DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 25 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 124

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

regulasi_utama

Ringkasan

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2
7.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
9.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);
11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
12.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
13.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 3
18.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 694);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 5, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Nomor 79);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Nomor 80); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR dan BUPATI LUWU TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6.Ketenteraman adalah suatu kondisi masyarakat yang tentram untuk melakukan kegiatan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7.Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.
8.Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan persetujuan bersama Bupati.
9.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;
10.Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berada di Daerah yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
11.Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak.
13.Jalan adalah prasarana transportasi darat, yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
14.Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalui lintas di masa dating serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu. 5
15.Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannnya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
16.Tempat Umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17.Ruang Terbuka Hijau adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, yang pada dasarnya tanpa bangunan;
18.Jalur Hijau adalah penempatan tanaman serta elemen lanskap lainnya yang terletak didalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pemanasan jalan yang dominasi elemen lanskepnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau;
19.Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang digunakan dan dikelola untuk keindahan dan berfungsi sebagai paru- paru kota.
20.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sisten kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
21.Tuna Susila adalah orang yang mengadakan hubungan seksual tanpa didasari dengan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan/upah sebagai balas jasa serta mengganggu ketertiban umum.
22.Pengobatan tradisional yang selanjutnya di sebut Battra adalah salah satu upaya pengobatan dan atau perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan yang mencakup cara (metode), obat dan keterampilan turun menurun baik yang asli maupun yang berasal dari luar Indonesia dan diterapkan sesuai norma yang berlaku dalam masyarakat.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum diselenggarakan berdasarkan:

a.asas keadilan;
b.asas transparansi;dan
c.asas kepastian hukum.

Pasal 3

Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum diselenggarakan dengan tujuan:

a.agar kehidupan masyarakat tercipta suasana aman, tenteram,tertib dan nyaman;dan
b.sebagai upaya memberikan arahan dan pedoman untuk selalu mentaati kehidupan yang berlaku dalam bermasyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tertib jalan
b.tertib angkutan jalan, dan angkutan sungai; 6
c.tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
d.tertib sungai, danau, drainase,kolam dan pesisir pantai;
e.tertib lingkungan;
f.tertib usaha tertentu;
g.tertib bangunan;
h.tertib aparatur pemerintah daerah;
i.tertib sosial;
j.tertib pendidikan;
k.tertib kesehatan;
l.tertib pedagang kreatif lapangan dan pasar
m.tertib pendaratan hasil perikanan
n.tertib tempat hiburan dan keramaian;
o.tertib pemeliharaan ternak;dan
p.tertib peranserta masyarakat;

BAB III

TERTIB JALAN

Pasal 5

(1)Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana penyeberangan/ zebra cross yang telah disediakan.
(3)Dalam hal belum tersedia fasilitas tempat penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memerhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.

Pasal 6

(1)setiap orang dan/atau badan, dilarang:
1. a.menambah, mengubah dan/atau merusak marka jalan dan badan jalan;
2. b.mengambil, memindahkan, membuang, dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan, dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
3. c.berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan di tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
4. d.mencuci kendaraan bermotor dan menyimpan kendaraan bermotor di badan jalan;
5. e.memasang tenda untuk hajatan di atas badan jalan sehingga mengganggu aktivitas lalu lintas jalan kecuali telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang;
6. f.memasang portal penghalang jalan, membuat speed bump pada jalan umum kecuali telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang;
7. g.menjual bahan bakar minyak eceran atau sesuatu yang sifatnya mudah terbakar atau membahayakan keselamatan umum di bahu 7 jalan kecuali telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang;
8. h.melakukan kegiatan balapan liar di jalan-jalan umum yang dapat mengganggu ketertiban serta membahayakan keselamatan orang lain;
9. i.mengotori dan merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek maupun kegiatan perorangan;
10. j.membakar sampah/kotoran atau benda lain di jalan maupun di bahu jalan;
11. k.membongkar dan/atau memasang trotoar, jalur pemisah jalan, pulau-pulau jalan, inrit atau jalan keluar masuk ke persil dan sejenisnya;
12. l.membongkar, memotong, merusak, menambah dan/atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
13. m.membuang sampah di jalan selain di tempat yang telah ditentukan;
14. n.mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;
15. o.merusak pagar pemisah jalan;
16. p.menempatkan dan/atau membiarkan kendaraan rongsokan, dalam keadaan rusak, memperbaiki dan mengecat kendaraan di jalan;
17. q.memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi jalan;
18. r.melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenangi jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas di jalan;
19. s.membongkar atau menaikkan barang muatan kendaraan di jalan dan trotoar;
20. t.menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan;
21. u.buang air besar dan air kecil di jalan dan saluran air; dan/atau
22. v.memasang leaflet, brosur, spanduk dan alat peraga kampanye pemilu lainnya pada jembatan di sepanjang jalan;

BAB IV

TERTIB ANGKUTAN JALAN DAN ANGKUTAN SUNGAI

Pasal 7

(1)Setiap orang yang akan menggunakan atau menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
(2)Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan penumpang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan atau di tempat tujuan, kecuali dengan alasan yang patut dan mendesak.
(3)Setiap kendaraan umum wajib berjalan di trayek yang telah ditetapkan;

Pasal 8

Setiap orang dan/atau badan, dilarang:

a.mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.
b.menyelenggarakan angkutan material tanah, pasir, batu dan kayu tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 8
c.berjalan di luar ruas jalan yang telah ditetapkan, atau berhenti di luar tempat pemberhentian yang telah ditetapkan bagi angkutan umum dan sejenisnya.
d.berjalan di luar ruas jalan yang telah ditetapkan bagi pengendara kendaraan roda dua, roda tiga, roda empat dan sejenisnya; dan/atau
f.membuat keramba, rakit, dan angkutan penyeberangan lainnya di sepanjang jalur sungai/water way.

Pasal 9

(1)Setiap orang dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan, dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau tempat balik arah.
(2)Setiap orang dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan, dilarang melakukan pungutan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang yang melintas di jalan;
(3)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati.

Pasal 10

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada saat melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan rumah sakit.

Isi peraturan

Teks124PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2
7.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
9.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);
11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
12.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
13.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 3
18.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 694);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 5, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Nomor 79);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Nomor 80); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR dan BUPATI LUWU TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6.Ketenteraman adalah suatu kondisi masyarakat yang tentram untuk melakukan kegiatan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7.Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.
8.Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan persetujuan bersama Bupati.
9.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;
10.Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berada di Daerah yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
11.Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak.
13.Jalan adalah prasarana transportasi darat, yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
14.Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalui lintas di masa dating serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu. 5
15.Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannnya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
16.Tempat Umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17.Ruang Terbuka Hijau adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, yang pada dasarnya tanpa bangunan;
18.Jalur Hijau adalah penempatan tanaman serta elemen lanskap lainnya yang terletak didalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pemanasan jalan yang dominasi elemen lanskepnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau;
19.Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang digunakan dan dikelola untuk keindahan dan berfungsi sebagai paru- paru kota.
20.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sisten kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
21.Tuna Susila adalah orang yang mengadakan hubungan seksual tanpa didasari dengan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan/upah sebagai balas jasa serta mengganggu ketertiban umum.
22.Pengobatan tradisional yang selanjutnya di sebut Battra adalah salah satu upaya pengobatan dan atau perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan yang mencakup cara (metode), obat dan keterampilan turun menurun baik yang asli maupun yang berasal dari luar Indonesia dan diterapkan sesuai norma yang berlaku dalam masyarakat.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum diselenggarakan berdasarkan:

a.asas keadilan;
b.asas transparansi;dan
c.asas kepastian hukum.

Pasal 3

Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum diselenggarakan dengan tujuan:

a.agar kehidupan masyarakat tercipta suasana aman, tenteram,tertib dan nyaman;dan
b.sebagai upaya memberikan arahan dan pedoman untuk selalu mentaati kehidupan yang berlaku dalam bermasyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tertib jalan
b.tertib angkutan jalan, dan angkutan sungai; 6
c.tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
d.tertib sungai, danau, drainase,kolam dan pesisir pantai;
e.tertib lingkungan;
f.tertib usaha tertentu;
g.tertib bangunan;
h.tertib aparatur pemerintah daerah;
i.tertib sosial;
j.tertib pendidikan;
k.tertib kesehatan;
l.tertib pedagang kreatif lapangan dan pasar
m.tertib pendaratan hasil perikanan
n.tertib tempat hiburan dan keramaian;
o.tertib pemeliharaan ternak;dan
p.tertib peranserta masyarakat;

BAB III

TERTIB JALAN

Pasal 5

(1)Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana penyeberangan/ zebra cross yang telah disediakan.
(3)Dalam hal belum tersedia fasilitas tempat penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memerhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.

Pasal 6

(1)setiap orang dan/atau badan, dilarang:
1. a.menambah, mengubah dan/atau merusak marka jalan dan badan jalan;
2. b.mengambil, memindahkan, membuang, dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan, dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
3. c.berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan di tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
4. d.mencuci kendaraan bermotor dan menyimpan kendaraan bermotor di badan jalan;
5. e.memasang tenda untuk hajatan di atas badan jalan sehingga mengganggu aktivitas lalu lintas jalan kecuali telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang;
6. f.memasang portal penghalang jalan, membuat speed bump pada jalan umum kecuali telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang;
7. g.menjual bahan bakar minyak eceran atau sesuatu yang sifatnya mudah terbakar atau membahayakan keselamatan umum di bahu 7 jalan kecuali telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang;
8. h.melakukan kegiatan balapan liar di jalan-jalan umum yang dapat mengganggu ketertiban serta membahayakan keselamatan orang lain;
9. i.mengotori dan merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek maupun kegiatan perorangan;
10. j.membakar sampah/kotoran atau benda lain di jalan maupun di bahu jalan;
11. k.membongkar dan/atau memasang trotoar, jalur pemisah jalan, pulau-pulau jalan, inrit atau jalan keluar masuk ke persil dan sejenisnya;
12. l.membongkar, memotong, merusak, menambah dan/atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
13. m.membuang sampah di jalan selain di tempat yang telah ditentukan;
14. n.mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;
15. o.merusak pagar pemisah jalan;
16. p.menempatkan dan/atau membiarkan kendaraan rongsokan, dalam keadaan rusak, memperbaiki dan mengecat kendaraan di jalan;
17. q.memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi jalan;
18. r.melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenangi jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas di jalan;
19. s.membongkar atau menaikkan barang muatan kendaraan di jalan dan trotoar;
20. t.menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan;
21. u.buang air besar dan air kecil di jalan dan saluran air; dan/atau
22. v.memasang leaflet, brosur, spanduk dan alat peraga kampanye pemilu lainnya pada jembatan di sepanjang jalan;

BAB IV

TERTIB ANGKUTAN JALAN DAN ANGKUTAN SUNGAI

Pasal 7

(1)Setiap orang yang akan menggunakan atau menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
(2)Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan penumpang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan atau di tempat tujuan, kecuali dengan alasan yang patut dan mendesak.
(3)Setiap kendaraan umum wajib berjalan di trayek yang telah ditetapkan;

Pasal 8

Setiap orang dan/atau badan, dilarang:

a.mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.
b.menyelenggarakan angkutan material tanah, pasir, batu dan kayu tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 8
c.berjalan di luar ruas jalan yang telah ditetapkan, atau berhenti di luar tempat pemberhentian yang telah ditetapkan bagi angkutan umum dan sejenisnya.
d.berjalan di luar ruas jalan yang telah ditetapkan bagi pengendara kendaraan roda dua, roda tiga, roda empat dan sejenisnya; dan/atau
f.membuat keramba, rakit, dan angkutan penyeberangan lainnya di sepanjang jalur sungai/water way.

Pasal 9

(1)Setiap orang dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan, dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau tempat balik arah.
(2)Setiap orang dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan, dilarang melakukan pungutan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang yang melintas di jalan;
(3)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati.

Pasal 10

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada saat melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan rumah sakit.