DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2022

Nomor: 11
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang APBD Kabupaten Magelang tahun Anggaran 2023 yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 5); SALINAN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG dan BUPATI MAGELANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Magelang.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

(1)APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
(2)APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp2.765.613.994.250,00, (Dua Triliun Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Miliar Enam Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah Rp2.479.609.378.581,00
2. b.Belanja Daerah Rp2.721.238.994.250,00 Defisit/Surplus (Rp241.629.615.669,00)
3. c.Pembiayaan Daerah
  1. 1.Penerimaan Rp286.004.615.669,00
  2. 2.Pengeluaran Rp44.375.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp241.629.615.669,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.0,00

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.479.609.378.581,00 (Dua Triliun Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh satu Rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli;
b.Pendapatan transfer; dan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp432.819.901.874,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Sembilan belas Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp163.822.957.907,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.609.442.000,00 (Tiga Puluh Miliar Enam Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.267.381.928,00 (Tiga Puluh Satu Miliar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp207.120.120.039,00 (Dua Ratus Tujuh Miliar Seratus Dua Puluh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.025.292.476.707,00 (Dua Triliun Dua Puluh Lima Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.853.488.200.626,00 (Satu Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp171.804.276.081,00 (Seratus Tujuh Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp21.497.000.000,00 (Dua Puluh Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan hibah;
2. b.dana darurat; dan
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp21.497.000.000,00 (Dua Puluh Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.721.238.994.250,00 (Dua Triliun Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.837.077.429.622,00 (Satu Triliun Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.135.700.310.622,00 (Satu Triliun Seratus Tiga Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp560.030.333.295,00 (Lima Ratus Enam Puluh Miliar Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp135.822.101.205,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Satu Ribu Dua Ratus Lima Rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.524.684.500,00 (Lima Miliar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp255.699.499.546,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah.
2. b.belanja modal peralatan dan mesin.
3. c.belanja modal bangunan dan gedung.
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. g.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp74.537.839.580,00 (Tujuh Puluh Empat Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah).
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp119.367.022.275,00 (Seratus Sembilan Belas Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.369.610.577,00 (Empat Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.957.027.114,00 (Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Belas Rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp458.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah).

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp613.462.065.082,00 (Enam Ratus Tiga belas Miliar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil; dan
2. b.Belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.622.425.789,00 (Sembilan Belas Miliar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp593.839.639.293,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…