DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Muatan Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Peran Serta Masyarakat, Sinergisitas dan Kerjasama, Kewajiban dan Larangan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan dan Pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, menjawab tantangan zaman dan permasalahan ideologis yang dapat mengancam keutuhan dan kebhinekaan dengan memberikan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dasar Pancasila kepada penyelenggara negara, aparatur sipil negara, dan semua elemen masyarakat, sehingga dapat menjadi nilai dan fondasi di masyarakat;
c.bahwa guna memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsasan, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); SALINAN ~ 2 ~ SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA Plt. KEPALA BADAN KESBANGPOL KABAG PEMERINTAHAN KABAG HUKUM Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG dan BUPATI MAGELANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Magelang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
6.Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pendidikan Pancasila adalah upaya atau usaha sadar dalam pemahaman, penghayatan, pengembagan, dan penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara melalui sejarah dan akademik.
9.Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10.Kewenangan Daerah adalah wewenang yang dimiliki Daerah yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
11.Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan.
12.Setiap orang adalah warna negara Indonesia yang beralamat, berdomisili dan/atau bekerja di Daerah. ~ 3 ~ SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA Plt. KEPALA BADAN KESBANGPOL KABAG PEMERINTAHAN KABAG HUKUM

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yaitu:

a.diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan kemajemukan masyarakat;
b.diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan
c.diselenggarakan melalui penguatan sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk:

a.menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada Masyarakat dan aparatur sipil negara;
b.mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari;
c.mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
d.mengembangkan dan melaksanakan model Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
e.terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat;
f.mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
g.mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia;
h.mengembangkan dan melaksanakan model Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
i.memfasilitasi proses pembentukan simpul Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
j.memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan
k.membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai peraturan perundangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
b.muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
c.peran serta Masyarakat;
d.sinergitas dan kerja sama;
e.kewajiban dan larangan;
f.monitoring, evaluasi dan pelaporan;
g.pembinaan dan pengawasan; dan
h.pendanaan. ~ 4 ~ SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA Plt. KEPALA BADAN KESBANGPOL KABAG PEMERINTAHAN KABAG HUKUM

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 6

(1)Bupati membentuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
(2)Pembentukan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan oleh kepengurusan keanggotaan yang terdiri atas:
1. a.instansi vertikal;
2. b.paling sedikit unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
  1. 1.kesatuan bangsa dan politik;
  2. 2.pendidikan;
  3. 3.kepemudaan dan olahraga;
  4. 4.perencanaan;
  5. 5.kepegawaian; dan
  6. 6.perangkat daerah/unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang pemerintahan.
3. c.unsur masyarakat yang mewakili bidang:
  1. 1.kebudayaan dan kesenian;
  2. 2.keagamaan;
  3. 3.kepemudaan; dan
  4. 4.organisasi kemasyarakatan.
4. d.perguruan tinggi.
5. e.Organisasi politik yang memiliki kursi di DPRD.
6. f.Media massa lokal.
(4)Susunan kepengurusan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.Ketua: Sekretaris Daerah
2. b.Wakil Ketua: kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik
3. c.Sekretaris: kepala bidang yang membidangi wawasan kebangsaan
4. d.Anggota merupakan kepala/pimpinan:
  1. 1.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan;
  2. 2.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga;
  3. 3.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perencanaan;
  4. 4.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian;
  5. 5.Perangkat Daerah/ unit kerja yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemerintahan;
  6. 6.komando distrik militer;
  7. 7.kepolisian resort;
  8. 8.badan pusat statistik; ~ 5 ~ SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA Plt. KEPALA BADAN KESBANGPOL KABAG PEMERINTAHAN KABAG HUKUM
  9. 9.organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya yang mewakili unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c;
  10. 10.perguruan tinggi;
  11. 11.organisasi politik yang memiliki kursi di DPRD;
  12. 12.media massa lokal; dan
  13. 13.tokoh agama/masyarakat/ adat.
(5)Dalam melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dibantu sekretariat yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai masa kerja, tugas, tata kerja, sekretariat Pusat Pendidikan Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretariat Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditujukan kepada:

a.aparatur sipil negara;
b.pendidik dan tenaga kependidikan;
c.kepala desa dan perangkat desa;
d.karyawan Badan Usaha Milik Daerah;
e.organisasi politik;
f.organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
g.peserta didik/santri/mahasiswa; dan
h.tokoh agama/masyarakat/pemuda/adat.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan melalui kegiatan antara lain:
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.kegiatan kebudayaan dan kesenian;
3. c.sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
4. d.kemah kebangsaan/outbond;
5. e.peringatan Hari Lahir Pancasila;
6. f.peringatan hari besar nasional;
7. g.lomba cerdas cermat;
8. h.permainan;
9. i.diskusi/dialog;
10. j.pembentukan kampung Pancasila di setiap desa/kelurahan; dan
11. k.kegiatan lain yang mendukung Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
(3)Bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkelanjutan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. ~ 6 ~ SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA Plt. KEPALA BADAN KESBANGPOL KABAG PEMERINTAHAN KABAG HUKUM

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di luar penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat dilaksanakan oleh keluarga dan/atau lingkungan.
(2)Penyelenggaraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya dan muatan lokal.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
(2)Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
1. a.media sosial;
2. b.media penyiaran; dan/atau
3. c.media digital dan non digital.
(3)Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…