DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2018

Nomor: 12
Tahun: 2018
Ditetapkan: 25 Oktober 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan hanya untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa, sehingga struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3881);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 34); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG dan BUPATI MAGELANG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 34) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
(1a)Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)Pengendalian dan Pengawasan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan oleh TP2MT.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian menara serta pembentukan TP2MT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

2.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
(2)Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

3.Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Besarnya tarif retribusi dihitung berdasarkan perkalian setiap nilai menara telekomunikasi dengan tarif dasar.
(2)Nilai menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.tinggi menara;
2. b.lokasi pendirian menara atau tata ruang; dan
3. c.jenis konstruksi menara.
(3)Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah).
(4)Nilai menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5)Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan mendasarkan pada indeks harga yang ditetapkan oleh Bupati dan perkembangan perekonomian Daerah.
(6)Dalam hal terjadi perubahan tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang. Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 25 Oktober 2018 BUPATI MAGELANG, ttd ZAENAL ARIFIN Diundangkan di Kota Mungkid pada tanggal 25 Oktober 2018 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, ttd ENDRA ENDAH WACANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH: (11/2018) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SARIFUDIN, S.H. Pembina NIP. 196702121993121001 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI I. UMUM Dalam rangka pemungutan Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi telah diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan hanya untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa, sehingga struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi perlu diubah. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi dihitung berdasarkan perkalian setiap nilai menara telekomunikasi dengan tarif dasar. Nilai menara telekomunikasi meliputi tinggi menara, lokasi pendirian menara atau tata ruang dan jenis konstruksi menara. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1) Rumus penghitungan tarif retribusi pengendalian dan pengawasan menara sebagai berikut: TR = ((NT + NL + NK) /3 ) X TD Keterangan: TR : Tarif Retribusi NT : Nilai Tinggi Menara NL : Nilai Lokasi Pendirian Menara NK : Nilai Konstruksi Menara TD : Tarif Dasar Contoh perhitungan retribusi menara telekomunikasi: Perusahaan Penyedia Menara Telekomunikasi memiliki sebuah menara yang terletak di WringinPutih, Kecamatan Borobudur. Menara tersebut memiliki ketinggian 40 meter, dengan konstruksi menara monopole. Maka perhitungan retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah sebagai berikut: TR = ((NT + NL + NK)/3) X TD NT = 0.90 (tinggi menara berada di range 40 – 50m) NL = 1.00 (lokasi pendirian menara berada di kawasan wisata Candi Borobudur) NK = 0.9 (konstruksi menara monopole) TD = Rp4.600.000,00 TR = ((0.90+1+0.90)/3) x Rp4.600.000,00 = 0.93333 x Rp4.600.000,00 = Rp4.293.333,00 Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “Tarif Dasar” yaitu hasil penghitungan komponen biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang oleh menara telekomunikasi untuk 2 (dua) kali kunjungan terdiri dari honorarium petugas, biaya transportasi, biaya alat tulis kantor, dengan rincian sebagai berikut: KOMPONEN RINCIAN BIAYA JUMLAH KUNJUNGAN JUMLAH Honorarium Petugas (4 orang) 475.000 2 3.800.000 Transportasi (4 orang) 80.000 2 640.000 ATK 80.000 2 160.000 JUMLAH 4.600.000 Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5) Cukup Jelas. Ayat (6) Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas.

1.Koefisien Tinggi Menara NO KETINGGIAN MENARA NILAI
1.lebih dari 70 m (tujuh puluh meter) 1
2.lebih dari 50 m (lima puluh meter) sampai dengan 70 m (tujuh puluh meter) 0.95
3.lebih dari 30 m (tiga puluh meter) sampai dengan 50 m (lima puluh meter) 0.90
4.kurang dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) meter 0.85
2.Koefisien Lokasi Pendirian Menara NO LOKASI PENDIRIAN MENARA NILAI
1.Kawasan Perkotaan/Perkantoran/Wisata 1
2.Kawasan Pedesaan 0.95
3.Koefisien Konstruksi Menara NO KONSTRUKSI MENARA NILAI
1.Menara Kaki 4 1
2.Menara Kaki 3 0.95
3.Menara Monopole 0.90 BUPATI MAGELANG, ttd ZAENAL ARIFIN Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SARIFUDIN, S.H. Pembina NIP. 196702121993121001

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…