DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM. BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN. BAB III ASAS. BAB IV RUANG LINGKUP. BAB V PERENCANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN. BAB VI PELAKSANAAN. BAB VII KELEMBAGAAN. BAB VIII PENGHARGAAN. BAB IX PEMBIAAN DAN PENGAWASAN. BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI. BAB XI PELAPORAN. BAB XII PEMBIAYAAN. BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT. BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF. BAB XV KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memperoleh hasil yang optimal atas program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program pemerintah daerah;
c.bahwa dalam rangka menciptakan kepastian dalam perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, diperlukan pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang sesuai dengan kondisi daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.bahwa agar pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berjalan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaannya dapat mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan, perlu

Menetapkan

menetapkan kebijakan melalui peraturan daerah terkait penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); https://jdih.luwuutarakab.go.id
2. 3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. 4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. 6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. 7.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
7. 8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397); https://jdih.luwuutarakab.go.id
8. 9.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
11. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. 13.Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);
13. 14.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
14. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 348); https://jdih.luwuutarakab.go.id Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA dan BUPATI LUWU UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Perusahaan adalah badan usaha yang melakukan penanaman modal dan/atau menjalankan usahanya di daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
7.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
8.Forum TJSLP Tingkat Kabupaten Luwu Utara yang selanjutnya disebut Forum adalah organisasi beranggotakan perusahaan yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mempunyai 1 (satu) anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku secara nasional sebagai hukum dasar organisasi Forum untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan TJSLP. https://jdih.luwuutarakab.go.id
9.Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah tim yang membantu Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Daerah.
10.Mitra Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Mitra TJSLP adalah perusahaan yang melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bersinergi dengan program Pemerintah Daerah.
11.Duta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Duta TJSLP adalah orang yang memiliki tugas mempromosikan program dan kegiatan sesuai perencanaan bersama yang telah disusun oleh Tim Fasilitasi TJSLP, dalam kerangka penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

(1)TJSLP dimaksudkan sebagai bentuk peran serta Perusahaan dalam pembangunan sosial secara berkelanjutan.
(2)TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
1. a.tertanganinya permasalahan sosial dan terlayaninya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial; dan
2. b.meningkatnya citra dan keuntungan serta terpeliharanya kelangsungan hidup Badan Usaha.

Pasal 3

(1)Sasaran TJSLP diperuntukkan bagi seseorang, kelompok, atau masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan.
(2)Tidak layak secara kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria :
1. a.kemiskinan;
2. b.ketelantaran;
3. c.disabilitas;
4. d.keterpencilan;
5. e.tuna sosial dan penyimpangan perilaku; https://jdih.luwuutarakab.go.id
6. f.korban bencana; dan/atau
7. g.korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

BAB III

ASAS

Pasal 4

TJSLP diselenggarakan berlandaskan asas:

a.keadilan;
b.kemanfaatan;
c.partisipasi masyarakat;
d.pemberdayaan;
e.ketidak berpihakan;
f.pelayanan yang baik;
g.keterbukaan; dan
h.berwawasan lingkungan.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

a.perencanaan program pembangunan;
b.pelaksanaan;
c.kelembagaan;
d.penghargaan;
e.pembinaan dan pengawasan;
f.pemantauan dan evaluasi;
g.pelaporan;
h.pembiayaan;
i.peran serta masyarakat; dan
j.sanksi administratif. https://jdih.luwuutarakab.go.id

BAB V

PERENCANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Pasal 6

Perencanaan penyelenggaraan Program TJSLP dilakukan melalui pendekatan:

a.partisipatif;
b.kemitraan; dan
c.kesepakatan.

Pasal 7

(1)Program pembangunan yang dapat dibiayai melalui dana TJSLP, meliputi:
1. a.sosial, diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2. b.budaya, diarahkan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kegiatan seni, moral, adat istiadat, hukum, pengetahuan, kepercayaan, dan kemampuan olah pikir yang didapat dari masyarakat;
3. c.kesehatan, diarahkan agar seluruh wilayah di Daerah dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai;
4. d.pendidikan, diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal, dan informal;
5. e.peningkatan daya beli, diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, agrobisnis, perikanan, dan pasar rakyat;
6. f.lingkungan, diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat;
7. g.infrastruktur dan sanitasi lingkungan, diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan;
8. h.sarana dan prasarana keagamaan; https://jdih.luwuutarakab.go.id
9. i.Olahraga meliputi bantuan pelayanan atau fasilitas kepada masyarakat untuk penunjang kegiatan olahraga; dan
10. j.program pembangunan lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dengan Pemerintah Daerah.
(2)Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan bersama dengan Perangkat Daerah lain yang terkait, menginventarisasi, memverifikasi, dan menyediakan data mengenai program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diakses oleh Perusahaan.

Pasal 8

(1)TJSLP dilaksanakan di dalam dan di luar perusahaan.
(2)TJSLP di dalam Perusahaan meliputi:
1. a.menyediakan pelayanan sosial dasar kepada karyawan dan Keluarga; dan
2. b.melaksanakan perlindungan dan jaminan sosial bagi karyawan dan Keluarga.
(3)TJSLP di luar Perusahaan di lingkungan area sekitar perusahaan meliputi:
1. a.memberikan prioritas kesempatan kerja kepada masyarakat di sekitar Perusahaan sesuai kebutuhan dan persyaratan Perusahaan;
2. b.memberikan pemberdayaan, jaminan, perlindungan, atau rehabilitasi sosial kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di sekitar Perusahaan;
3. c.membantu sarana dan prasarana lingkungan masyarakat di sekitar Perusahaan; dan
4. d.mengembangkan potensi sumber daya manusia di sekitar Perusahaan.
(4)TJSLP di luar Perusahaan di daerah secara umum meliputi peran serta dalam:
1. a.penanganan bencana;
2. b.pelaksanaan program Pemerintah Daerah dalam kesejahteraan masyarakat; dan
3. c.penanganan masalah sosial di Daerah. https://jdih.luwuutarakab.go.id

Pasal 9

(1)Bidang Kerja TJSLP meliputi:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.olah raga, seni, budaya, dan pariwisata;
4. d.kesejahteraan Sosial;
5. e.kewirausahaan;
6. f.keagamaan;
7. g.perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. h.pertanian, peternakan, dan perikanan;
9. i.energi baru terbarukan;
10. j.kedaruratan;
11. k.pendampingan umum;
12. l.infrastruktur; dan
13. m.bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas hidup masyarakat.
(2)Bidang kerja TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan dikoordinasikan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi.

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 10

Perusahaan dalam melaksanakan TJSLP di Daerah, perlu:

a.menyusun, menata, merancang, dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.menumbuhkan, memantapkan, dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain dan/atau berkolaborasi dengan Badan Usaha lainnya dalam bentuk konsorsium; dan/atau
c.melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan kelestarian lingkungan. https://jdih.luwuutarakab.go.id

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…