DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 260

Lembaga terkait

Ringkasan

1.Ketentuan Umum 2.Tugas dan Wewenang 3.Perencanaan 4.Pemanfaatan 5.Tim Koordinasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup 6.Pengendalian 7.Pemeliharaan 8.Anggaran Berbasis Lingkungan 9.Hak, Kewajiban, dan Larangan 10.Kerjasama dan kemitraan 11.Peran Masyarakat 12. Ekosistem Lokal, Merti Kali dan Forum Gunung 13.Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup 14.Sistem Informasi Lingkungan Hidup 15.Perizinan 16.Pembinaan 17.Pengawasan 18.Sanksi Administratif 19.Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 20.Penyidikan 21.Ketentuan Pidana 22.Ketentuan Peralihan 23.Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan di Kabupaten Magelang telah memberikan kontribusi terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup, sehingga mengancam kelangsungan fungsi lingkungan hidup;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Magelang, perlu landasan yang kuat mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam suatu Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG dan BUPATI MAGELANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Magelang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
8.Pemrakarsa adalah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
9.Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).
10.Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
11.Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
12.Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
13.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
14.Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
15.Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
16.Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
17.Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
18.Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
19.Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
20.Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
21.Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
22.Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
23.Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
24.Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
25.Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
26.Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaanya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
27.Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
28.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
29.Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
30.Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
31.Tempat Penyimpanan Sementara limbah B3 adalah ruangan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 sesuai dengan aturan yang berlaku.
32.Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
33.Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
34.Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritassistem alam dan lingkungan hidup.
35.Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
36.Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
37.Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/ atau kegiatan.
38.Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
39.Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
40.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
41.Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian lingkungan hidup.
42.Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan.
43.Izin usaha dan/ atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/ atau kegiatan.
44.Badan Koordinasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BKPPLH adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
45.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
46.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
47.Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
48.Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai indentitas registrasi.
49.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Magelang.
50.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
51.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
52.Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang selanjutnya disingkat KRP adalah dokumen dalam bentuk rancangan atau telah ditetapkan yang memuat tindakan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Pasal 2

PPLH dilaksanakan berdasarkan asas:

a.tanggung jawab daerah;
b.kelestarian dan keberlanjutan;
c.keserasian dan keseimbangan;
d.keterpaduan;
e.manfaat;
f.kehati-hatian;
g.keadilan;
h.ekoregion;
i.keanekaragaman hayati;
j.pencemar membayar;
k.partisipasi;
l.kearifan lokal;
m.tata kelola pemerintahan yang baik; dan
n.otonomi daerah.

Pasal 3

PPLH bertujuan:

a.melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
b.menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
c.mencegah, menanggulangi dan memulihkan dampak negatif akibat dariusaha dan/atau kegiatan;
d.menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
e.mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
f.menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
g.menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
h.mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; dan
i.mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup PPLH meliputi:

a.perencanaan;
b.pemanfaatan;
c.pengendalian;
d.pemeliharaan;
e.pengawasan; dan
f.penegakan hukum.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

(1)Dalam PPLH, Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang:
1. a.menetapkan kebijakan daerah;
2. b.menetapkan dan melaksanakan KLHS di daerah;
3. c.menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH;
4. d.menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
5. e.menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam, emisi gas rumah kaca dan bahan perusak ozon pada tingkat kabupaten;
6. f.mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
7. g.mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
8. h.memfasilitasi penyelesaian sengketa;
9. i.melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
10. j.melaksanakan kebijakan mengenai tatacara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
11. k.mengelola informasi lingkungan hidup;
12. l.memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
13. m.menerbitkan izin lingkungan; dan
14. n.melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.
(2)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan dan/atau dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Lingkungan Hidup.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 6

Perencanaan PPLH dilaksanakan melalui tahapan:

a.inventarisasi lingkungan hidup di ekoregion Daerah; dan
b.penyusunan RPPLH.

Pasal 7

(1)Bupati melakukan inventarisasi lingkungan hidup di ekoregion Daerah yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Inventarisasi lingkungan hidup di ekoregion tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan dan analisis untuk memperoleh data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan non- geospasial.
(3)Data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk penyusunan RPPLH yang disajikan dalam bentuk peta dengan skala 1:50.000.
(4)Data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk non geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk penyusunan RPPLH yang disajikan dalam bentuk bukan peta.
(5)Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.potensi ketersediaan dan sebaran sumber daya alam;
2. b.jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan;
3. c.bentuk penguasaan sumber daya alam;
4. d.pengetahuan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
5. e.bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
6. f.gas rumah kaca;
7. g.kerentanan terhadap perubahan iklim;
8. h.jasa ekosistem;
9. i.keragaman karakter dan fungsi ekologis; dan
10. j.aspek lainnya yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
(6)Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada jenis, sifat, dan karakteristik sumber daya alam daerah.
(7)Terhadap data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan analisis dengan memperhatikan:
1. a.sebaran penduduk;
2. b.aspirasi masyarakat;
3. c.kearifan lokal;
4. d.konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan sumber daya alam; dan
5. e.aspek lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup.
(8)Ketentuan mengenai tata cara inventarisasi lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Bupati menyusun RPPLH Daerah.
(2)Pelaksanaan teknis penyusunan RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup.
(3)Pelaksanaan teknis penyusunan RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah menangani urusan perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah terkait.
(4)Materi muatan RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi rencana:
1. a.pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
2. b.pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
3. c.pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
4. d.adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
(5)Penyusunan RPPLH Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

RPPLH Daerah menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD.

Pasal 10

(1)Dalam rangka penyusunan RPPLH Daerah:
1. a.di tingkat Desa disusun dokumen Konservasi Lingkungan Hidup Desa yang merupakan penjabaran dari RPJMDes; dan
2. b.di tingkat Kelurahan disusun dokumen Konservasi Lingkungan Hidup Kelurahan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kelurahan.
(2)Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dokumen Konservasi Lingkungan Hidup Desa dan dokumen Konservasi Lingkungan Hidup Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks260PDFHirarki

Memuat teks peraturan…