DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini memuat tentang : - Ketentuan Umum yang menjelaskan tentang definisi Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Sekretaris Daerah, Perangkat Daerah, dll - Kedudukan, Tugas dan Wewenang PPNS - Sekretariat PPNS - Hak dan Kewajiban - Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian PPNS - Kode Etik PPNS - KTP dan Atribut PPNS - Pelaksanaan Penyidikan - Pendidikan dan Pelatihan - Pembinaan dan Pengawasan - Kerjasama - Ketentuan Peralihan - Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran atas peraturan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, perlu mengatur mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang- undangan, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
7.Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG dan BUPATI MAGELANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Magelang.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan.
8.Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan.
9.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang- undangan.
10.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11.Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS.
12.Kartu Tanda Pengenal PPNS yang selanjutnya disingkat KTP PPNS adalah bukti identitas sebagai penyidik yang dikeluarkan oleh Menteri yang membidangi urusan hukum sebagai legalitas dalam pelaksanaan tugas.
13.Kode Etik PPNS adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur Penyidikan, ketentuan Peraturan Perundang- undangan, dan Peraturan Daerah tentang PPNS yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
14.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Magelang.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG PPNS

Pasal 2

(1)PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.
(2)Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penegakan Perda.
(3)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk memberdayakan PPNS untuk meningkatkan sinergitas PPNS selaku Penyidik pelanggaran Perda.

Pasal 3

PPNS mempunyai tugas melaksanakan penyidikan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS berwenang:

a.menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan;
b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
c.menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d.melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g.mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h.melakukan penghentian penyidikan; dan
i.melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

SEKRETARIAT PPNS

Pasal 5

(1)Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 serta pemberdayaan PPNS dibentuk Sekretariat PPNS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex officio diketuai oleh Sekretaris Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penegakan Perda selaku Ketua Pelaksana Harian Sekretariat PPNS.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1)PPNS selain memperoleh hak-haknya sebagai PNS, dalam melakukan tugas penyidikan berhak mendapat penghasilan lain dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

PPNS mempunyai kewajiban:

a.melakukan penyidikan apabila mengetahui dan/atau menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan;
b.membuat Berita Acara setiap pelaksanaan tugas yang telah dilakukan;
c.menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Koordinator Pengawasan Penyidik POLRI di wilayah hukumnya; dan
d.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

BAB V

PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PPNS

Pasal 8

(1)Untuk dapat diangkat menjadi PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
2. b.berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
3. c.berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
4. d.bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
5. e.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
6. f.setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Penilaian Prestasi Kerja pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
7. g.mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
(2)Calon pejabat PPNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati untuk diangkat menjadi PPNS kepada Menteri yang membidangi urusan hukum atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri yang membidangi urusan hukum.
(3)Usulan pengangkatan Calon PPNS menjadi PPNS oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri yang membidangi urusan hukum melalui Menteri Dalam Negeri atau Menteri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)PPNS yang telah diangkat, dapat menjalankan tugasnya setelah dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Menteri yang membidangi urusan hukum atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan/atau pembinaan karier, Bupati dapat melakukan mutasi PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam melakukan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memperhatikan tugas dan wewenang PPNS sehingga dapat tetap bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum.
(3)Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri yang membidangi urusan hukum melalui Menteri Dalam Negeri atau Menteri lainnya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal keputusan mutasi ditetapkan.

Pasal 10

(1)PPNS diberhentikan dalam hal:
1. a.diberhentikan sebagai PNS;
2. b.dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
3. c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS; dan
4. d.mengundurkan diri sebagai PPNS.
(2)Dalam hal PPNS tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum, PPNS tidak dapat melakukan wewenangnya selaku PPNS.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…