DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM. BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP. BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB. BAB IV KURIKULUM MUATAN LOKAL. BAB V PENYELENGGARAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL. BAB VI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN. BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT. BAB VIII EVALUASI, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN. BAB IX PEMBIAYAAN. BAB X KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan bekal pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kepada peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya kurikulum muatan lokal pada satuan Pendidikan;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kurikulum Muatan Lokal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2 https://jdih.luwuutarakab.go.id
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172); 3 https://jdih.luwuutarakab.go.id Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA dan BUPATI LUWU UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Luwu Utara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
7.Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
8.Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada Satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang sejarah, potensi, keunikan dan nilai-nilai kearifan lokal.
9.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
11.Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
12.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan. 4 https://jdih.luwuutarakab.go.id
13.Komite Sekolah/Madrasah adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan;
14.Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana;

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk membentuk pemahaman Peserta Didik dengan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia terhadap keunggulan dan kearifan lokal dalam rangka Percepatan Pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini diselenggarakan bertujuan untuk membekali Peserta Didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk:

a.mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan religius di daerah; dan
b.mengembangkan dan melestarikan keunggulan dan kearifan lokal daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional.

Pasal 4

Kurikulum Muatan Lokal diselenggarakan dengan prinsip:

a.kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
b.keutuhan kompetensi;
c.fleksibilitas jenis, bentuk, dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
d.kebermanfaatan untuk kepentingan daerah dan nasional dalam menghadapi tantangan global.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab atas penetapan Kurikulum Muatan Lokal pada Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal di Daerah. 5 https://jdih.luwuutarakab.go.id
(2)Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menetapkan kurikulum muatan lokal yang diusulkan satuan pendidikan melalui dinas;
2. b.melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan kurikulum muatan lokal;
3. c.merumuskan kompetensi dasar, penyusunan silabus dan penyusunan buku teks pelajaran muatan lokal; dan
4. d.menyiapkan Tenaga Pendidik sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
(3)Dalam hal seluruh kecamatan di Daerah sepakat menetapkan 1 (satu) atau lebih Muatan Lokal yang sama, koordinasi dan supervisi pengelolaan Kurikulum Muatan Lokal pada Pendidikan Dasar dan PAUD dilakukan oleh Dinas.

BAB IV

KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 6

(1)Muatan lokal dapat berupa antara lain :
1. a.seni budaya;
2. b.prakarya;
3. c.pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan;
4. d.bahasa;
5. e.teknologi; dan/atau
6. f.keagamaan.
(2)Materi pembelajaran terkait muatan lokal berupa bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan di daerah dapat berupa :
1. a.bahasa dan satra daerah;
2. b.kesenian daerah;
3. c.permainan tradisional;
4. d.lingkungan alam/ekosistem;
5. e.adat istiadat daerah;
6. f.keterampilan dan kerajinan daerah;
7. g.prakarya;
8. h.sejarah lokal;
9. i.masakan tradisional;
10. j.busana tradisional;
11. k.nilai budaya lokal dalam perspektif global; dan/atau
12. l.keagamaan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan penyusunan Kurikulum Muatan Lokal diatur dalam Peraturan Bupati. 6 https://jdih.luwuutarakab.go.id

Pasal 7

(1)Materi pembelajaran terkait Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diintegrasikan dalam mata pelajaran antara lain:
1. a.seni budaya;
2. b.prakarya;
3. c.pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan;
4. d.bahasa; dan/atau
5. e.keagamaan.
(2)Dalam hal pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, materi pembelajaran terkait muatan lokal dapat dijadikan mata pelajaran yang berdiri sendiri.

Pasal 8

Muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dirumuskan dalam bentuk dokumen yang terdiri atas:

a.kompetensi dasar;
b.silabus; dan
c.buku teks pelajaran.

Pasal 9

Muatan lokal dikembangkan dengan tahapan:

a.analisis konteks lingkungan alam, sosial, dan/atau budaya;
b.identifikasi muatan lokal;
c.perumusan kompetensi dasar untuk setiap jenis muatan lokal;
d.penentuan tingkat satuan pendidikan yang sesuai untuk setiap kompetensi dasar;
e.pengintegrasian kompetensi dasar ke dalam muatan pembelajaran yang relevan;
f.penetapan muatan lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri;
g.penyusunan silabus; dan
h.penyusunan buku teks pelajaran.

BAB V

PENYELENGGARAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 10

(1)Setiap Satuan Pendidikan menyelenggarakan Kurikulum Muatan Lokal.
(2)Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, etika, adat istiadat dan Peraturan Perundang-undangan. 7 https://jdih.luwuutarakab.go.id
(3)Satuan Pendidikan dapat mengajukan usulan Kurikulum Muatan Lokal berdasarkan hasil analisis konteks dan identifikasi muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b kepada Pemerintah Daerah.
(4)Berdasarkan Usulan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan:
1. a.analisis dan identifikasi terhadap usulan;
2. b.perumusan kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c; dan
3. c.penentuan tingkat satuan pendidikan yang sesuai untuk setiap kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d.
(5)Pemerintah Daerah menetapkan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai bagian dari materi pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri.
(6)Hasil penetapan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusulkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan Provinsi.
(7)Pemerintah Provinsi menetapkan muatan lokal yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk diberlakukan di Daerah.
(8)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya merumuskan kompetensi dasar, penyusunan silabus, dan penyusunan buku teks pelajaran muatan lokal.
(9)Dalam hal Satuan Pendidikan tidak mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat menetapkan Kurikulum Muatan Lokal sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Daerah.
(10)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan penetapan Kurikulum Muatan Lokal diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022