DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Mei 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 106

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

regulasi_utama

Ringkasan

MENGATUR TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATVRAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA. BAB! KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
2.Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
3.Pernerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten luwu Utara.
6.Desa adalah desa dan desa adat selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah-an, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa rnasyarakat, hak asal usu], dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat seternpat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Perrnusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis . . 2 - •
10.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati ha! yang bersifat strategis.
11.Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersarna BPD.
12.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
13.Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatu.r dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
14.Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus .
15.Lembaga Kemasyarakatan Desa selanjutnya disebut LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan Desa yang merupakan mitra pemerintah Desa dalarn rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunanDesa.
16.Satuan Kerja Perangkat Oaerah yang selanjutnya disebut SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan desa dan kepegawaian.
17.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Desa.
18.Pernerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri-menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19.Hari adalah hari kerja. •

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini berasaskan:

a.rekognisi;
b.subsidiaritas;
c.keberagaman;
d.kebersarnaan;
e.kegotongroyongan;
f.kekeluargaan;
g.musyawarah;
h.<lemokrasi;
i.kemandirian;
j.partisipasi;
k.kesetaraan; I. pemberdayaan; dan
m.keberlanjutan.

Pasal 3

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini bertujuan:

a.memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sis tern penyelenggaraan Pcmerintahan Daerah demi mewujudkan keadilan bagi masyarakat Desa;
b.mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
c.membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
d.meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
e.meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna rnewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
f.memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
g.memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

BAB ILL

ASAS PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :

a.kepastian hukum;
b.tertib penyelenggaraan pemerintahan;
c.tertib kepentingan umum
d.keterbukaan
e.proporsional
f.profesionalitas;
g.akuntabilitas.
h.efektivitas dan efisiensi
i.kearifan lokal;
j.keberagaman; dan
k.partisipatif. BABIV PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

Pasal 5

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 6

Pernerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa.

Pasal 7

(I) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (!), Kepala Desa berwenang:
1. a.memimpin penyelenggaraan PemerintahanDesa;
2. b.mengangkat dan memberhentikan perangkat Oesa;
3. c.memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. d.menetapkan Peraturan Desa;
5. e.menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. f.membina kehidupan masyarakat Desa;
7. g.membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. h.membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesarbesarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  1. 1.mengembangkan sumber pendapatan Desa;
9. j.mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kckayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
10. k.mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
11. l.memanfaatkan teknologi tepat guna;
12. m.mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
13. n.tnewakili Desa di dalarn dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
14. o.melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan keten tuan peraturan perundang-undangan
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (!), Kepa!a Desa berhak:
1. a.mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
2. b.mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
3. c.menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatjarninan kesehatan;
4. d.mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
5. e.memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (!), Kepala Desa berkcwajiban:
1. a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tungga! lka;
2. b.meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. c.memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. d.menaati dan menegakkan peraturan perundang- undangan;
5. e.melaksanakan kehidupan demokrasidan berkeadilan gender;
6. f.melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
7. g.menja!in kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
8. h.menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
9. i.mengelola Keuangan dan Aset Desa;
10. j.melaksanakan urusan pernerintahan yang menjadi kewenangan Oesa;
11. k.menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; I. mengembangkan perekonomian masyarakatDesa;
12. m.membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
13. n.memberdayakan masyarakat dan lembaga kcmasyarakatan di Desai
14. o.mengembangkan potensi sumber daya alam danmelestarikan lingkungan hidup; dan
15. p.memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 8

Dalarn melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7, Kepala Desa wajib:

a.menyarnpaikan Pemerintahan Desa kepada Bupati;
b.menyampaikan Pernerintahan Desa Bupati;
c.memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Sadan Perrnusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan d, memberikan dan/atau rnenyebarkan informasi penyelenggaraan pernerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran. la po ran penyelenggaraan setiap akhir tahun anggaran la po ran penyelenggaraan pada akhir masa jabatan kepada

Pasal 9

(1)Kepala Dcsa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 8 ayat (4) dan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/ atau teguran tertulis,
(2)Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 10

Kepala Desa dilarang:

a.merugikan kepentingan umum;
b.membuat keputusan yang sendiri, anggota keluarga, golongan tertentu;
c.menyalah gunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
d.melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e.melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
f.melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
g.menjadi pengurus partai politik;
h.menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
i.merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Ferwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
j.ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
k.melanggar sumpah/janji jabatan; dan I. meninggalkan tugas selama 30(tiga puluh)hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan. menguntungkan diri pihak lain, dan/atau

Pasal 11

(1)Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 10 dikenai sanksi admmistratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
(2)Dalam ha! sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Isi peraturan

Teks106PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATVRAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA. BAB! KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
2.Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
3.Pernerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten luwu Utara.
6.Desa adalah desa dan desa adat selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah-an, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa rnasyarakat, hak asal usu], dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat seternpat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Perrnusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis . . 2 - •
10.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati ha! yang bersifat strategis.
11.Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersarna BPD.
12.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
13.Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatu.r dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
14.Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus .
15.Lembaga Kemasyarakatan Desa selanjutnya disebut LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan Desa yang merupakan mitra pemerintah Desa dalarn rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunanDesa.
16.Satuan Kerja Perangkat Oaerah yang selanjutnya disebut SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan desa dan kepegawaian.
17.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Desa.
18.Pernerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri-menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19.Hari adalah hari kerja. •

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini berasaskan:

a.rekognisi;
b.subsidiaritas;
c.keberagaman;
d.kebersarnaan;
e.kegotongroyongan;
f.kekeluargaan;
g.musyawarah;
h.<lemokrasi;
i.kemandirian;
j.partisipasi;
k.kesetaraan; I. pemberdayaan; dan
m.keberlanjutan.

Pasal 3

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini bertujuan:

a.memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sis tern penyelenggaraan Pcmerintahan Daerah demi mewujudkan keadilan bagi masyarakat Desa;
b.mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
c.membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
d.meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
e.meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna rnewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
f.memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
g.memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

BAB ILL

ASAS PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :

a.kepastian hukum;
b.tertib penyelenggaraan pemerintahan;
c.tertib kepentingan umum
d.keterbukaan
e.proporsional
f.profesionalitas;
g.akuntabilitas.
h.efektivitas dan efisiensi
i.kearifan lokal;
j.keberagaman; dan
k.partisipatif. BABIV PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

Pasal 5

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 6

Pernerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa.

Pasal 7

(I) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (!), Kepala Desa berwenang:
1. a.memimpin penyelenggaraan PemerintahanDesa;
2. b.mengangkat dan memberhentikan perangkat Oesa;
3. c.memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. d.menetapkan Peraturan Desa;
5. e.menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. f.membina kehidupan masyarakat Desa;
7. g.membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. h.membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesarbesarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  1. 1.mengembangkan sumber pendapatan Desa;
9. j.mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kckayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
10. k.mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
11. l.memanfaatkan teknologi tepat guna;
12. m.mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
13. n.tnewakili Desa di dalarn dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
14. o.melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan keten tuan peraturan perundang-undangan
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (!), Kepa!a Desa berhak:
1. a.mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
2. b.mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
3. c.menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatjarninan kesehatan;
4. d.mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
5. e.memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (!), Kepala Desa berkcwajiban:
1. a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tungga! lka;
2. b.meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. c.memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. d.menaati dan menegakkan peraturan perundang- undangan;
5. e.melaksanakan kehidupan demokrasidan berkeadilan gender;
6. f.melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
7. g.menja!in kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
8. h.menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
9. i.mengelola Keuangan dan Aset Desa;
10. j.melaksanakan urusan pernerintahan yang menjadi kewenangan Oesa;
11. k.menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; I. mengembangkan perekonomian masyarakatDesa;
12. m.membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
13. n.memberdayakan masyarakat dan lembaga kcmasyarakatan di Desai
14. o.mengembangkan potensi sumber daya alam danmelestarikan lingkungan hidup; dan
15. p.memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 8

Dalarn melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7, Kepala Desa wajib:

a.menyarnpaikan Pemerintahan Desa kepada Bupati;
b.menyampaikan Pernerintahan Desa Bupati;
c.memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Sadan Perrnusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan d, memberikan dan/atau rnenyebarkan informasi penyelenggaraan pernerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran. la po ran penyelenggaraan setiap akhir tahun anggaran la po ran penyelenggaraan pada akhir masa jabatan kepada

Pasal 9

(1)Kepala Dcsa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 8 ayat (4) dan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/ atau teguran tertulis,
(2)Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 10

Kepala Desa dilarang:

a.merugikan kepentingan umum;
b.membuat keputusan yang sendiri, anggota keluarga, golongan tertentu;
c.menyalah gunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
d.melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e.melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
f.melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
g.menjadi pengurus partai politik;
h.menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
i.merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Ferwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
j.ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
k.melanggar sumpah/janji jabatan; dan I. meninggalkan tugas selama 30(tiga puluh)hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan. menguntungkan diri pihak lain, dan/atau

Pasal 11

(1)Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 10 dikenai sanksi admmistratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
(2)Dalam ha! sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.