DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 13 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

regulasi_utama

Ringkasan

Mengatur tentang pembentukan Kecamatan Baebunta Selatan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan Kecamatan Baebunta Selatan telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan fisik kewilayahan untuk dibentuk kecamatan baru;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Baebunta Selatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA dan BUPATI LUWU UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.
6.Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7.Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten/kota.
8.Kecamatan induk adalah kecamatan yang merupakan asal dari kecamatan yang dibentuk.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud pembentukan kecamatan baru adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dalam satu wilayah kecamatan.
(2)Tujuan dibentuknya kecamatan baru sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

BAB III

PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Baebunta Selatan.

Pasal 4

Kecamatan Baebunta Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pemekaran dari Kecamatan Baebunta.

Pasal 5

Masa pemerintahan Kecamatan Baebunta sebagai kecamatan induk Kecamatan Baebunta Selatan, telah berusia 24 (dua puluh empat) tahun yang terbentuk sekitar tahun 1994.

Pasal 6

Ibukota kecamatan Baebunta Selatan berkedudukan di Desa Lara.

Pasal 7

Wilayah Kecamatan Baebunta Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

a.Desa Lara;
b.Desa Marannu;
c.Desa Beringin Jaya;
d.Desa Mukti Jaya;
e.Desa Mekarsari Jaya;
f.Desa Mukti Tama;
g.Desa Lembang-lembang;
h.Desa Lawewe;
i.Desa Polewali; dan
j.Desa Sumpira.

Pasal 8

Musyawarah desa Kecamatan Baebunta sebagai kecamatan induk dan musyawarah desa Kecamatan Baebunta Selatan sebagai kecamatan hasil pembentukan, disepakati sejak Tahun 2014 tercantum dalam dokumen proposal usulan pembentukan kecamatan.

BAB IV

WILAYAH

Pasal 9

Batas Kecamatan Baebunta Selatan terdiri dari :

a.sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bebunta;
b.sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Masamba;
c.sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Malangke Barat; dan
d.sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…