DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang No. 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

1.Ketentuan Umum 2.Tindakan, Kategori, dan Bentuk Pelayanan Jasa Medik Veteriner 3.Perizinan 4.Hak dan Kewajiban 5.Pembinaan dan Pengawasan 6.Sanksi Administratif 7.Ketentuan Peralihan 8.Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG dan BUPATI MAGELANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Magelang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dibidang peternakan dan kesehatan hewan.
6.Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan, dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
7.Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
8.Pelayanan kesehatan hewan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, jasa pemeriksaan dan pengujian veteriner, jasa medik veteriner, dan/atau jasa dipusat kesehatan hewan/pos kesehatan hewan.
9.Pelayanan jasa medik veteriner adalah kegiatan pelayanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan praktik kedokteran hewan. 10.Medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan. 11.Usaha di bidang kesehatan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan. 12.Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat. 13.Tenaga medik veteriner adalah dokter hewan atau dokter hewan spesialis yang menjalankan aktivitasnya dibidang pelayanan jasa medik veteriner berdasarkan kompetensi kewenangannya. 14.Tenaga paramedik veteriner adalah tenaga medik kesehatan hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan dibawah penyeliaan dokter hewan. 15.Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi dibidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan. 16.Sertifikat kompetensi adalah keterangan tertulis yang menjelaskan tingkat penguasaan kemampuan tenaga kesehatan hewan dalam melaksanakan urusan kesehatan hewan. 17.Dokter hewan praktik adalah dokter hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner berupa praktik konsultasi kesehatan hewan atau transaksi terapetik dengan izin praktik kesehatan hewan dalam bentuk surat tanda registrasi. 18.Dokter hewan praktik mandiri adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dikelola oleh satu dokter hewan yang mempertanggungjawabkan semua tindakanya secara individual. 19.Dokter hewan praktik bersama adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan lebih dari satu orang dokter hewan serta dipimpin oleh seorang dokter hewan sebagai penanggung jawab. 20.Klinik hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggung jawab dan memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan yang mendapat gangguan kesehatan tertentu. 21.Rumah sakit hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen yang dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggung jawab memiliki fasilitas untuk pelayanan gawat darurat, laboratorium diagnostik, rawat inap, unit penanganan intensif, ruang isolasi, serta dapat menerima jasa layanan medik veteriner yang bersifat rujukan. 22.Rumah sakit hewan khusus adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner untuk memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara khusus dan didukung dengan tenaga medik veteriner yang sesuai dengan bidang kekhususan. 23.Otoritas veteriner adalah kelembagaan pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan. 24.Organisasi profesi kedokteran hewan adalah Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI).

BAB II

TINDAKAN, KATEGORI, DAN BENTUK PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

Pasal 2

Tindakan Medik Veteriner dalam pelaksanaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner meliputi:

a.melakukan prognosis dan diagnosis penyakit secara klinis, patologis, laboratoris, dan/atau epidemiologis;
b.melakukan tindakan transaksi terapeutik berupa konsultasi dan/atau persetujuan tindakan medis (informed-consent) kepada pemilik hewan yang dilanjutkan dengan beberapa kemungkinan tindakan preventif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif dengan menghindari tindakan malpraktik;
c.melakukan pemeriksaan dan pengujian keamanan, kesehatan, keutuhan, produk hewan;
d.melakukan konfirmasi kepada unit pelayanan kesehatan hewan rujukan jika diperlukan;
e.menyampaikan data penyakit dan kegiatan pelayanan kepada otoritas veteriner;
f.menindaklanjuti keputusan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner; dan
g.melakukan pendidikan klien dan/atau pendidikan masyarakat sehubungan dengan paradigma sehat dan penerapan kaidah kesejahteraan hewan.

Pasal 3

Kategori pelayanan jasa medik veteriner yang dilakukan oleh dokter hewan praktik sebagai berikut:

a.praktik transaksi terapetik; dan
b.praktik konsultasi kesehatan hewan.

Pasal 4

(1)Pelayanan jasa medik veteriner untuk kategori praktik transaksi terapetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a antara lain:
1. a.Dokter hewan praktik mandiri;
2. b.Dokter hewan praktik bersama;
3. c.Klinik hewan;
4. d.Rumah Sakit Hewan;
5. e.Rumah Sakit Hewan Khusus; dan
6. f.Pusat/Pos Kesehatan Hewan.
(2)Pelayanan jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau badan usaha secara sendiri-sendiri atau kerjasama diantara keduanya.
(3)Pelayanan jasa medik veteriner berbentuk Pusat/Pos Kesehatan Hewan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pelayanan jasa medik veteriner kategori praktik transaksi terapetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti dengan kegiatan ambulatoar dan/atau kunjungan praktik konsultasi kesehatan hewan disesuaikan dengan jenis hewan yang ditangani.
(5)Usaha pelayanan jasa rumah sakit hewan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain meliputi:
1. a.rumah sakit hewan pendidikan;
2. b.rumah sakit medik reproduksi;
3. c.rumah sakit medik konservasi; dan
4. d.rumah sakit hewan spesialis.
(6)Usaha pelayanan jasa rumah sakit khusus berbentuk rumah sakit hewan pendidikan, rumah sakit medik reproduksi dan rumah sakit medik konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sampai dengan huruf c dapat mengembangkan klinik hewan satelit dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
(7)Setiap usaha pelayanan jasa medik veteriner kategori praktik transaksi terapetik harus dilakukan oleh dokter hewan praktik.

Pasal 5

Pelayanan Jasa Medik Veteriner untuk kategori praktek konsultasi kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 6

(1)Setiap pelayanan jasa medik veteriner berbentuk dokter hewan praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b harus memiliki izin dokter hewan praktik dari Bupati.
(2)Setiap pelayanan jasa medik veteriner berbentuk klinik hewan, rumah sakit hewan dan rumah sakit hewan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e harus memiliki izin pelayanan jasa medik veteriner dari Bupati.
(3)Setiap Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan yang terlibat dalam pelayanan jasa medik veteriner wajib memiliki Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan dari Bupati.
(4)Setiap Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing yang menjalankan praktik sebagai tenaga kesehatan hewan wajib memiliki Izin Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing dari Bupati.
(5)Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan perizinan.

Pasal 7

(1)Izin Dokter Hewan Praktik sebagaimana dimakud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Tanda Registrasi.
(2)Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Surat Tanda Registrasi Dokter Hewan Praktik Mandiri; atau
2. b.Surat Tanda Registrasi Dokter Hewan Praktik Bersama.
(3)Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan untuk memperoleh Izin Dokter Hewan Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Izin Dokter Hewan Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh otoritas veteriner.
(2)Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya izin.
(3)Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) merupakan izin Tempat Usaha/Operasional.
(2)Untuk memperoleh Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan umum, persyaratan khusus dan persyaratan minimal untuk fasilitas pelayanan jasa medik veteriner.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan untuk memperoleh Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh otoritas veteriner.
(2)Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya izin.
(3)Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…