DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2023

Nomor: 11
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024. APBD tersebut terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); SALINAN • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah
7.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 88; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG dan BUPATI MAGELANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Magelang.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

(1)APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
(2)APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp2.950.753.829.481,00 (dua triliun sembilan ratus lima puluh miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah Rp2.673.448.774.226,00
2. b.Belanja Daerah Rp2.946.828.829.481,00 Defisit/Surplus (Rp273.380.055.255,00)
3. c.Pembiayaan Daerah
  1. 1.Penerimaan Rp277.305.055.255,00
  2. 2.Pengeluaran Rp3.925.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp273.380.055.255,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.0,00 • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2.673.448.774.226,00 (dua triliun enam ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus dua puluh enam rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp459.053.234.338,00 (empat ratus lima puluh sembilan miliar lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp173.916.518.657,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus enam belas juta lima ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp241.292.922.730,00 (dua ratus empat puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.570.000.000,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.273.792.951,00 (dua belas miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.203.244.728.888,00 (dua triliun dua ratus tiga miliar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar Daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.987.159.543.888,00 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh tujuh miliar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp216.085.185.000,00 (dua ratus enambelas miliar delapan puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah). • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

Pasal 6

(1)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp11.150.811.000,00 (sebelas miliar seratus lima puluh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan hibah;
2. b.dana darurat;
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.150.811.000,00 (sebelas miliar seratus lima puluh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.946.828.829.481,00 (dua triliun sembilan ratus empat puluh enam miliar delapan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.986.083.982.166,00 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh enam miliar delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.224.721.014.430,00 (satu triliun dua ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh satu juta empat belas ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp581.220.091.437,00 (lima ratus delapan puluh satu miliar dua ratus dua puluh juta sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp174.581.390.524,00 (seratus tujuh puluh empat miliar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.561.485.775,00 (lima miliar lima ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp299.431.728.020,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah.
2. b.belanja modal peralatan dan mesin.
3. c.belanja modal bangunan dan gedung.
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.183.618.566,00 (delapan miliar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp88.823.024.732,00 (delapan puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh tiga juta dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp106.859.093.724,00 (seratus enam miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp79.061.913.643,00 (tujuh puluh sembilan miliar enam puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.208.155.884,00 (sembilan miliar dua ratus delapan juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.295.921.471,00 (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp17.438.117.463,00 (tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah). • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp643.875.001.832,00 (enam ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta satu ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.046.815.379,00 (dua puluh miliar empat puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp623.828.186.453,00 (enam ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…