1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.
4.Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
5.Kecamatan adalah kecamatan di Luwu Utara.
6.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu atau tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. jdih.luwuutarakab.go.id
8.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9.Penyelenggaraan pariwisata adalah pelaksanaan kegiatan kepariwisataan.
10.Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
11.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13.Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang meliputi upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah.
14.Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan pada Destinasi Pariwisata.
15.Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
16.Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
17.Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Kecamatan.
18.Pemasaran Pariwisata Daerah adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan jdih.luwuutarakab.go.id Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya di Daerah.
19.Industri Pariwisata Daerah adalah Usaha Pariwisata yang menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata Daerah.
20.Kelembagaan Kepariwisataan Daerah adalah organisasi yang menyelenggarakan kepariwisataan meliputi Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota, badan usaha pariwisata dan masyarakat, sumber daya manusia dan regulasi.
21.Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung/tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.
22.Swasta selanjutnya disebut pengusaha pariwisata adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
23.Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumberdaya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
24.Kawasan Strategis Pariwisata Daerah selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan strategis pariwisata yang berskala Kecamatan.
25.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
26.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang selanjutnya disebut dengan RIPPARKAB adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Luwu Utara untuk Periode Tahun 2019 – 2025;
27.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan. jdih.luwuutarakab.go.id
28.Orang adalah orang perorangan atau badan baik yang bersifat badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
29.Badan Promosi Pariwisata Daerah selanjutnya disingkat BPPD adalah lembaga yang bersifat mandiri, koordinatif dan teknis operasional dalam kegiatan promosi/pemasaran kepariwisataan Daerah.