DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 112

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM. BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP. BAB III KEANGGOTAAN BPD. BAB III KEANGGOTAAN BPD. BAB V FUNGSI DAN TUGAS BPD. BAB VI HAK, KEWAJIBAN, WEWENANG DAN LARANGAN ANGGOTA BPD. BAB VII PERATURAN TATA TERTIB BPD. BAB VIII HUBUNGAN KERJA BPD DENGAN PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA LAIN DI DESA. BAB IX PENINGKATAN KAPASITAS BPD. BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN. BAB XI PENDANAAN. BAB XII PELAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); - 2 - https://jdih.luwuutarakab.go.id Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA dan BUPATI LUWU UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Luwu Utara.
6.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang - 3 - https://jdih.luwuutarakab.go.id anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12.Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat seperti rukun tetangga, rukun warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.
13.Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14.Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17.Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disampaikan oleh kepala desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini yaitu untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Bupati ini untuk :

a.mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c.mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik di Desa. - 4 - https://jdih.luwuutarakab.go.id

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.alokasi jumlah anggota BPD di Desa;
b.bidang dalam kelembagaan BPD;
c.staf administrasi BPD;
d.ketentuan pembagian wilayah untuk keterwakilan anggota BPD;
e.hubungan BPD dengan Lembaga lain di Desa; dan
f.peningkatan kapasitas BPD.

BAB III

KEANGGOTAAN BPD

Pasal 5

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah, wilayah dusun, RW dan RT dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
(2)Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(3)Jumlah anggota BPD setiap Desa berdasarkan jumlah penduduk sebagai berikut:
1. a.penduduk sampai dengan 3000 (tiga ribu) jiwa, anggota BPD berjumlah 5 (lima) orang;
2. b.penduduk 3001 (tiga ribu satu) jiwa sampai dengan 4200 (empat ribu dua ratus) jiwa, anggota BPD berjumlah 7 (tujuh) orang; dan
3. c.penduduk lebih dari 4200 (empat ribu dua ratus) jiwa, anggota BPD berjumlah 9 (sembilan) orang.
(4)Dalam hal jumlah dusun sama dengan jumlah anggota BPD, maka dapat ditetapkan 1 (satu) dusun diwakili oleh 1 (satu) orang anggota BPD.
(5)Dalam hal jumlah dusun lebih besar dari penetapan jumlah anggota BPD, maka beberapa dusun dapat diwakili oleh 1 (satu) orang anggota BPD secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.
(6)Dalam hal jumlah dusun lebih kecil dari penetapan jumlah anggota BPD, maka 1 (satu) dusun dapat diwakili oleh lebih dari 1 (satu) orang anggota BPD secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. - 5 - https://jdih.luwuutarakab.go.id

Pasal 6

Persyaratan calon anggota BPD:

a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
c.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
f.bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
g.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
h.bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
i.bagi Pegawai Negeri sipil, tenaga honorer, dan Pegawai BUMN/BUMD dan/atau PPPK harus mendapat persetujuan dari pimpinan instansi;
j.sehat jasmani dan rohani;
k.berkelakuan baik, jujur dan adil;
l.tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; dan
m.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 7

(1)Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
(2)Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut- turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 8

(1)Pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan minimal 1 (satu) orang. - 6 - https://jdih.luwuutarakab.go.id
(2)Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur perangkat desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang atau berjumlah gasal paling sedikit 9 (Sembilan) orang dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.
(4)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wakil dari wilayah pemilihan dan bukan merupakan bakal calon anggota BPD.

Pasal 9

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan untuk memilih minimal 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan perempuan.
(3)Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Pasal 10

(1)Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(2)Panitia menetapkan bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
(3)Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 11

(1)Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang memiliki hak pilih. - 7 - https://jdih.luwuutarakab.go.id
(2)Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang memiliki hak pilih.
(3)Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan masyarakat pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks112PDFHirarki

Memuat teks peraturan…