DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang No. 15 Tahun 2016

Nomor: 15
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 99

Lembaga terkait

Ringkasan

1.Ketentuan Umum 2.Perangkat desa 3.Pengangkatan Perangkat Desa 4.Tim Pemantau pengisisan Perangkat Desa 5.Kewajiban, Larangan dan Sanksi 6.Pemberhentian Perangkat Desa 7.Mutasi Jabatan Perangkat Desa 8.Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas (Plt) 9.Unsur Perangkat Desa 10.Ketentuan Peralihan 11.Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG dan BUPATI MAGELANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Magelang.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
6.Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9.Sekretariat Desa adalah bagian dari Perangkat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan Desa.
10.Unsur staf sekretariat adalah pelaksana bidang administrasi pemerintahan Desa di bawah Sekretaris Desa yang terdiri dari Kepala Urusan.
11.Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional yang terdiri dari Kepala Seksi.
12.Pelaksana Kewilayahan adalah usur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan yang terdiri dari Kepala Dusun.
13.Tim Seleksi Perangkat Desa adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
14.Staf adalah unsur pembantu Perangkat Desa non pemegang jabatan yang diangkat Kepala Desa sesuai kebutuhan.
15.Pengangkatan Perangkat Desa adalah proses pengisian Perangkat Desa yang meliputi tahapan persiapan, penjaringan bakal calon, penyaringan bakal calon dan penetapan.
16.Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut bakal calon adalah seorang warga Desa setempat yang mendaftar sebagai Perangkat Desa dalam proses penjaringan.
17.Calon Perangkat Desa adalah bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa.
18.Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi Perangkat Desa yang meliputi pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
19.Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi Perangkat Desa meliputi penelitian persyaratan administrasi, penetapan Calon Perangkat Desa dan ujian tertulis.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21.Mutasi adalah perpindahan Perangkat Desa dari 1 (satu) jabatan ke jabatan lainnya.
22.Pelaksana Tugas (Plt) Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pelaksana Tugas (Plt) adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas pada jabatan Perangkat Desa yang kosong.
23.Pelaksana Harian (Plh) Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pelaksana Harian (Plh) adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas pada jabatan Perangkat Desa dalam hal Perangkat Desa definitif berhalangan sementara.

BAB II

PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Perangkat Desa terdiri atas:
1. a.Sekretariat Desa;
2. b.Pelaksana Teknis; dan
3. c.Pelaksana Kewilayahan.
(2)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(2)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
(3)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
(4)Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

(1)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan, dan paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
(3)Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 5

(1)Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Jumlah Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dusun.

BAB III

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.penjaringan bakal calon;
c.penyaringan bakal calon; dan
d.penetapan.

Pasal 7

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

a.Permohonan rekomendasi pengisian Perangkat Desa oleh Kepala Desa kepada Camat; dan
b.Pembentukan Tim Seleksi Perangkat Desa oleh Kepala Desa.

Pasal 8

(1)Permohonan rekomendasi pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diajukan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Camat.
(2)Berdasarkan permohonan rekomendasi pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat memberikan rekomendasi pengisian Perangkat Desa secara tertulis kepada Kepala Desa.
(3)Dalam memberikan rekomendasi pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat mendasarkan pada:
1. a.ketersediaan formasi jabatan perangkat desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
2. b.ketersediaan anggaran pengangkatan Perangkat Desa dalam APBDesa;
3. c.ketersediaan anggaran penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa dalam APBDesa; dan
4. d.kebijakan yang ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1)Pembentukan Tim Seleksi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2)Tim Seleksi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
1. a.Ketua;
2. b.Sekretaris; dan
3. c.Anggota.
(3)Anggota Tim Seleksi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berjumlah paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
(4)Ketentuan mengenai tugas Tim Seleksi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Tahapan penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

a.pengumuman pendaftaran bakal calon; dan
b.pendaftaran bakal calon.

Isi peraturan

Teks99PDFHirarki

Memuat teks peraturan…