DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Yang Meliputi APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp2.761.071.569.373,00 (dua triliun tujuh ratus enam puluh satu miliar tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp83.257.192.683,00 (delapan puluh tiga miliar dua ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp2.844.328.762.056,00 (dua triliun delapan ratus empat puluh empat miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima puluh enam rupiah)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat di Kabupaten Magelang, perlu didukung dengan perencanaan penganggaran yang akuntabel melalui penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disusun berdasarkan perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
8.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 88);
9.Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 16); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG dan BUPATI MAGELANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Magelang.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

(1)APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
(2)APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp2.761.071.569.373,00 (dua triliun tujuh ratus enam puluh satu miliar tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp83.257.192.683,00 (delapan puluh tiga miliar dua ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp2.844.328.762.056,00 (dua triliun delapan ratus empat puluh empat miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima puluh enam rupiah), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah
  1. 1.semula Rp2.693.468.159.893,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp 50.169.504.150,00 Jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan Rp2.743.637.664.043,00
2. b.Belanja Daerah
  1. 1.semula Rp2.761.071.569.373,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp 83.257.192.683,00 Jumlah belanja Daerah setelah perubahan Rp2.844.328.762.056,00 Defisit/surplus (Rp100.691.098.013,00)
3. c.Pembiayaan Daerah
  1. 1.Penerimaan a) semula Rp67.603.409.480,00 b) bertambah/(berkurang) Rp33.087.688.533,00 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp100.691.098.013,00
  2. 2.Pengeluaran a) semula Rp0,00 b) bertambah/(berkurang) Rp0,00 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp0,00 Pembiayaan Netto Rp 100.691.098.013,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a semula sebesar Rp2.693.468.159.893,00 (dua triliun enam ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp50.169.504.150,00 (lima puluh miliar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat ribu seratus lima puluh rupiah) menjadi sebesar Rp2.743.637.664.043,00 (dua triliun tujuh ratus empat puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu empat puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp600.433.997.871,00 (enam ratus miliar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp48.091.384.507,00 (empat puluh delapan miliar sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp648.525.382.378,00 (enam ratus empat puluh delapan miliar lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp295.693.741.433,00 (dua ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp23.990.316.010,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam belas ribu sepuluh rupiah) menjadi sebesar Rp319.684.057.443,00 (tiga ratus sembilan belas miliar enam ratus delapan puluh empat juta lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp255.394.056.642,00 (dua ratus lima puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima puluh enam ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp19.771.303.667,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp275.165.360.309,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar seratus enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu tiga ratus sembilan rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp36.383.590.923,00 (tiga puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp3.027.539.576,00 (tiga miliar dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp33.356.051.347,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh enam juta lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp12.962.608.873,00 (dua belas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp7.357.304.406,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu empat ratus enam rupiah) menjadi sebesar Rp20.319.913.279,00 (dua puluh miliar tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan semula sebesar Rp2.080.529.962.022,00 (dua triliun delapan puluh miliar lima ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp2.078.119.643,00 (dua miliar tujuh puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp2.082.608.081.665,00 (dua triliun delapan puluh dua miliar enam ratus delapan juta delapan puluh satu ribu enam ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar Daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp1.946.404.939.000,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh enam miliar empat ratus empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp15.389.589.112,00 (lima belas miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua belas rupiah) menjadi sebesar Rp1.931.015.349.888,00 (satu triliun sembilan ratus tiga puluh satu miliar lima belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp134.125.023.022,00 (seratus tiga puluh empat miliar seratus dua puluh lima juta dua puluh tiga ribu dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp17.467.708.755,00 (tujuh belas miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp151.592.731.777,00 (seratus lima puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c tetap sebesar Rp12.504.200.000,00 (dua belas miliar lima ratus empat juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan hibah;
2. b.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp12.504.200.000,00 (dua belas miliar lima ratus empat juta dua ratus ribu rupiah).
(3)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b direncanakan semula sebesar Rp2.761.071.569.373,00 (dua triliun tujuh ratus enam puluh satu miliar tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp83.257.192.683,00 (delapan puluh tiga miliar dua ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp2.844.328.762.056,00 (dua triliun delapan ratus empat puluh empat miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan semula sebesar Rp1.909.971.121.621,34 (satu triliun sembilan ratus sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh satu koma tiga puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp47.308.084.515,67 (empat puluh tujuh miliar tiga ratus delapan juta delapan puluh empat ribu lima ratus lima belas koma enam puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp1.957.279.206.137,01 (satu triliun sembilan ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam ribu seratus tiga puluh tujuh koma nol satu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp1.207.227.134.084,00 (satu triliun dua ratus tujuh miliar dua ratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu delapan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp14.991.415.692,00 (empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp1.192.235.718.392,00 (satu triliun seratus sembilan puluh dua miliar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp593.646.344.914,34 (lima ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat belas koma tiga puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp49.359.549.393,29 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga koma dua puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp643.005.894.307,63 (enam ratus empat puluh tiga miliar lima juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh koma enam puluh tiga rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp104.680.106.633,00 (seratus empat miliar enam ratus delapan puluh juta seratus enam ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp4.812.550.814,38 (empat miliar delapan ratus dua belas juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus empat belas koma tiga puluh delapan rupiah) menjadi sebesar Rp109.492.657.447,38 (seratus sembilan miliar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tujuh koma tiga puluh delapan rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp4.417.535.990,00 (empat miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp8.127.400.000,00 (delapan miliar seratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp12.544.935.990,00 (dua belas miliar lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan semula sebesar Rp179.205.542.330,66 (seratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus lima juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh koma enam puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp36.133.024.909,95 (tiga puluh enam miliar seratus tiga puluh tiga juta dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan koma sembilan puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp215.338.567.240,61 (dua ratus lima belas miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh koma enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah.
2. b.belanja modal peralatan dan mesin.
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) berkurang Rp1.336.665,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp2.498.663.335,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp84.756.113.238,25 (delapan puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh enam juta seratus tiga belas ribu dua ratus tiga puluh delapan koma dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp17.951.704.776,85 (tujuh belas miliar sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam koma delapan puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp102.707.818.015,10 (seratus dua miliar tujuh ratus tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu lima belas koma sepuluh rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp52.446.395.890,76 (lima puluh dua miliar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh koma tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp7.111.056.914,75 (tujuh miliar seratus sebelas juta lima puluh enam ribu sembilan ratus empat belas koma tujuh puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp59.557.452.805,51 (lima puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima koma lima puluh satu rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp26.661.204.840,65 (dua puluh enam miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus empat ribu delapan ratus empat puluh koma enam puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp9.171.939.466,88 (sembilan miliar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh enam koma delapan puluh delapan rupiah) menjadi sebesar Rp35.833.144.307,53 (tiga puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh koma lima puluh tiga rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp7.788.742.774,00 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp1.358.313.802,47 (satu miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus dua koma empat puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp9.147.056.576,47 (sembilan miliar seratus empat puluh tujuh juta lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh enam koma empat puluh tujuh rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.053.085.587,00 (lima miliar lima puluh tiga juta delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp541.346.614,00 (lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus empat belas rupiah) menjadi sebesar Rp5.594.432.201,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus satu rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan semula sebesar Rp22.875.000.000,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) berkurang sebesar Rp12.983.690.637,12 (dua belas miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh koma dua belas rupiah) menjadi sebesar Rp9.891.309.362,88 (sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus enam puluh dua koma delapan puluh delapan rupiah).

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003