DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2021

Nomor: 11
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Magelang

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG dan BUPATI MAGELANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. SALINAN SEKDA ASISTEN EKBANG KEPALA BPPKAD KABAG ADMINBANG KABAG HUKUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Magelang.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

(1)APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
(2)APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp2.717.997.581.732,00 (Dua Triliun Tujuh Ratus Tujuh Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah Rp2.552.382.081.413,00
2. b.Belanja Daerah Rp2.692.997.581.732,00 Defisit/Surplus (Rp140.615.500.319,00)
3. c.Pembiayaan Daerah
  1. 1.Penerimaan Rp165.615.500.319,00
  2. 2.Pengeluaran Rp25.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp140.615.500.319,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.552.382.081.413,00 (Dua Triliun Lima Ratus Lima Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli;
b.Pendapatan transfer; dan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp367.058.056.413,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Lima Puluh Delapan Juta Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah; SEKDA ASISTEN EKBANG KEPALA BPPKAD KABAG ADMINBANG KABAG HUKUM
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp124.827.282.454,00 (Seratus Dua Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.275.875.633,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah ).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.084.407.273,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Puluh Empat Juta Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp183.870.491.053,00 (Seratus Delapan Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.157.688.225.000,00 (Dua Triliun Seratus Lima Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.943.304.172.000,00 (Satu Triliun Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp214.384.053.000,00 (Dua Ratus Empat Belas Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp27.635.800.000,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan hibah;
2. b.dana darurat;
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.635.800.000,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah). SEKDA ASISTEN EKBANG KEPALA BPPKAD KABAG ADMINBANG KABAG HUKUM

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.692.997.581.732,00 (Dua Triliun Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.721.408.885.998,00 (Satu Triliun Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Miliar Empat Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.067.049.078.312,00 (Satu Triliun Enam Puluh Tujuh Miliar Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp512.234.124.386,00 (Lima Ratus Dua Belas Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 ( Nol Rupiah )
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 ( Nol Rupiah ).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp134.919.832.300,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.205.851.000,00 (Tujuh Miliar Dua Ratus Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp219.346.515.815,00 (Dua Ratus Sembilan Belas Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah.
2. b.belanja modal peralatan dan mesin.
3. c.belanja modal bangunan dan gedung.
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. g.belanja modal aset tidak berwujud.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (Tujuh Miliar Rupiah). SEKDA ASISTEN EKBANG KEPALA BPPKAD KABAG ADMINBANG KABAG HUKUM
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp78.447.311.864,00 (Tujuh Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp48.882.957.475,00 (Empat Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp77.007.666.525,00 (Tujuh Puluh Tujuh Miliar Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.008.579.951,00 (Delapan Miliar Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp89.823.558.387,00 (Delapan Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp662.418.621.532,00 (Enam Ratus Enam Puluh Dua Miliar Empat Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil; dan
2. b.Belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.633.258.239,00 (Lima Belas Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp646.785.363.293,00 (Enam Ratus Empat Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…