DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang perubahan atas Perda Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013. Bagian yang mengalami perubahan antara lain Ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3881);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG dan BUPATI MAGELANG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI. Pasal I Ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Besarnya tarif retribusi dihitung berdasarkan perkalian setiap nilai menara telekomunikasi dengan tarif dasar.
(2)Nilai menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.tinggi menara;
2. b.lokasi pendirian menara atau tata ruang;
3. c.pemanfaatan penggunaan menara; dan
4. d.jarak tempuh pengawasan menara.
(3)Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp3.990.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
(4)Nilai menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5)Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau kembali setiap tahun dengan mendasarkan pada indeks harga yang ditetapkan oleh Bupati dan perkembangan perekonomian Daerah.
(6)Dalam hal terjadi perubahan tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang. Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 7 Februari 2017 BUPATI MAGELANG, ttd ZAENAL ARIFIN Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 1 pada tanggal 7 Februari 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, ttd AGUNG TRIJAYA PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI I. UMUM Pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Magelang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penghitungan retribusi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan dalam penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan hal tersebut, penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang didasarkan pada ketentuan dalam penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak mempunyai kekuatan mengikat, sehingga ketentuan penghitungan tarif retribusi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi perlu disesuaikan. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 10

Ayat (1) Rumus penghitungan tarif retribusi pengendalian dan pengawasan menara sebagai berikut: TR = ((NT + NL + NP + NJ) /4) X TD Keterangan: TR : Tarif Retribusi NT : Nilai Tinggi Menara NL : Nilai Lokasi Pendirian Menara NP : Nilai Pengguna Menara NJ : Nilai Jarak Tempuh TD : Tarif Dasar Contoh perhitungan retribusi menara telekomunikasi: Perusahaan Penyedia Menara Telekomunikasi memiliki sebuah menara yang terletak di Wringinputih, Kecamatan Borobudur. Menara tersebut memiliki ketinggian 72 meter, digunakan sebagai menara bersama untuk dua operator telekomunikasi. Maka perhitungan retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah sebagai berikut: TR = ((NT + NL + NP + NJ) /4) X TD NT = 1.75 (tinggi menara berada di range 61 – 80m) NL = 2.00 (lokasi pendirian menara berada di kawasan wisata Candi Borobudur) NP = 1.5 (menara bersama untuk 2 operator) NJ = 1.00 (jarak tempuh pengawasan dibawah 20 km dari Dinas) TD = Rp3.990.000,00 TR = ((1.75+2.00+1.5+1.00)/4) x Rp3.990.000,00 = 1.5625 x Rp3.990.000,00 = Rp6.234.375,00. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “Tarif Dasar” yaitu hasil penghitungan komponen biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang oleh menara telekomunikasi untuk 2 (dua) kali kunjungan terdiri dari honorarium petugas, biaya transportasi, biaya alat tulis kantor dan biaya dokumentasi, dengan rincian sebagai berikut: KOMPONEN RINCIAN BIAYA JUMLAH KUNJUNGAN JUMLAH Honorarium Petugas (4 orang) 400.000 2 3.200.000 Transportasi (4 orang) 80.000 2 640.000 ATK 75.000 2 150.000 JUMLAH 3.990.000 Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5) Cukup Jelas. Ayat (6) Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas.

1.Koefisien Tinggi Menara NO KETINGGIAN MENARA NILAI
1.lebih dari 80 m (delapan puluh meter) 2.00
2.lebih dari 60 m (enam puluh meter) sampai dengan 80 m (delapan puluh meter) 1.75
3.lebih dari 40 m (empat puluh meter) sampai dengan 60 m (enam puluh meter) 1.50
4.lebih dari 20 m (dua puluh meter) sampai dengan 40 m (empat puluh meter) 1.25
5.kurang dari atau sama dengan 20 (dua puluh) meter 1.00
2.Koefisien Lokasi Pendirian Menara NO LOKASI PENDIRIAN MENARA NILAI 1. Kawasan Perkotaan/Perkantoran/Wisata 2.00
2.Kawasan Pedesaan 1.50
3.Kawasan Pertanian/Persawahan/ Perkebunan/Hutan 1.00
3.Koefisien Pengguna Menara NO STRUKTUR MENARA NILAI
1.1 Operator Telekomunikasi 2.00
2.2 Operator Telekomunikasi 1.50
3.3 Operator Telekomunikasi 1.25
4.≥ 4 Operator Telekomunikasi 1.00
4.Koefisien Jarak Tempuh NO. JENIS PEMANFAATAN NILAI 1. Lebih dari atau sama dengan 20 (dua) puluh kilometer 2.00 2. Kurang dari 20 (dua puluh) kilometer 1.00 BUPATI MAGELANG, ttd ZAENAL ARIFIN

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…