DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

regulasi_utama

Ringkasan

Mengatur mengenai pembentukan perangkat daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
3.Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.
9.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
10.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
11.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Luwu Utara.
12.Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara.
13.Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Luwu Utara.
14.Kecamatan adalah Kecamatan dalam lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
15.Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara berdasarkan asas :

a.urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB III

PRINSIP

Pasal 3

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah berdasarkan prinsip :

a.memperhatikan kondisi daerah;
b.kebutuhan daerah;
c.beban kerja daerah;
d.tepat ukuran; dan
e.tepat fungsi.

BAB IV

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Dengan Peraturan ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. 4.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
5. 5.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
6. 6.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran;
7. 7.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. 8.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. 10.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
11. 11.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu dan bidang Panas Bumi sub urusan Energi Baru Terbarukan;
12. 12.Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
13. 13.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan bidang Ketenagakerjaan;
14. 14.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
15. 15.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
16. 16.Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan;
17. 17.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
18. 18.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingungan Hidup;
19. 19.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
20. 20.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik, dan bidang Persandian;
21. 21.Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
22. 22.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
23. 23.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
2. 2.Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Penyelenggaraan pemerintahan bidang Perencanaan Daerah;
3. 3.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. 4.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan pemerintahan bidang Keuangan dan Aset Daerah;
5. 5.Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan tugas penunjang penyelenggaraan Pemerintahan bidang Pendapatan Daerah; dan
6. 6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana;
f.Kecamatan terdiri dari :
1. 1.Kecamatan Baebunta dengan Tipe A;
2. 2.Kecamatan Sabbang dengan Tipe A;
3. 3.Kecamatan Masamba dengan Tipe A;
4. 4.Kecamatan Malangke dengan Tipe A;
5. 5.Kecamatan Malangke Barat dengan Tipe A;
6. 6.Kecamatan Mappedeceng dengan Tipe A;
7. 7.Kecamatan Bone-Bone dengan Tipe A;
8. 8.Kecamatan Sukamaju dengan Tipe A;
9. 9.Kecamatan Tana Lili dengan Tipe A;
10. 10.Kecamatan Rongkong dengan Tipe A;
11. 11.Kecamatan Seko dengan Tipe A; dan
12. 12.Kecamatan Rampi dengan Tipe A.

Pasal 5

(1)Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan.
(2)Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kelurahan Bone Kecamatan Masamba;
2. b.Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba;
3. c.Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba;
4. d.Keluarahan Baliase Kecamatan Masamba;
5. e.Kelurahan Salassa Kecamatan Baebunta;
6. f.Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang;
7. g.Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Bone-Bone.
(3)Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
(2)Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. c.pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. d.pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Pasal 7

(1)Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
(2)Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan administrasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. b.penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. c.fasilitas penyelenggaraan rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
4. d.penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 8

(1)Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
(2)Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. b.pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. c.pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
4. d.penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. e.pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 9

(1)Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 1 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
(2)Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
2. b.pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
4. d.pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pendidikan; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.

Pasal 10

(1)Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
(2)Dinas kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
2. b.pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
4. d.pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.

Pasal 11

(1)Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 3 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
(2)Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. b.pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. d.pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
5. e.pelaksaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
3.Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.
9.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
10.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
11.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Luwu Utara.
12.Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara.
13.Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Luwu Utara.
14.Kecamatan adalah Kecamatan dalam lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
15.Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara berdasarkan asas :

a.urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB III

PRINSIP

Pasal 3

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah berdasarkan prinsip :

a.memperhatikan kondisi daerah;
b.kebutuhan daerah;
c.beban kerja daerah;
d.tepat ukuran; dan
e.tepat fungsi.

BAB IV

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Dengan Peraturan ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. 4.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
5. 5.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
6. 6.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran;
7. 7.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. 8.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. 10.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
11. 11.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu dan bidang Panas Bumi sub urusan Energi Baru Terbarukan;
12. 12.Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
13. 13.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan bidang Ketenagakerjaan;
14. 14.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
15. 15.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
16. 16.Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan;
17. 17.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
18. 18.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingungan Hidup;
19. 19.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
20. 20.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik, dan bidang Persandian;
21. 21.Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
22. 22.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
23. 23.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
2. 2.Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Penyelenggaraan pemerintahan bidang Perencanaan Daerah;
3. 3.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. 4.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan pemerintahan bidang Keuangan dan Aset Daerah;
5. 5.Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan tugas penunjang penyelenggaraan Pemerintahan bidang Pendapatan Daerah; dan
6. 6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana;
f.Kecamatan terdiri dari :
1. 1.Kecamatan Baebunta dengan Tipe A;
2. 2.Kecamatan Sabbang dengan Tipe A;
3. 3.Kecamatan Masamba dengan Tipe A;
4. 4.Kecamatan Malangke dengan Tipe A;
5. 5.Kecamatan Malangke Barat dengan Tipe A;
6. 6.Kecamatan Mappedeceng dengan Tipe A;
7. 7.Kecamatan Bone-Bone dengan Tipe A;
8. 8.Kecamatan Sukamaju dengan Tipe A;
9. 9.Kecamatan Tana Lili dengan Tipe A;
10. 10.Kecamatan Rongkong dengan Tipe A;
11. 11.Kecamatan Seko dengan Tipe A; dan
12. 12.Kecamatan Rampi dengan Tipe A.

Pasal 5

(1)Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan.
(2)Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kelurahan Bone Kecamatan Masamba;
2. b.Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba;
3. c.Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba;
4. d.Keluarahan Baliase Kecamatan Masamba;
5. e.Kelurahan Salassa Kecamatan Baebunta;
6. f.Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang;
7. g.Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Bone-Bone.
(3)Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
(2)Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. c.pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. d.pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Pasal 7

(1)Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
(2)Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan administrasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. b.penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. c.fasilitas penyelenggaraan rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
4. d.penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 8

(1)Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
(2)Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. b.pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. c.pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
4. d.penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. e.pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 9

(1)Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 1 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
(2)Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
2. b.pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
4. d.pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pendidikan; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.

Pasal 10

(1)Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
(2)Dinas kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
2. b.pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
4. d.pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.

Pasal 11

(1)Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 3 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
(2)Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. b.pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. d.pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
5. e.pelaksaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.