DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2023

Nomor: 10
Tahun: 2023
Ditetapkan: 25 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Uraian lebih lanjut APBD dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 88); SALINAN ~2~ • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah
8.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG dan BUPATI MAGELANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Magelang.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

(1)APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
(2)APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp2.765.613.994.250,00 (dua triliun tujuh ratus enam puluh lima miliar enam ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp126.821.709.805,00 (seratus dua puluh enam miliar delapan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus lima rupiah) menjadi sebesar Rp2.892.435.704.055,00 (dua triliun delapan ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat ribu lima puluh lima rupiah), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah
  1. 1.semula Rp2.479.609.378.581,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp96.918.463.752,00 jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp2.576.527.842.333,00 ~3~ • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah
2. b.Belanja Daerah
  1. 1.semula Rp2.721.238.994.250,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp126.821.709.805,00 jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp2.848.060.704.055,00 defisit/surplus (Rp271.532.861.722,00)
3. c.Pembiayaan Daerah
  1. 1.penerimaan a) semula Rp286.004.615.669,00 b) bertambah/(berkurang) Rp29.903.246.053,00 jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp315.907.861.722,00
  2. 2.pengeluaran a) semula Rp44.375.000.000,00 b) bertambah/(berkurang) Rp0,00 jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp44.375.000.000,00 pembiayaan netto Rp271.532.861.722,00 sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah semula sebesar Rp2.479.609.378.581,00 (dua triliun empat ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp96.918.463.752,00 (sembilan puluh enam miliar sembilan ratus delapan belas juta juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp2.576.527.842.333,00 (dua triliun lima ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp432.819.901.874,00 (empat ratus tiga puluh dua miliar delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp10.829.392.539,00 (sepuluh miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp443.649.294.413,00 (empat ratus empat puluh tiga miliar enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp163.822.957.907,00 (seratus enam puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp15.499.950.970,00 (lima belas miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) menjadi sebesar Rp179.322.908.877,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah). ~4~ • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp30.609.442.000,00 (tiga puluh miliar enam ratus sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp10.734.962.198,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) menjadi sebesar Rp19.874.479.802,00 (sembilan belas miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus dua rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp31.267.381.928,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp1.603.292.286,00 (satu miliar enam ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp29.664.089.642,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh empat juta delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp207.120.120.039,00 (dua ratus tujuh miliar seratus dua puluh juta seratus dua puluh ribu tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp7.667.696.053,00 (tujuh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp214.787.816.092,00 (dua ratus empat belas miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp2.025.292.476.707,00 (dua triliun dua puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp86.089.071.213,00 (delapan puluh enam miliar delapan puluh Sembilan juta tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga belas rupiah) menjadi sebesar Rp2.111.381.547.920,00 (dua triliun seratus sebelas miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.853.488.200.626,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp28.942.760.294,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus Sembilan puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp1.882.430.960.920,00 (satu triliun delapan ratus delapan puluh dua miliar empat ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp171.804.276.081,00 (seratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp57.146.310.919,00 (lima puluh tujuh miliar seratus empat puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) menjadi sebesar Rp228.950.587.000,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). ~5~ • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

Pasal 6

(1)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c tetap sebesar Rp21.497.000.000,00 (dua puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan hibah;
2. b.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp21.497.000.000,00 (dua puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).
(3)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp2.721.238.994.250,00 (dua triliun tujuh ratus dua puluh satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp126.821.709.805,00 (seratus dua puluh rupiah) menjadi sebesar Rp2.848.060.704.055,00 (dua triliun delapan ratus empat puluh delapan miliar enam puluh juta tujuh ratus empat ribu lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp1.837.077.429.622,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp2.109.329.551,00 (dua miliar serratus Sembilan juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp1.834.968.100.071,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta serratus ribu tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.135.700.310.622,00 (satu triliun seratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp76.441.509.103,00 (tujuh puluh enam miliar empat ratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan ribu serratus tiga rupiah) menjadi sebesar Rp1.059.258.801.519,00 (satu triliun lima puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus satu ribu lima ratus sembilan belas rupiah). ~6~ • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp560.030.333.295,00 (lima ratus enam puluh miliar tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp32.009.495.552,00 (tiga puluh dua miliar sembilan juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp592.039.828.847,00 (lima ratus sembilan puluh dua miliar tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp135.822.101.205,00 (seratus tiga puluh lima miliar delapan ratus dua puluh dua juta seratus satu ribu dua ratus lima rupiah) bertambah sebesar Rp41.386.684.000,00 (empat puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) menjadi sebesar Rp177.208.785.205,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp5.524.684.500,00 (lima miliar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp936.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) menjadi sebesar Rp6.460.684.500,00 (enam miliar empat ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp255.699.499.546,00 (dua ratus lima puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp78.218.623.063,00 (tujuh puluh delapan miliar dua ratus delapan belas miliar enam ratus dua puluh tiga ribu enam puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp333.918.122.609,00 (tiga ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus deelapan belas juta serratus dua puluh dua ribu enam ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal bangunan dan gedung;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. g.belanja modal aset tidak berwujud.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp2.855.059.500,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh lima juta lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) menjadi sebesar Rp2.865.059.500,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh lima juta lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp74.537.839.580,00 (tujuh puluh empat miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp41.292.487.794,00 (empat puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp115.830.327.374,00 (seratus lima belas miliar delapan ratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah). ~7~ • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp119.367.022.275,00 (seratus sembilan belas miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp10.380.704.256,00 (sepuluh miliar tiga rstud delspsn puluh juta tujuh ratus empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp129.747.726.531,00 (seratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp48.369.610.577,00 (empat puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp19.761.393.131,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus enam puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu serratus tiga puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp68.131.003.708,00 (enam puluh delapan miliar seratus tiga puluh satu juta tiga ribu tujuh ratus delapan rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp12.957.027.114,00 (dua belas miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu seratus empat belas rupiah) bertambah sebesar Rp1.128.978.382,00 (satu miliar seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp14.086.005.496,00 (empat belas miliar delapan puluh enam juta lima ribu empat ratus Sembilan puluh enam rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp458.000.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah) bertambah sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp3.258.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh delapan juta rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) bertambah sebesar Rp8.828.281.026,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp23.828.281.026,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua puluh enam rupiah).

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d semula sebesar Rp613.462.065.082,00 (enam ratus tiga belas miliar empat ratus enam puluh dua juta enam puluh lima ribu delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp41.884.135.267,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp655.346.200.349,00 (enam ratus lima puluh lima miliar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp19.622.425.789,00 (sembilan belas miliar enam ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp527.441.347,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp20.149.867.136,00 (dua puluh miliar seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah). ~8~ • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp593.839.639.293,00 (lima ratus sembilan puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp41.356.693.920,00 (empat puluh satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) menjadi sebesar Rp635.196.333.213,00 (enam ratus tiga puluh lima miliar seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga belas rupiah).

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…