungai serta dalam kawasan waduk a"n aa.,", -t npa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan PeJlturan J".."f, pafin! banyak Rp1O'O0O'OO0'00 (sepuluh juta rupiah);
2. b.memasang/menempelkan kabel atau pipa di blwah atau melintasi drainase, sungai dan di dalam kawasan waduk dan danau tanpa izin Bupati ,t"t F"j"U"t yang ditunjuk dikenakan pembebanan biaya paksaan pe.,eg^ka1 Peraturan daerah paling banyak npSOO.OOO,OO (lima ratus ribu rupiah); PARAF XOORDlNASI 7 PTRAFT€LAH DIPERIKSA \,' s[]i\:, Y '/ SEKEETARISi I(TU AJ -(El. 1: i.':;i, i -.'r
3. c.merlasang/ menempa.tkan keramba ikan di dalam sungai, waduk dan danau tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak RpS.OOO.OOO,OO (lima juta rupiah);
4. d.menutup drainase dan/atau gonong-gorong tanpa perintah jabatan dikenakan pembebanan biaya paksaan penega}an peraturan daerah paling banyak RpI.OOO.OOO,OO (satu juta rupiah);
5. e.membuang/memasukkan limbah El3 atau zat kimia berbahaya pa.da sumber air mengalir atau tidak seperti sungai, drainase, jaringan air kotor, saluran air minum, sumbr mata air, kolam air minum, danau dan sumber mata air lainnya dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp5O.0OO.OO0,OO (lima puluh juta rupiah);
6. f.melakukan aktifitas tambang mineral bukan logam dan batuan yang berpotensi merusak lingkungan sungai dan/ atau danau dan hen-gancam keselamatan warga di sekitar sungai dan/ atau danau t"t pa irit Bupati atau Pejabat yang berwenang dikenakan pembebanan biiya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyaf< Rp25.OOO.OOO,OO (dua puluh lima juta rupiah);
7. g.mengubah aliran sungai, mendirikan, mengubah aBY - -"rribot gLar bangunan di dalam atau melintas sungai, mengambil dan meriggunatan ait sungai untuk keperluan usaha komersil tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang dikenakan p"mU"U.tt"tt biiya paksaan penegakan Peraturan daerah paling Lanyak Rp25.OOO.OOO,OO (dua puluh lima juta rupiah);
8. h.mempersempit, mengurug drainase dan selokan dengan tanah atau'benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran air ke sungai atau saluran pembuangan dikenakan pembebanan biaya pak;an pen gatan peraturar, --daerah paling banyak irp2.5oo.ooo,oo (dua juta lima ratus ribu rupiah);
9. i.membuang bangkai hewan/ sampah di dalam drainase atau sungai dikenakan- pemUeUatan biaya paksaan penegakan pgrytufn a"".af, palirig banyak Rp2SO.OOO,OO (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
10. j.mand.i, membersihkan angggota badan, mencuci pakaian' " kendaraan atau benda aan/atau memandikan hewan di air ;;;;, kolam dan/atau tempat kelengkapan keindahan kota dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan pg3h{.an a""ot, paling banyak Rp2SO.OOO,OO (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
11. k.mengambil an dari air mancur, kolam kelengkapan keindahan kota'dan tempat lainnya yang sejenis rlikenakan pembebanan biaya paksaa., p".r.g"krn pet"t"t3" daerah paling banyak npiSO.oOo,oo (dua ratus lima puluh ribu rupiah); rAFAF KOORDINASI 8 IELAH DIPERII(SA ARAF -T /_ sExRETARtsi r,TU
12. l.mengambil, memindahkan atau merusak tutup selokan atau saluran air iainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan dan/ atau fasilitas umum dan fasilitas sosial tanpa perintah jabatan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp1.OOO.O0O,0O (satu juta rupiah);
13. m.menangkap ikan dan hasil perikanan lainnya dengan menggunakan, bahan kirnia, bahan peledak atau bahan,/alat yartg dapaf merusak fungsi kelestarian lingkungan di pesisir pantai atau sungai atau Danau dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan perat\rran daerah paling banyak Rp 1.OOO.0OO,OO (satu juta rupiah);
14. n.melakukan penambangan pasir laut, dan terumbu karang yang dapat merusak fungsi kelestarian lingkungan biota laut di pesisir pantai dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp25.OO0.OOO,OO (dua puluh lima juta rupiah); dan
15. o.menebang atau merusak kawasan bakau (mangroue) dikenakan pembebanan biaya paksaal penegakan peraturan -daerah paling banyak Rp25.O00.0O0,O0 (dua puluh lima juta rupiah)'
(5)Setiap orang dan/ atau badan hukum yang melakukan perbuatan melanggar tertib lingkungan berupa:
1. a.membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di lingkungan permukiman dan tempat umum dikenakan pembebanan biaya prk"""t penegakan peraturan -- daerah paling banyak i1p250.o00,0o (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. b.membangun di sepanjang jalur hijau, taman, dan tempat umum tanpa o;n eupiti dikenakan pembebanan biaya paksaan penigakan peraturan daerah paling banyak Rp5'O00'OO0,O0 (lima juta ruPiah);
3. c.melakukan kegiatan / usaha di sepanjang jalur hijau, taman' dan tempat .rmr- I"i.r.rya tanpa izin Bupati dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp5.00O.0OO,O0 (lima juta ruPiah) ;
4. d.mencorat-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding. atau di tembok halte, tiang listrik, pohon, dan fasilitas umum lainnya dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp1.00O'000,00 (satu juta rupiah);
5. e.membuang, menumpuk dan membakar sampah dan/ atau barang di jalur hijau, taman, dan tempat lainnya yang dapat merusak keindahan- dan kebersihan lingkungan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan pCraturan daerah paling banyak Rp50O.0O0,O0 (lima ratus ribu rupiah); FAFAF KOORDINASI 9 PflRAFTELA'{ DIPERIXSA t sElil:r I ITEPAt.A SAIUAN t SEI(REtfrEtS, XTU J' I ASISffiil
6. f.merusak prasarana dan sarana umum pada saat berlangsungnya penyampaian pendapa.t, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp25.OOO.OOO,OO (dua puluh lima juta rupiah);
7. g.membuang benda dan/atau sarana yang digunakan pada saat penyampaian pendapat, unjuk rasa, pengerahan [Iassa, dan rapat umum di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp5.OOO.OOO,OO (limajrt rupiah);
8. h.mendirikan dan mengoperasionalkan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang berindikasi dan/ atau mengarah kepada permainan peruntungan dan/atau pe{udian dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp25.OOO.OOO,OO (dua puluh lima juta rupiah);
9. i.membuat kebisingan atau kegaduhan di sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapa.t mengganggu ketenteraman orang lain dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak RpSOO.O0O,OO (lima ratus ribu ruprahh
10. j.membuang cairan atau benda yang berbau menyengat sehingga dapat mengganggu kenyamanan dan kesehatan penghuni sekitarnya dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp2SO.0OO,OO (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
11. k.mengotori dan merusak drainase, jalur hijau, dan fasilitas umum lainnya dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp1.OOO.0O0,OO (satu juta rupiah);
12. l.menggunakan fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp2SO.OOO,OO (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
13. m.menebang, memangkas dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di lokasi fasilitas umum tanpa perintah dikenalran pembebanan biaya paksaan penegaksn peraturan daerah paling banyak RpSOO.OOO,OO (lirna aafi1s filq rupiah); dan
14. n.merusak pohon, fasilitas umum dan fasilitas sosial dikenakan pembebanan biaya paksaan penegaksn peraturan daerah paling banyak Rp5.OOO.OOO,OO (lima juta rupiah). PARAF I(OORDINASI TELAH DIPERTXSA [ARAF s []'. 1: ASlS'ii ii L. ! NEPAI-A SAII{ri ,/ S€XPEIAPIS,,/KTU -rl 10 I I
(6)Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan perbuatan melanggar tertib usaha tertentu berupa:
1. a.menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum tanpa bin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp i.O0O.00O,0O (satu juta ruPiah) ;
2. b.melakukan usaha pembuatan, perakitan, dan memasukkan becak motor dan/ atau barang yang difungsikan sebagai becak motor dan/ atau sejenisnya tanpa izin dari Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp2.5O0.O00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. c.menjuai, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging hewan dan/ atau bagian lainnya yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp10.00O.000,O0 (sepuluh juta rupiah);
4. d.memasukkan temak tanpa disertai dengan surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp5'000'000'O0 (iima juta rupiah);
5. e.melakukan usaha pengumpulan, penampungan, dan penyaluran tenaga kerja atau ptngisuhan tanpa memperol"h i"il dari Bupati atatipejablt y"t g ait rtiut dikenakan pembebanan biaya paksaan p..teg"tat p"."iu."t daerah paiing banyak RplO'000'O00'0o (sepuluh juta ruPiah);
6. f.melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang bekas.dan mendirikal tempai kegiatan usaha yang mengganggu l-<:tertiban "*"- tanpa izin eupati atau pejabat yang ditunjuk dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling tanyak Rp5.00O.000,00 (lima juta rupiah); dan
7. g.membuat, menyimpan, menqe{qkan dan/atau mempedual belikan petasan Lnpa izin dari Pejabat yang berwenang dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling tanyak RP2.50O.bOO,0O (dua juta lima ratus ribu rupiah)'
(7)Setiap orang dan/ atau badan hukum yang melakukan perbuatan melanggar tertib bangunan beruPa:
1. a.mendirikan bangunan dan/ atau benda lain yang menjulang' menanarn atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh- tumbuhan lain dalam kawasan saluran udara tegangan tinggi dalam radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dikenakan pembebanan biaya pakian penegakan peraturan daerah paiing tanyat Rp2.5Oo.bOO,0o (dua juta lima ratus ribu rupiah); FAF;1F KOORDINASI S EX 1;: TELAH DIPERIKSA P RAF I r,-:".. 1 -. '. SExRETARtS/i(TU 11
2. b.mendirikal bangunan pada ruang milik jalan, daerah sempadan sungai, taman, dan jalur hijau dikenakan pembebanan biaya pal<saan penegalan peraturan daerah paling banyak Rp10.0OO.0O0,00 (sepuluh juta rupiah); dan
3. c.membangun menara dan/ atau tower telekomunikasi, tanpa mendapat izin dari Bupati dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp50.0OO.OO0,00 (lima puluhjuta rupiah).
(8)Setiap orang dan/ atau badan yang melakukan perbuatan melanggar tertib sosial beruPa:
1. a.meminta bantuan dan / atau sumbangal yang dilakukan secara sendiri dan/ atau bersama-sama di jalan, di pasar, di kendaraan umum, di lingkungan permukiman, di rumah sakit, di sekolah, di kantor dan di tempat ibadah dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta ruPiah);
2. b.beraktivitas sebagai pengemis, pengarnen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di jalanan dan/atau di lampu lalu lintas dikenakan pembebanan blaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp2SO'OOO,OO (dua ratus lima puluh ribu ruPiah);
3. c.mengkoordinir pengemis, Pengamen, pedagang asongan,. dan p..rg.l^p mobil di jalan dan/atau di tempat umum lainnya ait"nrt"t pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daeratr paling banyak Rp2.5OO.OO0,OO (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. d.mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk mengemis dikenakan p.*b.b".r.tt biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rpl 0.O0O.0OO,0O (sepuluh juta rupiah) ;
5. e.memberikan sejumlah uang dan/ atau barang kepada pengemis, pengamen, pedagang asongan' dan pengelap mobil di jaian dan/ atau di tempat umum dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp25O.0O0,OO (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
6. f.bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman danTatau tempat umum lainnya dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp 1.O00.000,0O (satu juta ruPiah) ;
7. g.menjadi tunasusila di jalan dan/ atau di tempat umum dikenakan " pemtebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp5.00O.000,00 (lima juta rupiah);
8. h.menyuruh, memfasilitasi, membujuk, dan memaksa orang lain untuk menjadi tunasusila dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah pa-ling banyak RpSO'000'000,OO (lima puluh juta ruPiah); ':AEIT KOORDINASI NARAF TELAI{ OIPERIXSA '^d ii ' :.- AJ E II t2 I memakai jasa penjaja seks komersial di jalan dan/atau di tempa.t umum dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp1.OOO.0O0,OO (satu juta rupiah); melrakukan praktek perdagangan manusia (trofrckfuttit' mempekerjakan anak di bawah umur dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp' 5O.OOO.OOO,O0 (lima puluh juta rupiah). ) c juta ruPiah); PARAF KOOROINASI
(9)Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan perbuatan melanggar tertib kes,ehatan berupa:
1. a.me nyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional tanpa izin dari pejabat yang berwenang dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp I 0.0O0. 0O0,00 (sepuluh juta rupiah) ; b.memproduksiataumengedarkanobattradisional,kosmetikatau sedian farmasi lainnya yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu dikenakan p.*L"U"rrro biaya paksaan penegalan peraturan daerah paling tanyak Rp10.00O.OO0,00 (sepuluh juta rupiah);
2. c.menyimpan dan menjual obat ilegal dan/atau obat palsu dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp1O.0O0'O00,00 (sepuluh juta rupiah);
3. d.memproduksi atau mengedarkan produk rokok tanpa label cukai atau label cukai palsu dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp10'O00'0O0'0o (sePuluh juta ruPiah);
4. e.menjual produk rokok tanpa label cukai atau label cukai palsu dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan P.effturan daerah paling banyak Rp500'000,00 (lima ratus ribu rupiah)' (1O) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan perbuatan melangqar ' ' tertib pedagang kreatif lapangan dan pasar berupa:
5. a.melakukan kegiatan berdagang di jalan, trotoar' ruang terbuka hijau dan fasili-tas umum dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp500'00O'00 (lima ratus ribu ruPiah);
6. b.melakukan kegiatan berdagang yang mengakibatkan kebersihan' keindahan, keteftiban, keamanan dan kenyamanan terganggu dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan Ja..ah paling banyak Rp5o0'd0o,O0 (Iima ratus ribu rupiah); menggunakan lahan usaha yang melebihi ketentuan yang telah iliiil Bupati dikenakan pembebanan, biaya paksaan p;;J", p".rtor"tt daerah paling banyak Rp1'0o0'oo0'0o (satu PARAF tTELAI,I DIPERIXSA tI- SElr.;1;r r -7, sEl(f;;:ill:5. XliJ 13 --'-.-,.-4
7. d.membuang sampah dan limbah di sembarang tempat yang $apat menimbulkan p"t""** linglungan. hidrrp dan penygmlatan ;i J"rr. p"rinurr"rrg,rr air tirainase) dikenakan pembebanan biava paksaan p""Eg"r,^" p"t.t*.r, daerah paling banyak npiso6.ooo,oo (dua juta lima ratus ribu rupiah);
8. e.menggunakan tempat berdagang. untuk kegiatan yang -' ;;;;gan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dtk;;.d p"-bJbrna,' biava palg3n qenegakal peraturan d";;p"]tft U"tv"t npr'ooir'oob'oo (satu juta rupiah);
9. f.menjual barang dagangan yang merugrkan'. membahayakan bagi ' il;:;;-vds di;;g ot"t'- peraturan penrndang-undangan -dik""rk"r, p"rir-u"u"o.n*braya -paksaan penegakan peratur.3n daerah paring uanvJ<ipzi6o'obo'oo (dua juta lima ratus ribu ruPiah);
10. g.melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/ atau mengubah bentuk Gotoat, fasilitas dan/atau bangunan disekitarnya dik""J;-;-Gu""tt biaya paksaan penegakan ;;;; daerat' ptri"-i ut"v"t Rps'ooo'ooo'oo fiima juta s EL 1:. rupiah). rAP,lF KOORDINASI
(11)Setiap orang dan/ atam badan hukum yang melakukan perbuatan melanggar tertlb pendaratan hasil perikanan berupa:
1. a.mendaratkan hasil perikanan selain pada tempat pendaratan hasil perikan'-;; t't* ditentukan- oleh Pemerintah Daerah dikenakan p.*dJ.i.- biaya paksaan penegakan. peraturan daerah pafi"g u"nyJ ipr'ooo'oob'oo (satu juta rupiah);
2. b.mengadakan atau mengusahakan tempat pendaratan -hasil perikanan aittiJtt pJ*btb"tttt'^biava paksaan penegakan oeraturan a,"'#1?ri"I";;;;;k- npz'sob'odo'oo (dua juta lima iatus ribu ruPiah); dan
3. c.melakukan aktivitas jual beli hasil peritanan selain pada tempat yang telah aittt'tt-'t"" oleh Pemerintah Daerah dikenakan pembebanan #;;;;;;-"*g*T peraturan daerah paling t".vJ ipsoO'ooo,oo (lima ratus ribu rupiah)'
(12)Setiap orang dan/ atau badan hukum yang melakukan perbuatan '--' *.i".tggar tJrtib tempat hiburan dan keramaian berupa:
1. a.menyelenggarakan tempat-usaha hiburan tanpa win Bupati atau pejabat V,"g llt"":"t dikenakan. pembebanan biaya paksaan penegakan p"i"ti't-"rr-a""rah paling banvak Rp50'00o'000'oo (tirna- Puluh juta ruPiah);
2. b.menyelenggarakan kegiatan pornoaksi dan/ atau pornografi dikenakan p"t"UtUtJ" biaya--paksaan penegakan' peraturan daerah p"ri.,e i;:vJ nps'ooo'oob'00 (lima juta rupiah); PTRAFTE(AH OIPERIKSA t- I v t4 !. c menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan permukiman dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp25.000.00O,00 (dua puluh lima juta rupiah); kepada permainan peruntungan atau perjudian dikenakan pembebanan biaya peraturan daerah pafing banyak Rp1O.OOO. rupiah);
3. e.menjual minuman beralkohol pada tempat hiburan antara lain disbotek, bar, kafe dan tempat karaoke tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dikenakan pembebanan biaya paksaan - penegakan peraturan daerah paling banyak Rp25.OOO.00O,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan
4. f.melakukan aktivitas yalg melanggar ketertiban umum termasuk melakukan tindakan asusiia pada tempat hiburan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturzm daerah paling banyak Rp5.000.000,O0 (lima juta rupiah)'
(13)Setiap orang dan/ atau badan hukum yang melakukan perbuatan melanggar tertib pemeliharaan ternak berupa:
1. a.tidak mengatui, mengurus dan mengawasi pemeliharaan ternaknya it i.rgg" mengganggu ketertiban dan/atau merusak sumber daya Aam aan tngkungan hidup dan / atau- menimbulkan kerugian bagi orang lain dikenakan pembebanan biaya paksaan penelakan peraturan daerah paling banyak Rp1'00O'000'0o (satu juta ruPiah);
2. b.membiarkan ternak besar seperti sapi, kerbau, kambing' kuda' babi, rusa, domba dan biri--biri berkeliaran tanpa pengembala dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan, peraturan daerah paling banyak Rpl.O0O'0O0,O0 (sahr juta rupiah); c.tidakmemilikiKartuPemilikTernak(KP!dantandacapbagi- ternat yang telah mencapai usia 1 (satu) tahun dan/ atau ternak besar dikenakan p"-Lb"t'"t' biaya paksaan. penegakan peraturan daerah pating tanyat Rp2'50O'0O0'00 (dua juta lima ratus ribu ruPiah); dan
3. d.memasukkan/ mengeluarkan ternak dari wilayah daerah tanpa memiliki p.rrgg"rrtl"t, Kartu Pemilik Ternak (KPT) dikenakan pembebanan #aya pak"aan penegakan peraturan daerah paling tanyak Rp5.OO0.0O0,00 (lima juta rupiah)' d FARAF KOORDINASI mendirikan, digunakan un melindungi dan merahasiakan temPat Yang tuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah mengarah kepada paksaan penegakan O0O,0O (sepuluh juta RAF TELAH DIPERIXSA L 5Eh \;r I /' ).:- .'. l..: . ' I SgXRETARIS,/KTU A!i5l:,'i 15
4. a.teguran lisan;
5. b.peringatan tertulis;
6. c.penghentian sementara dari kegiatan;
7. d.penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan/ atau karru identitas lainnYa;
8. e.pernasangan/ penempelan stiker /papan pengumuman sebagai pelanggar;
9. f.penerbital rekomendasi pencabutan izin;
10. g.pencabutan/Pembekuan izin; dan/ atau
11. h.pembongkaran, pnyttaan, dan/ atau penyegelan'

Pasal 58B

pelaksanaan sanksi administrasi dan pembebanan biaya paksaan p"""g"t"" perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 58A -..op"kao tindakan represif non yustisial'

Pasal 58C

Pelaksanaan penegakan perda ini dilalsanakan oleh satuan polisi pamong praja dan/ atau PPNS Daerah dengan bekerjasama instansi terkait.

Pasal 58D

(1)Biaya paksaan penegakan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal ' ' 58 " mirupakan p.ri".i-""t' Daerah dan dibayarkan kcpada Kas Daerah selamuatlhmbatnya dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak ditetapkan. (Z) apaUlia pembayaran tid+ ditaksanakan dalam jangka waktu ' ' "Jb"g"i-rt " aiirJ""a pada ayat (l), maka dapat dikenakan sanksi administrasi lainnYa'

Pasal 58E

(1)Pembayaran pembebanan biaya paksaan penegakan perda tidak menghapuskan kewajiban pclanggar untuk tetap melakukan ketentuan Peraturan Daerah ini' (Z) pemUayar^t Ur"J" p"f.saan penegakan perda tidak..menghapuskan kewenangan p,iwiiift "t'ft irelakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini' DA Q,1F KOORDINASI St,''1:. PARAFYELAH DIPERTXSA SEt(RFIAF!S,/(TU KrPi u' : t;:' i { 16 --f, f- Pasal 58F
(1)Pelanggar yang dikenakan sanksi administrasi, dapat memperoleh kembali haknya setelah pelanggar membayar biaya paksaan penegakan perda dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
(2)Penyidik berwenang untuk tidak melanjutkan proses penyidikan ' ' terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini apabila pelanggar.telah membayar biaya penegakan perda dan telah memenuhi kewajiban, keharusan atau tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini'
(3)Keteituan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembebanan biaya paksaan penJgakan peraturan daerah dan sanksi administrasi lainnya diatur dengan Peraturan Bupati. Ditetapkan di Malili pada tanggal 10 0krober 2016 BUPATI LUWU TIMUR, M . THORIG HUSLER Diundangka,n di Ma-lili pada tanggal 10 0ktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR, BAHRI SULI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016 NOMOR ;6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI ttf();'r SULAWESI SELATAN: ts.H11.HA1!.6. 135. 16 rARAF KOORDIHASI RAF TELAH DIPERIXSA sEl(REii Rls/(TU t7 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan' Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur. L I PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2Oi6 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PEI'IYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM I. UMUM Penyelenggaraan Ketertiban umum dan masyarakat merupakan kewajiban Pemerintah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang daerah, maka dan ketenteraman ketenterarnan sebagaimana Dasar Negara kewajiban masyarakat Republik Indonesia Tahun 1945. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan manifestasi dari Hak Asasi Manusia (HAM) dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara' Dengan adanYa otonomi penyelenggaraan ketertiban umum tersebut juga menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam rangka melindungi keamanaan dan kenyamanan masyarakat' Untuk mewujudkan Kabupaten Luwu Timur yang tertib dan tenteram telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum' Namun setelah Peraturan Daerah ini diberlakukan ternyata memiliki banyak kekurangan yang harus diperjelas dan dipertegas termasuk pengaturan mengenai penegakan ketentuan sanksi' padahal penegakan sanksi menjadi inti dari pembentukan peraturan daerah ini serta menjadi tugas Satpol PP dan PPNS untuk melaksanakannya' Dalam peraturan Daerah ini ditambahkan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah sebagai sanksi administratif pemerintah dengan besaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini' NARAF KOORDINASI 5El1: TRAF v l / 18 TELAH DiPERIKSA Adapun tduan pembebanan biaya paksaan penegakan perda dalam Peraturan Daerah ini sebagai berikut:
1. a.sebagai landasan hukum untuk melakukan penegakan Perda Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2. b.memberikan perlindungan hukum bagi seluruh stakeholder dalam upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban;
3. c.sebagai sarana pembinaan dalam rangka menumbuhkan ketaatan hukum bagi masyarakat;
4. d.menghentikan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh setiap orang;
5. e.memulihkan dan mengembalikan kepada keadaan fungsi semula sebagai akibat pelanggaran Perda; dan
6. f.memberikan efek jera kepada setiap pelanggar. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum agar dapat berlaku efisien, efektif, dan memiliki kepastian hukum dipandang perlu dilakukan penyempurnaan melalui revisi/perubahan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup Jel,as.

Pasal 58A

Cukup Jelas.

Pasal 58B

Cukup Jelas.

Pasal 58C

CukuP Jelas.

Pasal 58D

PARAF xooRpSilf,gP Jelas' PARAF t rELAH DIPERIXSA -t#'sllil:. '" '3'iil!' li- r.'.,i lJ rEil SExoETARtS i XTU 19 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR . to2 'ai;if XOORDll.iASi TELA!{ n tpERlXSJt S EIT I' RAF 20

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 45

(1)Setiap orang dan badan, dilarang: ". *"rry"l.rgg*J., aanT atau melakukan praktek pengobatan tradisional; i]ARAF (OORDINASI nr PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2OL4 TENTANG PET,IYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM. st( ri 3 T[ LA I{ DIPERIKSA t. 5€X p F.TAp lS.1l(IU Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR P+RAF I t/l Ketentuan BAB XX Pasal 58 diubah dan ditambahkan 11 (sebelas belas) ayat dan di antara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 6 (enam) Pasal yakni Pasal 58A, Pasal 588, Pasal 58C, Pasal 58D, Pasal 58E, dan Pasal 58F, sehingga berbunyi sebagai berikut: 2

BAB XX

Sanksi Administrasi

Pasal 58

(1)Setiap orang dan/ atau badan hukum yang melakukan perbuatan melanggar tertib jalan beruPa:
1. a.menambah, mengubah dan/ atau merusak marka jalan dan badan jdan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp2.500.0O0,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. b.mengambil, memindahkan, membuang, dan meruslk tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel iistrik, papan t "-" .j.t".r, 1"*p, penerangan jatan, dan alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang dikenalan pembebanan biaya paksaan penegakan p€raturan daerah paling banyak Rp2.5OO.0OO,OO (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. c.berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di badan/bahu jalan dan di tempat lain yang tidak sesuai dengan peruniukannya dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp250'000,O0 (dua ratus lima puluh ribu ruPiah);
4. d.mencuci kendaraan bermotor dan menyimpan kendaraan bermotordibadanjatandikenakanpembebananbiayapaksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp250'OO0,O0 (dua ratus lima Puluh ribu ruPiah); SARAF KOORDINAST TELAI{ DIF€PI'(SA f rt \_ .-tr .,.:'... 4 RAF L I / SEXIiIIAFii, i{iU
5. b.memproduksi atau mengedarkan obat tradisional, kosmetik atau sediaan farmasi lainnya yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu; dan
6. c.menyimpan dan menjual obat-obatan ilegal dan/atau obat palsu'
(2)Penyelenggaraan praktek pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayai (1), dapat dilakukan apabila memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari pejabat yang ditunjuk.
(3)Setiap orang dan / atau badan dilarang memproduksi tts' '' mengedarkan atau menjual rokok tanpa label cukai atau rokok dengan label cukai Palsu' I l" e f. memasang tenda untuk hajatan di atas badan jalan sehingga mengganggu atrtivitas lalu lintas jalan tanpa mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp 1.O0O.O0O,0O (satu juta ruPiah); memas€urg portal penghalang jalan Daerah, membuat speed bump pada jalan umum tanpa mendapatkan ;z,ln dari Bupati atau Pejabat yang berwenang dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp1.OO0.0O0'0O (satu juta rupiah); melakukan kegiatan balapan liar di jalan umum yang dapat mengganggu ketertiban serta membahayakan keselamatan orang lain dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rpl.O00.0OO,0O (satu juta rupiah);
1. h.mengotori dan/ atau merusak jalan akibat dari suatu kegiatan p.oy.k maupun kegiatan perorangan dikenakan pembebanan tiaya patsaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp I 0.O00.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. i.membakar sampah/ kotoran atau benda lain di jafan maupun di bahu jalan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan p".ut.rirt daerah paling banyak Rp250'00o,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. j.membongkar, memotong, merusak, menambah dan/atau - membuai tidak berfungsi pagar pengaman jalan dikenakan pembebanan biaya paksaan peneqakan peraturan daerah paling tanyak Rp I 0.O00'O00,0O (sepuluh juta rupiah) ;
4. k.membuang sampah di jalan selain di tempat yang telah ditentukan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp250.00O,OO (dua ratus lima puluh ribu rupiah); c.
  1. 1.merusak Pagar Pemisah jalan dikenakan Pembebanan biaYa daerah paling banYak paksaan Penegakan Peraturan Rp1O.0OO.O0O,O0 (sepuluh juta rupiah);
5. m.menempatkan dan/ atau membiarkan kendaraan rongsokan dalam keadaan rusak, memperbaiki dan mengecat kendaraan di jalan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah pa,ling banyak Rp2.5bO.OO0,0O (dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. n.memasang perangkat/ alat yang dapat mengganggu fungsi jalan dikenakari pembEbanan biaya paksaan- penegakan peraturan daerah paling banyak npZ.SbO.ObO,o0 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
7. o.melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenangi jalan yang dapat *..rgg..rg1g., ti.lut'"a,t"t' latu lintas di jalan dikenakan '1r.*"u.trrrt biaya p?ksaan penegakan. peraturan daerah paling tanyak Rp1.000.000'00 (satu juta rupiah); PARAF I(OORDINASI sthl', 5 PTRAFTELAH DIPERIXSA L. I SEXRETARIS,lKTU ruJ ua
8. p.menggunakan trotoar dan/ atau badan jalan sebagai tempat parkir - kend-araan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp2SO.OOO,OO (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
9. q.memasang leallet, brosur, spanduk, alat peraga kampanye pemilu, dan/atau reklame lainnya pada jembatan di sepanjang jalan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp2.5OO.OOO,O0 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
(2)Setiap orang dan/ atau badan hukum yang melakukan perbuatan ' ' melanggar tertib angkutan jalan dan angkutan sungai berupa:
1. a.mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan men[guiakan alat angkutan yang terbuka dikenakan p"*b"b"t a.t biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling -banyak Rp500.O00,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. b.menyelenggarakan angkutan material tanah, pasir' batu dan/atau limbah tayu tanpa -izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dikenakan pembetanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rpl'0O0'00O,0O (satu juta rupiah);
3. c.berjalan di luar rras jalan yang telah ditetapkan atau berhenti di iuar tempat pemberhentian yang telah ditetapkan bagi angkutan umum dan sejenisnya dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan p".it r."ti daerah paling banyak RpSoO'OoO'oO (lima ratus ribu ruPiah);
4. d.be{alan di luar ruas jalan yang telah ditetapkan bagi pengendara roda dua, roda tiga, roda empat, dan sejenisnya dikenakan pembebanan biaya "paksaan penegakan peraturan daerah paling tanyak npzso.odo,ob (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. e.membuat keramba, rakit, dan/atau angkutan penyeberangan lainnya ai ".p"".i,,g jalur'sungai (uater uag) tanpa izin pejabat yang ditunju[ ait"'itit"" pembibanan biaya paksaan penegakan p.."t .* -daerah paling banyak Rp500'OO0'O0 (lima ratus ribu ruPiah);
6. f.melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan' tikungan "t ir-ie-mp"t berbalik arah tanpa kewenangan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling tu.nyak npzso.otio,ob (dua ralus tma puluh ribu rupiah);
7. g.melakukan pungutan uang .terhadap kendaraan pribadi' kendaraan u;;; t"t'p"' ingkutan barang yang melintas di jalan tanpa t"*.,"'g"" dikenakan pembebanan -b^irya paksaan penegakan p*"t-t""ia"trah paling banyak Rp250'000'0O (dua iatuJ fima Puluh ribu ruPiah); dan h' tidak menyediakan tempat sampah dan kantong plastik di dalam kendaraan Jit"""t"t 'pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan d;;;;l;i"[ uanvat Rp2so'ooo'oo (dua ratus lima Puluh ribu ruPiah)' i.'ARAF KOORDINASI AsrSii. ir r,ai/ni'.r,c:l: ::'i- 6 RAF TELAH DIPERII(SA S EX II:: i{,f !,1.'L{ :i'lirl\ -l' I
(3)Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan perbuatan melanggar tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum berupa:
1. a.melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang berakibat terjadi kerusakan pagar taman, jalur hijau atau taman serta kelengkapannya dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp1.000.000,0O (satu juta rupiah);
2. b.mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum tanpa perintah jabatan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah Rp5.0O0.000,0O (lima juta rupiah);
3. c.berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukkannya tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp1.0O0'000,00 (satu juta rupiah);
4. d.melakukan pemangkasan / penebangan pohon/ tanaman, atau ranting pohon/ tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, tan taman tanpa perintah jabatan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. e.mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalur hijau, taman, dan tempat umum dikenakan p..rib"u"t ^., biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling tanyak Rp25.000.000,0O (dua puluh lima juta rupiah);
6. f.membakar sampah di jalur hijau, taman, dan tempat umum dikenakan p.m'b.battat biaya paksaan penegakan !:3Tt* daerah paling banyak Rp50O.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
7. g.memaszrng leaflet, brosur, spanduk, alat peraga tlTp"lY: pemilu - dan/ atau-reklarne lainnya di sepanjang jalan' jalur hijau' dan t man tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp5'00O'0O0,O0 (lima juta rupiah)'
(4)Setiap orang dan/ atau badan hukum yang melakukan perbuatan ' ' *"irt gg"r tErtib "rr"g"l, danau, drainasi' kolam' dan pesisir pantai berupa:
1. a.mendirikan bangunan tempat tinggal dan/atau tempat usaha di atas drainase, sirngai dan -bantarin sungai serta dalam kawasan waduk a"n aa.,", -t npa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan PeJlturan J".."f, pafin! banyak Rp1O'O0O'OO0'00 (sepuluh juta rupiah);
2. b.memasang/menempelkan kabel atau pipa di blwah atau melintasi drainase, sungai dan di dalam kawasan waduk dan danau tanpa izin Bupati ,t"t F"j"U"t yang ditunjuk dikenakan pembebanan biaya paksaan pe.,eg^ka1 Peraturan daerah paling banyak npSOO.OOO,OO (lima ratus ribu rupiah); PARAF XOORDlNASI 7 PTRAFT€LAH DIPERIKSA \,' s[]i\:, Y '/ SEKEETARISi I(TU AJ -(El. 1: i.':;i, i -.'r
3. c.merlasang/ menempa.tkan keramba ikan di dalam sungai, waduk dan danau tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak RpS.OOO.OOO,OO (lima juta rupiah);
4. d.menutup drainase dan/atau gonong-gorong tanpa perintah jabatan dikenakan pembebanan biaya paksaan penega}an peraturan daerah paling banyak RpI.OOO.OOO,OO (satu juta rupiah);
5. e.membuang/memasukkan limbah El3 atau zat kimia berbahaya pa.da sumber air mengalir atau tidak seperti sungai, drainase, jaringan air kotor, saluran air minum, sumbr mata air, kolam air minum, danau dan sumber mata air lainnya dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp5O.0OO.OO0,OO (lima puluh juta rupiah);
6. f.melakukan aktifitas tambang mineral bukan logam dan batuan yang berpotensi merusak lingkungan sungai dan/ atau danau dan hen-gancam keselamatan warga di sekitar sungai dan/ atau danau t"t pa irit Bupati atau Pejabat yang berwenang dikenakan pembebanan biiya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyaf< Rp25.OOO.OOO,OO (dua puluh lima juta rupiah);
7. g.mengubah aliran sungai, mendirikan, mengubah aBY - -"rribot gLar bangunan di dalam atau melintas sungai, mengambil dan meriggunatan ait sungai untuk keperluan usaha komersil tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang dikenakan p"mU"U.tt"tt biiya paksaan penegakan Peraturan daerah paling Lanyak Rp25.OOO.OOO,OO (dua puluh lima juta rupiah);
8. h.mempersempit, mengurug drainase dan selokan dengan tanah atau'benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran air ke sungai atau saluran pembuangan dikenakan pembebanan biaya pak;an pen gatan peraturar, --daerah paling banyak irp2.5oo.ooo,oo (dua juta lima ratus ribu rupiah);
9. i.membuang bangkai hewan/ sampah di dalam drainase atau sungai dikenakan- pemUeUatan biaya paksaan penegakan pgrytufn a"".af, palirig banyak Rp2SO.OOO,OO (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
10. j.mand.i, membersihkan angggota badan, mencuci pakaian' " kendaraan atau benda aan/atau memandikan hewan di air ;;;;, kolam dan/atau tempat kelengkapan keindahan kota dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan pg3h{.an a""ot, paling banyak Rp2SO.OOO,OO (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
11. k.mengambil an dari air mancur, kolam kelengkapan keindahan kota'dan tempat lainnya yang sejenis rlikenakan pembebanan biaya paksaa., p".r.g"krn pet"t"t3" daerah paling banyak npiSO.oOo,oo (dua ratus lima puluh ribu rupiah); rAFAF KOORDINASI 8 IELAH DIPERII(SA ARAF -T /_ sExRETARtsi r,TU
12. l.mengambil, memindahkan atau merusak tutup selokan atau saluran air iainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan dan/ atau fasilitas umum dan fasilitas sosial tanpa perintah jabatan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp1.OOO.O0O,0O (satu juta rupiah);
13. m.menangkap ikan dan hasil perikanan lainnya dengan menggunakan, bahan kirnia, bahan peledak atau bahan,/alat yartg dapaf merusak fungsi kelestarian lingkungan di pesisir pantai atau sungai atau Danau dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan perat\rran daerah paling banyak Rp 1.OOO.0OO,OO (satu juta rupiah);
14. n.melakukan penambangan pasir laut, dan terumbu karang yang dapat merusak fungsi kelestarian lingkungan biota laut di pesisir pantai dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp25.OO0.OOO,OO (dua puluh lima juta rupiah); dan
15. o.menebang atau merusak kawasan bakau (mangroue) dikenakan pembebanan biaya paksaal penegakan peraturan -daerah paling banyak Rp25.O00.0O0,O0 (dua puluh lima juta rupiah)'
(5)Setiap orang dan/ atau badan hukum yang melakukan perbuatan melanggar tertib lingkungan berupa:
1. a.membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di lingkungan permukiman dan tempat umum dikenakan pembebanan biaya prk"""t penegakan peraturan -- daerah paling banyak i1p250.o00,0o (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. b.membangun di sepanjang jalur hijau, taman, dan tempat umum tanpa o;n eupiti dikenakan pembebanan biaya paksaan penigakan peraturan daerah paling banyak Rp5'O00'OO0,O0 (lima juta ruPiah);
3. c.melakukan kegiatan / usaha di sepanjang jalur hijau, taman' dan tempat .rmr- I"i.r.rya tanpa izin Bupati dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp5.00O.0OO,O0 (lima juta ruPiah) ;
4. d.mencorat-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding. atau di tembok halte, tiang listrik, pohon, dan fasilitas umum lainnya dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp1.00O'000,00 (satu juta rupiah);
5. e.membuang, menumpuk dan membakar sampah dan/ atau barang di jalur hijau, taman, dan tempat lainnya yang dapat merusak keindahan- dan kebersihan lingkungan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan pCraturan daerah paling banyak Rp50O.0O0,O0 (lima ratus ribu rupiah); FAFAF KOORDINASI 9 PflRAFTELA'{ DIPERIXSA t sElil:r I ITEPAt.A SAIUAN t SEI(REtfrEtS, XTU J' I ASISffiil
6. f.merusak prasarana dan sarana umum pada saat berlangsungnya penyampaian pendapa.t, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp25.OOO.OOO,OO (dua puluh lima juta rupiah);
7. g.membuang benda dan/atau sarana yang digunakan pada saat penyampaian pendapat, unjuk rasa, pengerahan [Iassa, dan rapat umum di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp5.OOO.OOO,OO (limajrt rupiah);
8. h.mendirikan dan mengoperasionalkan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang berindikasi dan/ atau mengarah kepada permainan peruntungan dan/atau pe{udian dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp25.OOO.OOO,OO (dua puluh lima juta rupiah);
9. i.membuat kebisingan atau kegaduhan di sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapa.t mengganggu ketenteraman orang lain dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak RpSOO.O0O,OO (lima ratus ribu ruprahh
10. j.membuang cairan atau benda yang berbau menyengat sehingga dapat mengganggu kenyamanan dan kesehatan penghuni sekitarnya dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp2SO.0OO,OO (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
11. k.mengotori dan merusak drainase, jalur hijau, dan fasilitas umum lainnya dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp1.OOO.0O0,OO (satu juta rupiah);
12. l.menggunakan fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp2SO.OOO,OO (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
13. m.menebang, memangkas dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di lokasi fasilitas umum tanpa perintah dikenalran pembebanan biaya paksaan penegaksn peraturan daerah paling banyak RpSOO.OOO,OO (lirna aafi1s filq rupiah); dan
14. n.merusak pohon, fasilitas umum dan fasilitas sosial dikenakan pembebanan biaya paksaan penegaksn peraturan daerah paling banyak Rp5.OOO.OOO,OO (lima juta rupiah). PARAF I(OORDINASI TELAH DIPERTXSA [ARAF s []'. 1: ASlS'ii ii L. ! NEPAI-A SAII{ri ,/ S€XPEIAPIS,,/KTU -rl 10 I I
(6)Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan perbuatan melanggar tertib usaha tertentu berupa:
1. a.menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum tanpa bin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp i.O0O.00O,0O (satu juta ruPiah) ;
2. b.melakukan usaha pembuatan, perakitan, dan memasukkan becak motor dan/ atau barang yang difungsikan sebagai becak motor dan/ atau sejenisnya tanpa izin dari Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp2.5O0.O00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. c.menjuai, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging hewan dan/ atau bagian lainnya yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp10.00O.000,O0 (sepuluh juta rupiah);
4. d.memasukkan temak tanpa disertai dengan surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp5'000'000'O0 (iima juta rupiah);
5. e.melakukan usaha pengumpulan, penampungan, dan penyaluran tenaga kerja atau ptngisuhan tanpa memperol"h i"il dari Bupati atatipejablt y"t g ait rtiut dikenakan pembebanan biaya paksaan p..teg"tat p"."iu."t daerah paiing banyak RplO'000'O00'0o (sepuluh juta ruPiah);
6. f.melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang bekas.dan mendirikal tempai kegiatan usaha yang mengganggu l-<:tertiban "*"- tanpa izin eupati atau pejabat yang ditunjuk dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling tanyak Rp5.00O.000,00 (lima juta rupiah); dan
7. g.membuat, menyimpan, menqe{qkan dan/atau mempedual belikan petasan Lnpa izin dari Pejabat yang berwenang dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling tanyak RP2.50O.bOO,0O (dua juta lima ratus ribu rupiah)'
(7)Setiap orang dan/ atau badan hukum yang melakukan perbuatan melanggar tertib bangunan beruPa:
1. a.mendirikan bangunan dan/ atau benda lain yang menjulang' menanarn atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh- tumbuhan lain dalam kawasan saluran udara tegangan tinggi dalam radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dikenakan pembebanan biaya pakian penegakan peraturan daerah paiing tanyat Rp2.5Oo.bOO,0o (dua juta lima ratus ribu rupiah); FAF;1F KOORDINASI S EX 1;: TELAH DIPERIKSA P RAF I r,-:".. 1 -. '. SExRETARtS/i(TU 11
2. b.mendirikal bangunan pada ruang milik jalan, daerah sempadan sungai, taman, dan jalur hijau dikenakan pembebanan biaya pal<saan penegalan peraturan daerah paling banyak Rp10.0OO.0O0,00 (sepuluh juta rupiah); dan
3. c.membangun menara dan/ atau tower telekomunikasi, tanpa mendapat izin dari Bupati dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp50.0OO.OO0,00 (lima puluhjuta rupiah).
(8)Setiap orang dan/ atau badan yang melakukan perbuatan melanggar tertib sosial beruPa:
1. a.meminta bantuan dan / atau sumbangal yang dilakukan secara sendiri dan/ atau bersama-sama di jalan, di pasar, di kendaraan umum, di lingkungan permukiman, di rumah sakit, di sekolah, di kantor dan di tempat ibadah dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta ruPiah);
2. b.beraktivitas sebagai pengemis, pengarnen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di jalanan dan/atau di lampu lalu lintas dikenakan pembebanan blaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp2SO'OOO,OO (dua ratus lima puluh ribu ruPiah);
3. c.mengkoordinir pengemis, Pengamen, pedagang asongan,. dan p..rg.l^p mobil di jalan dan/atau di tempat umum lainnya ait"nrt"t pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daeratr paling banyak Rp2.5OO.OO0,OO (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. d.mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk mengemis dikenakan p.*b.b".r.tt biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rpl 0.O0O.0OO,0O (sepuluh juta rupiah) ;
5. e.memberikan sejumlah uang dan/ atau barang kepada pengemis, pengamen, pedagang asongan' dan pengelap mobil di jaian dan/ atau di tempat umum dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp25O.0O0,OO (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
6. f.bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman danTatau tempat umum lainnya dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp 1.O00.000,0O (satu juta ruPiah) ;
7. g.menjadi tunasusila di jalan dan/ atau di tempat umum dikenakan " pemtebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp5.00O.000,00 (lima juta rupiah);
8. h.menyuruh, memfasilitasi, membujuk, dan memaksa orang lain untuk menjadi tunasusila dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah pa-ling banyak RpSO'000'000,OO (lima puluh juta ruPiah); ':AEIT KOORDINASI NARAF TELAI{ OIPERIXSA '^d ii ' :.- AJ E II t2 I memakai jasa penjaja seks komersial di jalan dan/atau di tempa.t umum dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp1.OOO.0O0,OO (satu juta rupiah); melrakukan praktek perdagangan manusia (trofrckfuttit' mempekerjakan anak di bawah umur dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp' 5O.OOO.OOO,O0 (lima puluh juta rupiah). ) c juta ruPiah); PARAF KOOROINASI
(9)Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan perbuatan melanggar tertib kes,ehatan berupa:
1. a.me nyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional tanpa izin dari pejabat yang berwenang dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp I 0.0O0. 0O0,00 (sepuluh juta rupiah) ; b.memproduksiataumengedarkanobattradisional,kosmetikatau sedian farmasi lainnya yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu dikenakan p.*L"U"rrro biaya paksaan penegalan peraturan daerah paling tanyak Rp10.00O.OO0,00 (sepuluh juta rupiah);
2. c.menyimpan dan menjual obat ilegal dan/atau obat palsu dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp1O.0O0'O00,00 (sepuluh juta rupiah);
3. d.memproduksi atau mengedarkan produk rokok tanpa label cukai atau label cukai palsu dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp10'O00'0O0'0o (sePuluh juta ruPiah);
4. e.menjual produk rokok tanpa label cukai atau label cukai palsu dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan P.effturan daerah paling banyak Rp500'000,00 (lima ratus ribu rupiah)' (1O) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan perbuatan melangqar ' ' tertib pedagang kreatif lapangan dan pasar berupa:
5. a.melakukan kegiatan berdagang di jalan, trotoar' ruang terbuka hijau dan fasili-tas umum dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp500'00O'00 (lima ratus ribu ruPiah);
6. b.melakukan kegiatan berdagang yang mengakibatkan kebersihan' keindahan, keteftiban, keamanan dan kenyamanan terganggu dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan Ja..ah paling banyak Rp5o0'd0o,O0 (Iima ratus ribu rupiah); menggunakan lahan usaha yang melebihi ketentuan yang telah iliiil Bupati dikenakan pembebanan, biaya paksaan p;;J", p".rtor"tt daerah paling banyak Rp1'0o0'oo0'0o (satu PARAF tTELAI,I DIPERIXSA tI- SElr.;1;r r -7, sEl(f;;:ill:5. XliJ 13 --'-.-,.-4
7. d.membuang sampah dan limbah di sembarang tempat yang $apat menimbulkan p"t""** linglungan. hidrrp dan penygmlatan ;i J"rr. p"rinurr"rrg,rr air tirainase) dikenakan pembebanan biava paksaan p""Eg"r,^" p"t.t*.r, daerah paling banyak npiso6.ooo,oo (dua juta lima ratus ribu rupiah);
8. e.menggunakan tempat berdagang. untuk kegiatan yang -' ;;;;gan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dtk;;.d p"-bJbrna,' biava palg3n qenegakal peraturan d";;p"]tft U"tv"t npr'ooir'oob'oo (satu juta rupiah);
9. f.menjual barang dagangan yang merugrkan'. membahayakan bagi ' il;:;;-vds di;;g ot"t'- peraturan penrndang-undangan -dik""rk"r, p"rir-u"u"o.n*braya -paksaan penegakan peratur.3n daerah paring uanvJ<ipzi6o'obo'oo (dua juta lima ratus ribu ruPiah);
10. g.melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/ atau mengubah bentuk Gotoat, fasilitas dan/atau bangunan disekitarnya dik""J;-;-Gu""tt biaya paksaan penegakan ;;;; daerat' ptri"-i ut"v"t Rps'ooo'ooo'oo fiima juta s EL 1:. rupiah). rAP,lF KOORDINASI
(11)Setiap orang dan/ atam badan hukum yang melakukan perbuatan melanggar tertlb pendaratan hasil perikanan berupa:
1. a.mendaratkan hasil perikanan selain pada tempat pendaratan hasil perikan'-;; t't* ditentukan- oleh Pemerintah Daerah dikenakan p.*dJ.i.- biaya paksaan penegakan. peraturan daerah pafi"g u"nyJ ipr'ooo'oob'oo (satu juta rupiah);
2. b.mengadakan atau mengusahakan tempat pendaratan -hasil perikanan aittiJtt pJ*btb"tttt'^biava paksaan penegakan oeraturan a,"'#1?ri"I";;;;;k- npz'sob'odo'oo (dua juta lima iatus ribu ruPiah); dan
3. c.melakukan aktivitas jual beli hasil peritanan selain pada tempat yang telah aittt'tt-'t"" oleh Pemerintah Daerah dikenakan pembebanan #;;;;;;-"*g*T peraturan daerah paling t".vJ ipsoO'ooo,oo (lima ratus ribu rupiah)'
(12)Setiap orang dan/ atau badan hukum yang melakukan perbuatan '--' *.i".tggar tJrtib tempat hiburan dan keramaian berupa:
1. a.menyelenggarakan tempat-usaha hiburan tanpa win Bupati atau pejabat V,"g llt"":"t dikenakan. pembebanan biaya paksaan penegakan p"i"ti't-"rr-a""rah paling banvak Rp50'00o'000'oo (tirna- Puluh juta ruPiah);
2. b.menyelenggarakan kegiatan pornoaksi dan/ atau pornografi dikenakan p"t"UtUtJ" biaya--paksaan penegakan' peraturan daerah p"ri.,e i;:vJ nps'ooo'oob'00 (lima juta rupiah); PTRAFTE(AH OIPERIKSA t- I v t4 !. c menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan permukiman dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp25.000.00O,00 (dua puluh lima juta rupiah); kepada permainan peruntungan atau perjudian dikenakan pembebanan biaya peraturan daerah pafing banyak Rp1O.OOO. rupiah);
3. e.menjual minuman beralkohol pada tempat hiburan antara lain disbotek, bar, kafe dan tempat karaoke tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dikenakan pembebanan biaya paksaan - penegakan peraturan daerah paling banyak Rp25.OOO.00O,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan
4. f.melakukan aktivitas yalg melanggar ketertiban umum termasuk melakukan tindakan asusiia pada tempat hiburan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturzm daerah paling banyak Rp5.000.000,O0 (lima juta rupiah)'
(13)Setiap orang dan/ atau badan hukum yang melakukan perbuatan melanggar tertib pemeliharaan ternak berupa:
1. a.tidak mengatui, mengurus dan mengawasi pemeliharaan ternaknya it i.rgg" mengganggu ketertiban dan/atau merusak sumber daya Aam aan tngkungan hidup dan / atau- menimbulkan kerugian bagi orang lain dikenakan pembebanan biaya paksaan penelakan peraturan daerah paling banyak Rp1'00O'000'0o (satu juta ruPiah);
2. b.membiarkan ternak besar seperti sapi, kerbau, kambing' kuda' babi, rusa, domba dan biri--biri berkeliaran tanpa pengembala dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan, peraturan daerah paling banyak Rpl.O0O'0O0,O0 (sahr juta rupiah); c.tidakmemilikiKartuPemilikTernak(KP!dantandacapbagi- ternat yang telah mencapai usia 1 (satu) tahun dan/ atau ternak besar dikenakan p"-Lb"t'"t' biaya paksaan. penegakan peraturan daerah pating tanyat Rp2'50O'0O0'00 (dua juta lima ratus ribu ruPiah); dan
3. d.memasukkan/ mengeluarkan ternak dari wilayah daerah tanpa memiliki p.rrgg"rrtl"t, Kartu Pemilik Ternak (KPT) dikenakan pembebanan #aya pak"aan penegakan peraturan daerah paling tanyak Rp5.OO0.0O0,00 (lima juta rupiah)' d FARAF KOORDINASI mendirikan, digunakan un melindungi dan merahasiakan temPat Yang tuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah mengarah kepada paksaan penegakan O0O,0O (sepuluh juta RAF TELAH DIPERIXSA L 5Eh \;r I /' ).:- .'. l..: . ' I SgXRETARIS,/KTU A!i5l:,'i 15
4. a.teguran lisan;
5. b.peringatan tertulis;
6. c.penghentian sementara dari kegiatan;
7. d.penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan/ atau karru identitas lainnYa;
8. e.pernasangan/ penempelan stiker /papan pengumuman sebagai pelanggar;
9. f.penerbital rekomendasi pencabutan izin;
10. g.pencabutan/Pembekuan izin; dan/ atau
11. h.pembongkaran, pnyttaan, dan/ atau penyegelan'

Pasal 58B

pelaksanaan sanksi administrasi dan pembebanan biaya paksaan p"""g"t"" perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 58A -..op"kao tindakan represif non yustisial'

Pasal 58C

Pelaksanaan penegakan perda ini dilalsanakan oleh satuan polisi pamong praja dan/ atau PPNS Daerah dengan bekerjasama instansi terkait.

Pasal 58D

(1)Biaya paksaan penegakan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal ' ' 58 " mirupakan p.ri".i-""t' Daerah dan dibayarkan kcpada Kas Daerah selamuatlhmbatnya dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak ditetapkan. (Z) apaUlia pembayaran tid+ ditaksanakan dalam jangka waktu ' ' "Jb"g"i-rt " aiirJ""a pada ayat (l), maka dapat dikenakan sanksi administrasi lainnYa'

Pasal 58E

(1)Pembayaran pembebanan biaya paksaan penegakan perda tidak menghapuskan kewajiban pclanggar untuk tetap melakukan ketentuan Peraturan Daerah ini' (Z) pemUayar^t Ur"J" p"f.saan penegakan perda tidak..menghapuskan kewenangan p,iwiiift "t'ft irelakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini' DA Q,1F KOORDINASI St,''1:. PARAFYELAH DIPERTXSA SEt(RFIAF!S,/(TU KrPi u' : t;:' i { 16 --f, f- Pasal 58F
(1)Pelanggar yang dikenakan sanksi administrasi, dapat memperoleh kembali haknya setelah pelanggar membayar biaya paksaan penegakan perda dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
(2)Penyidik berwenang untuk tidak melanjutkan proses penyidikan ' ' terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini apabila pelanggar.telah membayar biaya penegakan perda dan telah memenuhi kewajiban, keharusan atau tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini'
(3)Keteituan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembebanan biaya paksaan penJgakan peraturan daerah dan sanksi administrasi lainnya diatur dengan Peraturan Bupati. Ditetapkan di Malili pada tanggal 10 0krober 2016 BUPATI LUWU TIMUR, M . THORIG HUSLER Diundangka,n di Ma-lili pada tanggal 10 0ktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR, BAHRI SULI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016 NOMOR ;6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI ttf();'r SULAWESI SELATAN: ts.H11.HA1!.6. 135. 16 rARAF KOORDIHASI RAF TELAH DIPERIXSA sEl(REii Rls/(TU t7 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan' Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur. L I PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2Oi6 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PEI'IYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM I. UMUM Penyelenggaraan Ketertiban umum dan masyarakat merupakan kewajiban Pemerintah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang daerah, maka dan ketenteraman ketenterarnan sebagaimana Dasar Negara kewajiban masyarakat Republik Indonesia Tahun 1945. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan manifestasi dari Hak Asasi Manusia (HAM) dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara' Dengan adanYa otonomi penyelenggaraan ketertiban umum tersebut juga menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam rangka melindungi keamanaan dan kenyamanan masyarakat' Untuk mewujudkan Kabupaten Luwu Timur yang tertib dan tenteram telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum' Namun setelah Peraturan Daerah ini diberlakukan ternyata memiliki banyak kekurangan yang harus diperjelas dan dipertegas termasuk pengaturan mengenai penegakan ketentuan sanksi' padahal penegakan sanksi menjadi inti dari pembentukan peraturan daerah ini serta menjadi tugas Satpol PP dan PPNS untuk melaksanakannya' Dalam peraturan Daerah ini ditambahkan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah sebagai sanksi administratif pemerintah dengan besaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini' NARAF KOORDINASI 5El1: TRAF v l / 18 TELAH DiPERIKSA Adapun tduan pembebanan biaya paksaan penegakan perda dalam Peraturan Daerah ini sebagai berikut:
1. a.sebagai landasan hukum untuk melakukan penegakan Perda Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2. b.memberikan perlindungan hukum bagi seluruh stakeholder dalam upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban;
3. c.sebagai sarana pembinaan dalam rangka menumbuhkan ketaatan hukum bagi masyarakat;
4. d.menghentikan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh setiap orang;
5. e.memulihkan dan mengembalikan kepada keadaan fungsi semula sebagai akibat pelanggaran Perda; dan
6. f.memberikan efek jera kepada setiap pelanggar. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum agar dapat berlaku efisien, efektif, dan memiliki kepastian hukum dipandang perlu dilakukan penyempurnaan melalui revisi/perubahan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup Jel,as.

Pasal 58A

Cukup Jelas.

Pasal 58B

Cukup Jelas.

Pasal 58C

CukuP Jelas.