DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Utara Nomor 54 Tahun 2022

Nomor: 54
Tahun: 2022
Ditetapkan: 18 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

regulasi_utama

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASB BAB III HSPK BAB IV KETENTUAN PERALIHAN BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja; 1 . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 1957 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 2
3.Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 4 1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 1 0 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2 0 1 0 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2 0 1 7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1424) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); s
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 1 4 ) ; 2 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 82); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Luwu. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 1 . 1 2 . 13. 6 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Luwu. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, selaku pengguna anggaran/barang. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah Standar yang digunakan untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah untuk melaksanakan suatu kegiatan. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan Standar Harga Satuan Dasar sebagai elemen penyusunannya. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dikepalai oleh Sekretaris Derah dan beranggotakan Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Berang Milik Daerah. . . ai Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebag Pengurang nilai kekayaan bersih. . . Anggaran Pend.apatan dan Belanja Daerah: =u:�:a: 1 �a!a!i=� adalah rencana keuangan tahun�tJt:::ah dan DPRD, dan ditetapkan dan disetujui bersama oleh pemenn dengan Peraturan Daerah. 7

14.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat Kebijakan Bidang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan Program Prioritas dan Patokan Batas Maksimal Anggaran yang penyusunan RKA Perangkat Daerah.
16.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17.Deskripsi Kegiatan merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari kelompok/ grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama. persamaan penghitungan total belanja kegiatan merupakan metode yang digunakan untuk menghitung total belanja dari kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kelompok/ grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yangsama.
18.Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja berisikan rincian Obyek Belanja yang diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA Perangkat Daerah, untuk tiap kelompok/ grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
19.Pengendali Belanja merupakan faktor-faktor yang memicu biaya/belanja dari suatu kegiatan yang dilakukan.
20.Satuan Pengendali Belanja Tetap merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan. 2 1 . Harga Perkiraan Sendiri/Owner Estimate yang selanjutnya disingkat (HPS/OE) adalah harga barang/jasa yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

ASB

Pasal 2

( 1 ) ASB dalam Peraturan Bupati ini hanya menentukan standar dalam penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan sebuah kegiatan untuk Tahun Anggaran 2023.

(2)ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengatur standar dalam penilaian kewajaran beban kerja terhadap suatu kegiatan yang dianggarkan oleh Perangkat Daerah.
(3)ASB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , meliputi:
1. a.nama kegiatan;
2. b.rekening belanja;
3. c.jumlah batasan nilai ASB per satuan terkecil; dan
4. d.satuan ASB. 8

Pasal 3

(1)ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) , mempunyai kegunaan sebagai berikut:
1. a.sebagai standar oleh TAPD untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan menentukan tingkat efisiensi dan ekonomi dari RKA Perangkat Daerah yang diusulkan;
2. b.sebagai standar penyusunan plafon anggaran Perangkat Daerah;
3. c.sebagai standar pada fungsi penyusunan anggaran (RKA Perangkat Daerah);
(2)Sebagai standar penyusunan plafon anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} huruf b, maka fungsi Perencanaan Pemerintah Daerah dapat menggunakan ASB dan HSPK sebagai salah satu cara untuk memperkirakan jumlah rupiah plafon untuk tiap kegiatan yang tercantum pada Dokumen RKPD, KUA dan PPAS.
(3)Sebagai standar pada fungsi penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c, maka Dokumen ASB dan HSPK berguna sebagai pedoman dalam menyusun anggaran sehingga Perangkat Daerah mempunyai kepastian dan aturan berkaitan dengan jenis belanja dan jumlah (besaran) rupiah yang diperkenankan untuk tiap-tiap kegiatan.

Pasal 4

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) bertujuan untuk pengendalian anggaran dalam rangka menjamin bahwa anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisien dan ekonomis.

BAB III

HSPK

Pasal 5

( 1 ) HSPK Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 berlaku umum bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2)HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , merupakan:
1. a.pembakuan biaya kegiatan fisik dan atau non fisik melalui analisis · yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga barang, dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunannya;
2. b.salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran; 9
3. c.standar HSPK tertinggi yang didalamnya termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah;
4. d.standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kondisi nyata di lapangan;
5. e.standar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan Pemerintah Daerah;
6. f.berfungsi untuk menilai kewajaran perhitungan biaya perencanaan;
7. g.salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan HPS/OE; dan
8. h.salah satu pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang/jasa.
(3)HSPK Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

( 1 ) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Standar Satuan Harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

(2)Dalam hal terjadi perubahan harga yang tercantum pada Standar Harga Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah, maka dilakukan penyesuaian Indeks ASB yang besarnya ditetapkan oleh TAPD. 10 B A B V

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu. Ditetapkan di Belopa pada tanggal 1 .• pl'il - '-'- BUPATI LUWU, Diundangkan di Belopa pada tanggal 1 �,,ril Z ,.,. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU, BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2022 NO MOR 5 , Lenovohitamarsip / D / lvo / Perbup 2022 KODE KELOMPOK URAIAN KELOMPOK IDSTANDAR ICODEBARANG BA RANG BA RANG HARGA URAIAN BARANG SPESIFIKASI SATUAN HARGA SATUAN Beban kursus-kursus 5845932 9.1.2.23.01.01.001.00166 Beban Dlklat Kepemlmplnan Diklat Kepemlmplnan Eselon IV9.1.2.23.01.01.001 slngkat/ pelatlhan OK 20,300,000.00 Beban kursus-kursus 5845933 9.1.2.23.01.01.001.00167 Beban Diklat Kepemimpinan Diklat Kepemlmplnan Eselon II9.1.2.23.01.01.001 slngbt/ pelatlhan OK 30,300,000.00 9.1.2.23.01.01.001 Behan kursus-kursus 5845934 9.1.2.23.01.01.001.00168 Beban Diktat Kepemlmplnan Dlklat Kepemlmplnan Eselon Ill slngkat/ pelatlhan OK 22,200,000.00 9.1.2.23.01.01.001 Beban kursus-kursus 5845929 9.1.2.23.01.01.001.00163 Beban Dlklat Kepemlmplnan Diklat Kepemlmplnan Eselon II 30,300,000.00 slngkat/ pelatlhan OK Beban kursus-kursus 5845936 9.1.2.23.01.01.001.00170 Beban Dlklat Kepemimpinan Diklat Kepemlmplnan Eselon IV9.1.2.23.01.01.001 slngkat/ pelatlhan OK 20,300,000.00

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…