DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara Nomor 36 Tahun 2023

Nomor: 36
Tahun: 2023
Ditetapkan: 16 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BAB III : PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BAB IV : PUBLIKASI DAN PELAPORAN BAB V : PEMBINAAN BAB VI : KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VII : KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memastikan capaian sasaran pembangunan desa, pemerintah

Menetapkan

menetapkan prioritas penggunaan dana desa sesuai peruntukannya untuk tahun 2023 yaitu untuk pemulihan ekonomi nasional, dan penanganan bencana alam dan nonalam yang sesuai dengan kewenangan Desa untuk pencapaian SDGs;

c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huuruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
1. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. 3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 - 2 - https://jdih.luwuutarakab.go.id/ Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); - 3 - https://jdih.luwuutarakab.go.id/
8. 9.Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 38 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 38); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023.

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memandang bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, karenanya desa juga berwenang untuk mengatur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2.Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
3.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5.Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
6.Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
7.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. - 4 - https://jdih.luwuutarakab.go.id/
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk Jangka waktu 6 (enam) tahun.
13.Rencana kerja pemerintah desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16.Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17.Padat karya tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
18.Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psokologis manusia.
19.Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif ditengah Pandemi Covid-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan Protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga - 5 - https://jdih.luwuutarakab.go.id/ jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
20.Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakatai dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
21.SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
22.Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga Profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan ditingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
23.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
24.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.prioritas pengggunaan dana desa Tahun 2023;
b.penetapan prioritas dana desa Tahun 2023;
c.publikasi dan pelaporan;
d.pembinaan; dan
e.ketentuan lain-lain.

Pasal 3

(1)Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk memberi acuan:
1. a.pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa serta pemantauan dan evaluasi status perkembangan desa;
2. b.pemerintah daerah dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat desa, pembinaan, dan fasilitasi prioritas penggunaan dana desa; dan
3. c.pemerintah desa dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan desa. - 6 - https://jdih.luwuutarakab.go.id/
(2)Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
1. a.kemanusiaan;
2. b.keadilan;
3. c.kebhinekaan;
4. d.keseimbangan alam;
5. e.kebijakan strategi nasional berbasis kewenangan desa; dan
6. f.sesuai dengan kondisi objektif Desa.
(3)Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.prioritas penggunaan Dana Desa;
2. b.penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
3. c.publikasi dan pelaporan; dan
4. d.pembinaan.

Pasal 4

(1)Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan Prioritas Pengggunaan Dana Desa Tahun 2023.
(2)Pedoman umum pelaksanaan Penetapan Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA A. SDGs Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Pasal 5

(1)Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan desa.
(2)Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/ atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
1. a.pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa;
2. b.program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan - 7 - https://jdih.luwuutarakab.go.id/
3. c.mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa.

Pasal 6

(1)Penggunaan Dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama;
2. b.pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama; dan
3. c.pengembangan desa wisata.
(2)Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs desa meliputi :
1. a.perbaikan dan konsolidasi data SDGS Desa dan pendataan perkembangan dsa melalui indeks desa membangun;
2. b.ketahanan pangan nabati dan hewani;
3. c.pencegahan dan penurunan stunting;
4. d.peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa;
5. e.peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
6. f.perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa;
7. g.dana operasional pemerintah desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu dana desa setiap Desa;
8. h.penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
9. i.Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
(3)Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
2. b.mitigasi dan penanganan bencana nonalam. - 8 - https://jdih.luwuutarakab.go.id/
(4)Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENETAPAN PRORITAS PENGGUNAAN DANA DESA A. Kewenangan Desa

Pasal 7

(1)Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibahas, disepakati dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKPDesa.
(2)Hasil Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
(3)Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 8

(1)Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal desa.
(2)Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
(4)Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

Pasal 9

(1)Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas warga desa dilakukan melalui swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerjasama antardesa. - 9 - https://jdih.luwuutarakab.go.id/
(2)Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud ayat
(1)dilaksanakan oleh badan kerjasama antardesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan prioritas Penggunaan Dana desa.
(2)Partisipasi masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan prioritas Penggunaan Dana Desa;
2. b.menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
3. c.memastikan prioritas penggunaan Dana desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; atau
4. d.terlibat aktif melakukan sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.
(3)Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…