DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 1 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN BAB III KESEMPATAN YANG SAMA BAB IV RUANG LINGKUP BAB V INFORMASI PASAR KERJA BAB VI PELATIHAN KERJA BAB VII PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA BAB VIII HUBUNGAN INDUSTRIAL BAB IX PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN BAB X SANKSI ADMINISTRATIF BAB XI KETENTUAN PERALIHAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketersediaan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan yang dibutuhkan;
c.bahwa untuk menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan yang dibutuhkan, perlu adanya pengaturan dalam Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan ketenagakerjaan;
d.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran huruf G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan wajib yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
e.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Produktivitas, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan tenaga kerja sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989); 2
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
10.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
11.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463); 3
12.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 587);
13.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1895);
14.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1990);
15.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 882). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR dan BUPATI LUWU TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten luwu timur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 4
6.UPTD yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah unit pelaksana dari Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
7.Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
8.Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9.Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10.Pengusaha adalah :

a.Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c.Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 11.Perusahaan adalah :
a.Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b.Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 12.Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
2. 13.Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
3. 14.Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
4. 15.Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5
5. 16.Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
6. 17.Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
7. 18.Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
8. 19.Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.
9. 20.Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.
10. 21.Tim Reaksi Cepat yang selanjutnya disingkat TRC adalah tim yang bentuk untuk membantu dan memfasilitasi penyelesaian perselisihan masalah ketenagakerjaan melalui jalur non mediasi.
11. 22.Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan.
12. 23.Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga swasta berbadan hukum yang memeperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja.

BAB II

LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan tenaga kerja berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan ketenagakerjaan diselenggarakan berdasarkan asas sebagai berikut :

a.keterbukaan;
b.keadilan;
c.transparansi; dan
d.kesetaraan. 6

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a.menyiapkan informasi pasar kerja;
b.menyiapkan tenaga kerja untuk dapat memasuki dunia kerja sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya;
c.menempatkan tenaga kerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki; dan
d.menciptakan hubungan industrial yang kondusif.

BAB III

KESEMPATAN YANG SAMA

Pasal 5

Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh keterampilan dan pekerjaan.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.informasi pasar kerja;
b.pelatihan kerja;
c.pemberdayaan tenaga kerja;
d.hubungan industrial;
e.pembinaan dan penghargaan; dan
f.sanksi administratif.

BAB V

INFORMASI PASAR KERJA

Pasal 7

Penyediaan informasi pasar kerja meliputi kegiatan :

a.pengumpulan data;
b.analisa data; dan
c.penyajian data.

Pasal 8

(1)Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan melalui koordinasi dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan di Daerah.
(2)Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Perangkat Daerah terkait dalam lingkup Pemerintah Daerah;
2. b.lembaga swadaya masyarakat; dan
3. c.perusahaan yang beroperasi di Daerah. 7
(3)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yakni Perangkat Daerah :
1. a.membidangi ketenagakerjaan;
2. b.membidangi pendidikan;
3. c.membidangi pekerjaan umum;
4. d.membidangi pemberdayaan masyarakat; dan
5. e.lainnya yang terkait.
(4)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.

Pasal 9

Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk pelayanan penyediaan informasi pasar kerja skala Daerah.

Pasal 10

(1)Setiap pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf c, wajib memberikan informasi pasar kerja terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup tugas dan tanggungjawabnya kepada Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.
(2)Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan wajib mengumpulkan, menganalisa, dan menyajikan data yang diberikan oleh setiap pemangku kepentingan.
(3)Di samping kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan wajib melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya di Sulawesi Selatan dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi lain, serta Kementerian terkait.
(4)Ketentuan lebih lanjut menenai tata cara penyediaan informasi pasar kerja diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…