DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 20 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 90

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

regulasi_utama

Ringkasan

Mengatur tentang Pengelolaan Desa Wisata

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, dimaksudkan untuk mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pemerintah kabupaten mempunyai kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4966);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) jdih.luwuutarakab.go.id sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelengaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
9.Peraturan Menteri Kubudayaan dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.001/Mkp/2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA dan BUPATI LUWU UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DESA WISATA. jdih.luwuutarakab.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
5.Desa Wisata adalah suatu bentuk intergrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
6.Pengelola Desa Wisata adalah Kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat/Pemerintah Daerah/Badan Usaha/Pemerintah Desa/Pihak Ketiga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bertanggungjawab mengelola Desa Wisata.
7.Usaha Unggulan wisata adalah usaha utama yang menyediakan barang/jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan yang mendukung kegiatan kepariwisataan di Desa Wisata.
8.Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
9.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10.Pengusaha pariwisata adalah orang, sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
11.Tanda daftar usaha pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha didesa wisata telah tercantum dalam daftar usaha pariwisata. jdih.luwuutarakab.go.id

BAB II

MAKSUD, TUJUAN ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN DESA WISATA

Pasal 2

(1)Maksud pengaturan Desa Wisata untuk memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah.
(2)Tujuan pengelolaan Desa Wisata untuk :
1. a.menjamin kepastian hukum dalam pembangunan/ pengembangan desa wisata;
2. b.berkembangnya kualitas lingkungan masyarakat desa serta potensi kebudayaan dan wisata yang terdapat di desa wisata;
3. c.memberdayakan masyarakat setempat agar bertanggungjawab terhadap perencanaan dan pengelolaan lingkunganya;
4. d.terpelihara dan terbinanya secara terus menerus tata kehidupan, seni budaya masyarakat; dan
5. e.memanfaatkan potensi lingkungan guna kepentingan daya tarik wisata.

Pasal 3

Pengelolaan Desa Wisata berdasarkan asas:

a.manfaat;
b.kekerabatan;
c.kelestarian;
d.partisipatif; dan
e.berkelanjutan.

Pasal 4

Pengelolaan Desa Wisata dengan prinsip:

a.pengembangan budaya tradisional yang melekat pada suatu desa atau sifat atraksi budaya yang identik;
b.pengembangan desa sebagai pusat pelayanan bagi wisatawan melalui proses perkenalan kekhasan budaya; dan
c.memelihara kelestarian alam dan perlindungan lingkungan dengan konsep pengembangan fasilitas- fasilitas wisata dalam skala yang terbatas. jdih.luwuutarakab.go.id

BAB III

PENCANANGAN DAN PENETAPAN DESA WISATA

Pasal 5

Dalam rangka pengembangan Pariwisata Daerah disusun pencanangan dan penetapan Desa Wisata.

Pasal 6

(1)Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan usulan kelompok masyarakat/tokoh masyarakat/pemerintah Desa/lembaga masyarakat desa dan/atau Pemerintah Daerah.
(2)Usulan pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data profil dan potensi wisata dan budaya yang ada.
(3)Selama pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan:
1. a.sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
2. b.inventarisasi dan penggalian daya tarik wisata yang harus dipertahankan;
3. c.manajemen pemasaran pariwisata; dan
4. d.penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
(4)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi pertimbangan:
1. a.atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
2. b.kondisi geografis Desa menyangkut masalah- masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;
3. c.sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
4. d.ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, telepon dan sebagainya; dan
5. e.rencana pembangunan Daerah. jdih.luwuutarakab.go.id

Pasal 7

Dalam hal desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinilai layak, Bupati menetapkan desa dimaksud menjadi Desa Wisata.

BAB IV

PEMBANGUNAN DESA WISATA

Pasal 8

Jenis Pembangunan Desa Wisata meliputi:

a.industri Desa Wisata;
b.objek Desa Wisata;
c.pemasaran Desa Wisata; dan
d.kelembagaan Desa Wisata.

Pasal 9

Pembangunan industri Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, antara lain meliputi:

a.pembangunan infrastruktur sarana sentra industri Desa; dan
b.pengembangan industri kreatif dan industri rumah tangga Desa.

Pasal 10

Pembangunan objek Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, antara lain meliputi:

a.pemberdayaan masyarakat;
b.pembangunan daya tarik wisata;
c.pembangunan prasarana;
d.penyediaan fasilitas umum; dan
e.pembangunan fasilitas Desa Wisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Isi peraturan

Teks90PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, dimaksudkan untuk mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pemerintah kabupaten mempunyai kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4966);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) jdih.luwuutarakab.go.id sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelengaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
9.Peraturan Menteri Kubudayaan dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.001/Mkp/2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA dan BUPATI LUWU UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DESA WISATA. jdih.luwuutarakab.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
5.Desa Wisata adalah suatu bentuk intergrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
6.Pengelola Desa Wisata adalah Kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat/Pemerintah Daerah/Badan Usaha/Pemerintah Desa/Pihak Ketiga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bertanggungjawab mengelola Desa Wisata.
7.Usaha Unggulan wisata adalah usaha utama yang menyediakan barang/jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan yang mendukung kegiatan kepariwisataan di Desa Wisata.
8.Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
9.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10.Pengusaha pariwisata adalah orang, sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
11.Tanda daftar usaha pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha didesa wisata telah tercantum dalam daftar usaha pariwisata. jdih.luwuutarakab.go.id

BAB II

MAKSUD, TUJUAN ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN DESA WISATA

Pasal 2

(1)Maksud pengaturan Desa Wisata untuk memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah.
(2)Tujuan pengelolaan Desa Wisata untuk :
1. a.menjamin kepastian hukum dalam pembangunan/ pengembangan desa wisata;
2. b.berkembangnya kualitas lingkungan masyarakat desa serta potensi kebudayaan dan wisata yang terdapat di desa wisata;
3. c.memberdayakan masyarakat setempat agar bertanggungjawab terhadap perencanaan dan pengelolaan lingkunganya;
4. d.terpelihara dan terbinanya secara terus menerus tata kehidupan, seni budaya masyarakat; dan
5. e.memanfaatkan potensi lingkungan guna kepentingan daya tarik wisata.

Pasal 3

Pengelolaan Desa Wisata berdasarkan asas:

a.manfaat;
b.kekerabatan;
c.kelestarian;
d.partisipatif; dan
e.berkelanjutan.

Pasal 4

Pengelolaan Desa Wisata dengan prinsip:

a.pengembangan budaya tradisional yang melekat pada suatu desa atau sifat atraksi budaya yang identik;
b.pengembangan desa sebagai pusat pelayanan bagi wisatawan melalui proses perkenalan kekhasan budaya; dan
c.memelihara kelestarian alam dan perlindungan lingkungan dengan konsep pengembangan fasilitas- fasilitas wisata dalam skala yang terbatas. jdih.luwuutarakab.go.id

BAB III

PENCANANGAN DAN PENETAPAN DESA WISATA

Pasal 5

Dalam rangka pengembangan Pariwisata Daerah disusun pencanangan dan penetapan Desa Wisata.

Pasal 6

(1)Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan usulan kelompok masyarakat/tokoh masyarakat/pemerintah Desa/lembaga masyarakat desa dan/atau Pemerintah Daerah.
(2)Usulan pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data profil dan potensi wisata dan budaya yang ada.
(3)Selama pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan:
1. a.sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
2. b.inventarisasi dan penggalian daya tarik wisata yang harus dipertahankan;
3. c.manajemen pemasaran pariwisata; dan
4. d.penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
(4)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi pertimbangan:
1. a.atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
2. b.kondisi geografis Desa menyangkut masalah- masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;
3. c.sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
4. d.ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, telepon dan sebagainya; dan
5. e.rencana pembangunan Daerah. jdih.luwuutarakab.go.id

Pasal 7

Dalam hal desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinilai layak, Bupati menetapkan desa dimaksud menjadi Desa Wisata.

BAB IV

PEMBANGUNAN DESA WISATA

Pasal 8

Jenis Pembangunan Desa Wisata meliputi:

a.industri Desa Wisata;
b.objek Desa Wisata;
c.pemasaran Desa Wisata; dan
d.kelembagaan Desa Wisata.

Pasal 9

Pembangunan industri Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, antara lain meliputi:

a.pembangunan infrastruktur sarana sentra industri Desa; dan
b.pengembangan industri kreatif dan industri rumah tangga Desa.

Pasal 10

Pembangunan objek Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, antara lain meliputi:

a.pemberdayaan masyarakat;
b.pembangunan daya tarik wisata;
c.pembangunan prasarana;
d.penyediaan fasilitas umum; dan
e.pembangunan fasilitas Desa Wisata secara terpadu dan berkesinambungan.