DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 20 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Ringkasan

PEMBENTUKAN, NAMA DAN KEDUDUKAN SIFAT, FUNGSI, TUJUAN DAN KEGIATAN KUALIFIKASI PENYIARAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN RENCANA DASAR TEKNIK DAN PERSYARATAN TEKNIS PERANGKAT PENYIARAN ORGANISASI PERTANGGUNG JAWABAN SUMBER PEMBIAYAAN STATUS DAN PENGELOLAAN ASET PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran, perlu mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio di Kabupaten Luwu Utara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabar Luwu Utara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); jdih.luwuutarakab.go.id
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
10.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 18/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Tata Cara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KABAR LUWU UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : jdih.luwuutarakab.go.id

1.Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah bupati Luwu Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Luwu Utara.
5.Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Luwu Utara yang selanjutnya disebut LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia.
6.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabar Luwu Utara yaitu Organ atau Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
7.Dewan Direksi adalah Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabar Luwu Utara yaitu unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
8.Iuran penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.
9.Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia, Swasta, dan Lembaga Penyiaran Komunitas.
10.Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran berbasis digital dan analog. jdih.luwuutarakab.go.id
11.Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran berbasis digital dan analog.
12.Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar dan lihat yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
13.Pedoman Perilaku Penyiaran yang selanjutnya disingkat P3-SPS adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan KPI untuk mengelola dan menggunakan system penyiaran.
14.Programa adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah di daerah dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
15.Sistem Penyiaran Nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi dan arah Penyiaran Nasional sebagai upaya mewujudkan cita- cita nasional sebagaimana tercantum dalam pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16.Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran bersangkutan.
17.Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui siaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
18.Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut. jdih.luwuutarakab.go.id

BAB II

PEMBENTUKAN, NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPP Lokal dengan nama “Radio Kabar Luwu Utara”.
(2)Biaya pendirian dan perizinan LPP lokal Radio Kabar Luwu Utara dan perpanjangan serta biaya hak penggunaan frekuensi di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)Lembaga penyiaran publik lokal Radio Kabar Luwu Utara berkedudukan di Ibukota Kabupaten Luwu Utara.

BAB III

SIFAT, FUNGSI, TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 3

LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral dan tidak komersial.

Pasal 4

(1)LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi pada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
(2)LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat dengan melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai dasar hukum dalam pembentukan, pengelolaan, dan pelaksanaan LPP Radio Kabar Luwu Utara untuk jasa penyiaran radio. jdih.luwuutarakab.go.id
(2)Tujuan dibentuknya LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara untuk menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkukuh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

Pasal 6

(1)LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan kegiatan siaran lokal di Daerah.
(2)Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan siaran.

BAB IV

KUALIFIKASI PENYIARAN

Pasal 7

LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara dapat menyelenggarakan penyiaran melalui sistem terrestrial dengan klasifikasi penyiaran radio FM secara analog dan/atau digital.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Pasal 8

(1)LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara menyelenggarakan programa siaran dengan 1 (satu) saluran frekuensi radio.
(2)Penggunaan saluran frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan induk frekuensi radio untuk keperluan penyiaran radio.
(3)Penyelenggaraan LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara wajib membuat peta jangkauan siaran dan sistem peralatan transmisi yang direncanakan di suatu wilayah layanan siaran. jdih.luwuutarakab.go.id

Pasal 9

(1)Isi siaran LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan:
1. a.menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat;
2. b.wajib mencantumkan atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran; dan
3. c.memperhitungkan nilai-nilai lokal daerah.
(2)Isi siaran LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
(3)Isi siaran LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara dilarang :
1. a.bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau bohong;
2. b.menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang;
3. c.mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan; dan/atau
4. d.memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia dan muatan lokal.
(4)Isi siaran wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Pasal 10

(1)LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
(2)Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak sasaran.
(3)Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh KPI. jdih.luwuutarakab.go.id

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…