DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 94

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP; BAB III BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH; BAB IV PERENCANAAN, PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH; BAB V UJI COBA INOVASI DAERAH; BAB VI PENERAPAN, PENILAIAN, PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN INOVASI DAERAH; BAB VIII PENGEMBANGAN SISTEM DAN KEBERLANJUTAN INOVASI DAERAH; BAB IX KERJA SAMA; BAB X INFORMASI DAN PENYEBARAN INOVASI DAERAH; BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB XII KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan inovasi daerah diharapkan meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dibutuhkan pengaturan dalam penyelenggaraan dan penerapan inovasi daerah agar dapat diimplementasikan pelaksanaannya di daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah; Mengingat : 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang https://jdih.luwuutarakab.go.id/ Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan K e d u a Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan https://jdih.luwuutarakab.go.id/ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11.Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
14.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1818);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA dan BUPATI LUWU UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH. https://jdih.luwuutarakab.go.id/

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Luwu utara.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8.Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9.Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan produk dan produksi.
10.Inovator adalah individu atau kelompok orang yang melakukan inovasi.
11.Roadmap Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut RIDa adalah dokumen perencanaan inovasi daerah yang disusun oleh perangkat daerah dan kepala desa setiap 5 Tahun (lima) tahun sekali.
12.Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di Daerah.
13.Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan Daerah.
14.Roadmap penguatan SIDa adalah dokumen perencanaan inovasi daerah yang disusun oleh Badan setiap lima tahun sekali.
15.Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Utara untuk periode 5 (lima) Tahun.
16.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang https://jdih.luwuutarakab.go.id/ menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
17.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
18.Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinil dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik seara langsung maupun tidak langsung.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20.Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya.
21.Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

BAB II

TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk:

a.meningkatkan kinerja dan pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk kepentingan masyarakat;
b.menjadi sarana pengembangan Inovasi Daerah yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah secara berkelanjutan di Daerah; dan
c.meningkatkan daya saing Daerah dalam menghadapi persoalan globalisasi dan peningkatan taraf hidup kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan Inovasi Daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.kepentingan umum;
b.transparansi;
c.efektifitas;
d.efisiensi;
e.kepatutan;
f.keberlanjutan;
g.kepastian;
h.keterbukaan;
i.akuntabilitas; dan
j.dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri. https://jdih.luwuutarakab.go.id/

Pasal 4

(1)Ruang lingkup Inovasi Daerah meliputi:
1. a.Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
2. b.Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.
(2)Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
2. b.perencanaan, pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
3. c.uji coba Inovasi Daerah;
4. d.penerapan, penilaian, pemberian penghargaan, dan perlindungan inovasi Daerah;
5. e.pendanaan;
6. f.pengembangan sistem dan keberlanjutan inovasi daerah
7. g.kerja sama;
8. h.informasi Inovasi Daerah; dan
9. i.pembinaan dan pengawasan.

BAB III

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Pasal 5

(1)Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
1. a.inovasi tata kelola pemerintahan daerah;
2. b.inovasi pelayanan publik; dan/atau
3. c.inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dapat berbentuk:
1. a.penemuan;
2. b.pengembangan;
3. c.duplikasi; dan
4. d.sintesis.

Pasal 6

(1)Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan inovasi dalam https://jdih.luwuutarakab.go.id/ pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
(2)Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
(3)Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1)Penemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
(2)Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
(3)Duplikasi sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
(4)Sintesis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.

Pasal 8

(1)Kriteria Inovasi Daerah meliputi:
1. a.mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
2. b.memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
3. c.tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
5. e.dapat direplikasi.
(2)Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi harus memenuhi kriteria:
1. a.mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur objek inovasi;
2. b.memberi manfaat bagi Daerah dan/ atau masyarakat; https://jdih.luwuutarakab.go.id/
3. c.tidak mengakibatkan pembebanan dan/ atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
4. d.menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa.

BAB IV

PERENCANAAN, PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Pasal 9

(1)Dokumen perencanaan Inovasi Daerah terbagi atas 2 jenis, yaitu:
1. a.RIDa; dan
2. b.Roadmap Penguatan SIDa.
(2)RIDa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi Inovasi Daerah sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat dan lingkungan, tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta tetap berada dalam tatanan tugas dan fungsi masing-masing inovator.
(3)Inovasi Daerah yang tertuang dalam RIDa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 10

(1)RIDa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a memuat:
1. a.kondisi Inovasi Daerah saat ini;
2. b.tantangan dan peluang Inovasi Daerah;
3. c.kondisi Inovasi Daerah yang akan dicapai;
4. d.arah kebijakan dan strategi pelakasanaan inovasi daerah;
5. e.fokus dan program prioritas Inovasi Daerah; dan
6. f.rencana aksi pelaksanaan Inovasi Daerah.
(2)Roadmap penguatan SIDa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b memuat:
1. a.kondisi sida saat ini;
2. b.tantangan dan peluang SIDa;
3. c.kondisi SIDa yang akan dicapai;
4. d.arah kebijakan dan strategi penguatan sida;
5. e.fokus dan program prioritas SIDa; dan
6. f.rencana aksi pelaksanaan SIDa. https://jdih.luwuutarakab.go.id/

Isi peraturan

Teks94PDFHirarki

Memuat teks peraturan…