DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 10 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 98

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : RUANG LINGKUP BAB III : NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN BAB IV : MAKSUD DAN TUJUAN BAB V : KEGIATAN USAHA BAB VI : JANGKA WAKTU BERDIRI BAB VII : MODAL BAB VIII : ORGAN PERUSAHAAN BAB IX : KEPEGAWAIAN BAB X : KERJA SAMA BAB XI : PENGAWASAN INTERNAL BAB XII : TAHUN BUKU DAN PELAPORAN BAB XIII : PENGGUNAAN LABA BAB XIV : PEMBUBARAN BAB XV : KETENTUAN PERALIHAN BAB XVI :KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kelembagaan badan usaha bidang pelayanan air minum perlu diperkuat sehingga menjadi badan usaha yang lebih profesional dan berdaya saing dalam melayani kebutuhan air minum bagi masyarakat yang memenuhi aspek kualitas, kuantitas dan kontinuitas;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik daerah yang sudah ada sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diundangkan wajib dilakukan penyesuaian bentuk hukum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukae menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukae; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 - 2 - https://jdih.luwuutarakab.go.id Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA dan BUPATI LUWU UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYESUAIAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTABUKAE MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUKAE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin - 3 - https://jdih.luwuutarakab.go.id pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Luwu utara.
4.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukae yang selanjutnya disingkat PERUMDA Tirta Bukae adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukae Kabupaten Luwu Utara.
5.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
6.Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukae yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.
7.Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtabukae yang bertanggung jawab terhadap pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8.Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukae.
9.Direktur adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukae.
10.Air Minum adalah Air Minum yang diproduksi oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukae.
11.Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik.
12.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
13.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. - 4 - https://jdih.luwuutarakab.go.id
14.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
15.Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan Perumda.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

a.nama dan tempat kedudukan;
b.maksud dan tujuan;
c.kegiatan usaha;
d.jangka waktu berdiri;
e.modal dasar dan modal disetor;
f.organ perusahaan;
g.kepegawaian;
h.kerjasama;
i.pengawasan internal;
j.tahun buku dan pelaporan;
k.penggunaan laba; dan
l.pembubaran.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukae yang didirikan untuk pertama kali berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Utara, yang telah dilakukan perubahan penamaan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukae.
(2)Penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukae menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukae sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepemilikan atas aset - 5 - https://jdih.luwuutarakab.go.id dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Utara.
(3)Atas penyesuaian bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PERUMDA Tirta Bukae berhak melakukan kegiatan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(4)PERUMDA Tirta Bukae sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.

Pasal 4

(1)PERUMDA Tirta Bukae berkedudukan di Daerah.
(2)Wilayah kerja PERUMDA Tirta Bukae berada di Daerah dan dapat melakukan usaha di luar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

(1)PERUMDA Tirta Bukae didirikan dengan maksud bertanggung jawab untuk pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah dan untuk menciptakan perusahaan yang sehat, efisien, tangguh, berkembang dan memiliki kompetensi yang tinggi dalam pelayanan penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
(2)Tujuan pendirian PERUMDA Tirta Bukae adalah:
1. a.untuk tersedianya pelayanan Air Minum guna memenuhi hak rakyat atas Air Minum;
2. b.untuk meningkatkan cakupan pelayanan Air Minum dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat;
3. c.terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas; dan
4. d.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. - 6 - https://jdih.luwuutarakab.go.id

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

(1)Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PERUMDA Tirta Bukae melakukan kegiatan usaha yang ruang lingkupnya meliputi:
1. a.membangun, mengelola dan mengembangkan SPAM melalui perpipaan dan non-perpipaan;
2. b.menyelenggarakan penyediaan air minum sebagai usaha utama;
3. c.menyelenggarakan usaha jasa lainnya yang menunjang kegiatan usaha utama; dan
4. d.bentuk usaha lain yang mendukung maksud dan tujuan pendirian perusahaan.
(2)Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PERUMDA Tirta Bukae dapat melakukan:
1. a.kerja sama dengan badan atau instansi lain baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta dan Badan Hukum lainnya;
2. b.diversifikasi usaha sebagai pengembangan perusahaan;
3. c.pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain; dan
4. d.pemanfaatan dan pengelolaan aset perusahaan baik berupa tanah atau bangunan.
(3)Pelaksanaan kerja sama dengan badan atau instansi lain baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta dan Badan Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Dalam pelaksanaan pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan studi kelayakan dengan persetujuan Bupati selaku KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - 7 - https://jdih.luwuutarakab.go.id

BAB VI

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

PERUMDA Tirta Bukae didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, sepanjang sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.

BAB VII

MODAL

Pasal 8

(1)Sumber modal PERUMDA Tirta Bukae terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah:
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
1. a.anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
2. b.konversi dari pinjaman.
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.pemerintah pusat;
2. b.Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan; dan
2. b.keuntungan revaluasi aset. - 8 - https://jdih.luwuutarakab.go.id

Pasal 9

(1)Modal Dasar PERUMDA Tirta Bukae sampai dengan tahun batas penyertaan modal ditetapkan sebesar Rp160.845.237.207,43 (Seratus Enam Puluh Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah Empat Puluh Tiga Sen).
(2)Modal yang telah ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Daerah kepada PERUMDA Tirta Bukae sebesar Rp15.482.681.868,09 (Lima Belas Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah Sembilan Sen).

BAB VIII

ORGAN PERUSAHAAN

Pasal 10

Organ PERUMDA Tirta Bukae terdiri atas:

a.KPM;
b.Dewan Pengawas; dan
c.Direksi.

Isi peraturan

Teks98PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014