DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan, Bentuk Insentif dan/atau Kemudahan yang Diberikan, Jenis Usaha atau Kegiatan Investasi yang Memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan, Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan, Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam Melakukan Investasi, Evaluasi dan Pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Magelang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga Daerah yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6.Investor adalah penanam Modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman Modal yang dapat berupa penanam Modal dalam negeri dan penanam Modal asing.
7.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 3
8.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
9.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor di Daerah.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk:

a.meningkatkan investasi di Daerah;
b.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
c.menciptakan lapangan kerja;
d.meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah; dan
e.mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip:

a.kepastian hukum;
b.kesetaraan;
c.transparansi;
d.akuntabilitas; dan
e.efektif dan efisien.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
b.bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;
c.jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
d.tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
e.jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi; dan
f.evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 6

(1)Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang:
1. a.akan memulai usaha;
2. b.melakukan perluasan usaha; dan/atau
3. c.melakukan pengembangan usaha.
(2)Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:
1. a.memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 4
2. b.menyerap tenaga kerja;
3. c.menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
4. d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
5. e.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
6. f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
7. g.pembangunan infrastruktur;
8. h.melakukan alih teknologi dan alih pengetahuan;
9. i.melakukan industri pionir;
10. j.melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
11. k.bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
12. l.industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
13. m.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah;
14. n.berorientasi ekspor; dan/atau
15. o.usaha/kegiatan melestarikan tata nilai budaya dan kearifan lokal di Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN YANG DIBERIKAN

Pasal 7

(1)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berbentuk:
1. a.pengurangan, keringanan, atau pembebasan pokok pajak Daerah dan/atau denda pajak Daerah;
2. b.pengurangan, keringanan, atau pembebasan pokok retribusi Daerah dan/atau denda retribusi Daerah;
3. c.pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
4. d.bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
5. e.bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
6. f.bunga pinjaman rendah.
(2)Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berbentuk:
1. a.penyediaan data dan informasi peluang investasi;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.fasilitas penyediaan lahan atau lokasi;
4. d.pemberian bantuan teknis;
5. e.penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
6. f.kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
7. g.kemudahan investasi langsung konstruksi;
8. h.kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
9. i.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
10. j.pemberian dan/atau kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. k.kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
12. l.kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
13. m.fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
(3)Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 5

BAB IV

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
(2)Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan kegiatan yang mendukung sektor prioritas Daerah.
(3)Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.usaha mikro, kecil dan/atau koperasi;
2. b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan Modalnya;
4. d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
5. e.usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
6. f.usaha yang terbuka dalam rangka penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
7. g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
8. h.usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 9

Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berpedoman pada rencana umum penanaman Modal Daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah di Daerah.

Pasal 10

(1)Bupati menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
(2)Standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan melalui tahapan:

a.pengajuan permohonan;
b.verifikasi; dan
c.pelaksanaan pemberian. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 6

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…