DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2024

Nomor: 10
Tahun: 2024
Ditetapkan: 22 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, RPJPD Tahun 2025-2045, Perubahan RPJPD 2025-2045, Pengendalian dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045 yang menghasilkan sasaran pokok dan arah kebijakan Daerah;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 maka diperlukan pengaturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); SALINAN • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG dan BUPATI MAGELANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Bupati adalah Bupati Magelang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan 2045 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
7.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
8.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah
9.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pasal 2

Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 bertujuan:

a.menjaga arah kebijakan pembangunan Daerah;
b.menjamin pembangunan Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional dan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
c.menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD.

BAB II

RPJPD TAHUN 2025-2045

Pasal 3

RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan berpedoman pada:

a.RPJPN Tahun 2025-2045;
b.RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045; dan
c.RTRW.

Pasal 4

(1)Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab I pendahuluan;
2. b.bab II gambaran umum kondisi Daerah;
3. c.bab III permasalahan dan isu strategis Daerah;
4. d.bab IV Visi dan Misi Daerah;
5. e.bab V arah kebijakan dan sasaran pokok; dan
6. f.bab VI penutup.
(2)Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam:

a.perumusan materi Visi, Misi dan program calon Bupati dan Wakil Bupati; dan
b.penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi dan program Bupati.

BAB III

PERUBAHAN RPJPD 2025-2045

Pasal 6

(1)Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar. • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya:
1. a.bencana alam;
2. b.goncangan politik;
3. c.krisis ekonomi;
4. d.konflik sosial budaya;
5. e.gangguan keamanan;
6. f.pemekaran Daerah; atau
7. g.perubahan kebijakan nasional.
(3)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
(4)Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
(2)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang. Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 22 Agustus 2024 Pj. BUPATI MAGELANG, ttd SEPYO ACHANTO Diundangkan di Kota Mungkid pada tanggal 22 Agustus 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, ttd ADI WARYANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH: (10/2024) Salinan sesuai dengan aslinya Ditandatangani secara elektronik oleh; KEPALA BAGIAN HUKUM, # RATNA YULIANTY, S.H., M.H. Pembina Tingkat I NIP. 196807301997032003 • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 I. UMUM Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan Visi, Misi dan arah Pembangunan Nasional. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritasnya sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN. Perencanaan pembangunan Daerah sendiri bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Rencana pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan rencana kerja perangkat Daerah. RPJPD merupakan penjabaran dari Visi dan Misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun, yang disusun berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RTRW. RPJPD nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD dan rencana kerja perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dilakukan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. RPJPD Tahun 2025-2045 diharapkan dapat menjadikan isu strategis di Daerah yang merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun peluang dimasa mendatang, sebagai peluang yang akan dikelola oleh daerah secara tepat sehingga menjadi modal pembangunan yang signifikan. Selain itu, RPJPD Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan Nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Pemerintah Daerah juga harus menitkberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan. Secara yuridis penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RancanganPeraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah Selain peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut diatas terdapat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025- 2045 meliputi tahapan, tata cara, sistematika dan substansi sebagai upaya menyelaraskan RPJPD Tahun 2025-2045 dengan RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RTRW. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…