DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Hak MHA; 2. Kewajiban MHA; 3. Lembaga Adat; 4. Tata cara pengakuan; 5. Pembentukan Panitia MHA; 6. Pemberdayaan MHA; 7. Peran serta masyarakat; dan 8. Pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Masyarakat Hukum Adat di Kabupataen Luwu Utara merupakan perekat kehidupan sosial budaya yang tetap tumbuh di tengah masyarakat;
c.bahwa pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Utara adalah dalam rangka pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagai kewajiban Negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Perarturan Daerah tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, https://jdih.luwuutarakab.go.id/ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA dan BUPATI LUWU UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah Masyarakat di Kabupaten Luwu Utara yang memiliki karakteristik Khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun. https://jdih.luwuutarakab.go.id/
7.Hukum adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
8.Wilayah adat adalah wilayah dengan batas-batas tertentu, yang menjadi wilayah masyarakat Hukum Adat dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun, dan secara berkelanjutan.
9.Lembaga adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan keberadaan suatu masyarakat hukum adat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
10.Panitia Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Panitia MHA adalah lembaga bersifat ad hoc yang dibentuk untuk melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap hasil identifikasi masyarakat hukum adat.
11.Identifikasi adalah suatu bentuk pengenalan terhadap ciri MHA secara jelas dan terperinci.
12.Verifikasi dan validasi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat adat beserta hak-haknya.

Pasal 2

Pengakuan MHA dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan sosial;
b.kesetaraan dan non-diskriminasi;
c.keberlanjutan lingkungan;
d.transparansi;
e.partisipasi;
f.kepentingan Umum;
g.manfaat; dan
h.kepastian hukum.

Pasal 3

Pengakuan MHA bertujuan untuk:

a.mewujudkan MHA yang sejahtera, aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi; https://jdih.luwuutarakab.go.id/
b.mengakui hak MHA sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan;
c.memfasilitasi MHA agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan kewenangannya; dan
d.memberikan kepastian terlaksananya tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya memberikan pengakuan MHA beserta segala haknya.
e.memberikan kepastian Hukum terhadap kedudukan dan keberadaan MHA.

Pasal 4

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.hak MHA;
b.kewajiban MHA;
c.Lembaga Adat;
d.tata cara pengakuan;
e.pembentukan Panitia MHA;
f.pemberdayaan MHA;
g.peran serta masyarakat; dan
h.pembiayaan.

BAB II

HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 5

(1)MHA memiliki hak asal-usul sebagai berikut:
1. a.hak atas Wilayah Adat;
2. b.hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat; dan
3. c.hak atas spiritualitas dan kebudayaan.
(2)Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan secara turun-temurun.
(3)Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Hukum Adat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. https://jdih.luwuutarakab.go.id/

Pasal 6

(1)MHA memiliki hak yang berasal dari adanya pengakuan Negara adalah sebagai berikut:
1. a.hak atas pembangunan;
2. b.hak atas lingkungan hidup;
3. c.hak untuk mendapatkan layanan pendidikan khusus;
4. d.hak untuk mendapatkan layanan kesehatan;
5. e.hak untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan; dan
6. f.hak lain yang diatur dalam peraturan perundang- undangan.
(2)Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk penentuan pengembangan, pemenuhan dan pemulihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 7

MHA berkewajiban:

a.berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan;
b.melestarikan nilai budaya Indonesia;
c.melaksanakan toleransi antar MHA;
d.mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.bekerjasama dalam proses identifikasi dan verifikasi MHA;
f.menjaga kelestarian lingkungan hidup Wilayah Adat; dan
g.menjaga keberlanjutan program nasional/program daerah yang ada di wilayah hukum adatnya.

BAB IV

LEMBAGA ADAT

Pasal 8

Lembaga Adat dibentuk untuk bersinergi secara dinamis dalam mendukung upaya pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan MHA. https://jdih.luwuutarakab.go.id/

Pasal 9

Lembaga Adat mempunyai tugas sebagai berikut:

a.membantu Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pembangunan di segala bidang;
b.menyelesaikan perselisihan yang menyangkut Hukum Adat dan kebiasaan MHA setempat;
c.melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan nilai budaya;
d.melaksanakan Hukum Adat, sanksi adat dan peradilan adat sesuai dengan kebiasaan MHA setempat;
e.menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis antara Lembaga Adat, pemangku adat, pemuka agama dan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
f.menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan serta memanfaatkan kekayaan adat untuk kesejahteraan MHA setempat; dan
g.membantu Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum dalam penyelesaian konflik sosial yang terjadi dalam wilayah MHA.

BAB V

TATA CARA PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 10

(1)Dalam melakukan pengakuan MHA Bupati membentuk Panitia MHA.
(2)Bupati dapat menunjuk Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka mengkoordinasikan pembentukan Panitia MHA.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…