DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 4 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Pedoman Evaluasi SAKIP merupakan panduan bagi evaluator yang berkaitan dengan: a. Pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi; b. Pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi; c. Penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi; dan d. Penyusunan LHE dan mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu ditinjau kembali dan diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA dan BUPATI LUWU UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 333) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Luwu Utara.
3.Bupati adala Bupati Luwu Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
9.Pemilihan Kepala Desa adalah pemilihan Kepala Desa serentak dan pemilihan kepala melalui musyawarah desa.
10.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
11.Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
12.Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan kecamatan adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kecamatan dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
13.Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14.Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
15.Calon Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
17.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
18.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
19.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
20.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya secara lisan.
22.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
23.Kampanye calon Kepala Desa, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi dan misi Calon Kepala Desa.
24.Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secata tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
25.Uji publik adalah wadah penilaian masyarakat desa terhadap calon kepala Desa.
26.Uji kompetensi adalah uji kemampuan calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon dari dusun dan TPS yang sama.
27.Hari adalah hari kerja.
28.E-voting adalah pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan alat elektronik.
2.Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi:

Pasal 4A

(1)Pemungutan suara dilaksanakan dengan menggunakan surat suara atau menggunakan e- voting.
(2)Ketentuan lebih lanjut penggunaan e-voting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

3.Ketentuan huruf g diubah dan huruf n dihapus Pasal 28, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

a.warga negara Republik Indonesia;
b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
d.berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g.bersedia bertempat tinggal di Desa setempat ketika terpilih menjadi Kepala Desa;
h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k.berbadan sehat;
l.tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
m.berkelakuan baik; dan
n.dihapus
o.bebas temuan pengawas fungsional.
1. 4.Ketentuan huruf h diubah dan huruf n dihapus Pasal 29, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan administrasi yang terdiri atas:

a.surat keterangan bukti sebagai warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten;
b.surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau meterai cukup;
c.surat pernyataan memengang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
d.ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegasikan oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
e.akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
f.surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
g.kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
h.surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setempat ketika terpilih menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup, diketahui oleh Kepala Desa, BPD, Tokoh Masyarakat dan Camat;
i.surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
j.surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
k.surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari tim dokter ahli Rumah Sakit Umum Daerah setempat;
l.surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
m.surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian Resort Kabupaten Luwu Utara;
n.dihapus
o.surat keterangan bebas temuan dari pejabat fungsional yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi petahana dan PNS;
p.surat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian bagi calon Kepala Desa yang berstatus PNS;
q.surat permohonan tertulis masing-masing calon Kepala Desa diatas kertas bermaterai;
r.bukti lunas PBB bagi yang memiliki tanah dan bangunan;
s.laporan hasil kekayaan Calon Kepala Desa; dan
t.foto ukuran 4x6 cm sebanyak 5 lembar.
1. 5.Ketentuan judul BAB VII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
2. 6.Ketentuan BAB VII ditambahkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Ketiga, sehingga berbunyi sebagai berikut :
3. 7.Di antara Pasal 66 dengan Pasal 67 ditambahkan 1 Pasal yakni Pasal 66A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PIMPINAN/ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Pasal 66A

Pimpinan/Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengundurkan diri dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

8.Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 69 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

(1)Panitia pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon kepala Desa dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari.
(2)Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari.
(3)Penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
(3a)Penetapan calon Kepala Desa Pemilihan Antar Waktu melalui musyawarah desa yang memenuhi persyaratan calon Kepala Desa lebih dari 3 (tiga) orang bakal calon, panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan kriteria :
1. a.pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
2. b.tingkat pendidikan; dan
3. c.usia.
(4)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat.

9.Ketentuan Pasal 74 ditambah 3 (tiga) ayat, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

(1)Calon Kepala Desa yang terbukti memberikan keterangan palsu dan pelanggaran dalam setiap tahapan pemilihan Kepala Desa dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
(2)Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih atau telah dilantik menjadi Kepala Desa dan terbukti telah memberikan keterangan palsu dan pelanggaran dalam setiap tahapan pemilihan Kepala Desa dikenakan sanksi pemberhentian sebagai Kepala Desa oleh Bupati.
(3)Kepala Desa terpilih yang melanggar ketentuan Pasal 28 huruf g dan melanggar ketentuan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h dikenakan sanksi administrasi teguran tertulis.
(4)Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud tidak dipatuhi, maka dikenakan sanksi pemberhentian sebagai Kepala Desa oleh Bupati.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara. Ditetapkan di Masamba pada tanggal 4 Juni 2018 BUPATI LUWU UTARA ttd INDAH PUTRI INDRIANI Diundangkan di Masamba pada tanggal 4 Juni 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA ttd ABDUL MAHFUD LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : B.HK.HAM.7.058.18

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…