DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyertaan Modal Pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Bapas 69 (Perseroda) Yang Meliputi Jumlah Dan Waktu Penyertaan Modal, Penganggaran, Tata Cara Pencairan, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban, Monitoring Dan Evaluasi.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BAPAS 69 (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Bupati adalah Bupati Magelang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal berupa uang dan/atau barang pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Negara atau Pihak Ketiga, dan/atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan mendapat bagian keuntungan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 3
7.Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas giral secara langsung.
8.PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) adalah Perusahaan Daerah Bank Perekonomian Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
9.Program UPLAND adalah Program Hibah melalui kegiatan pertanian di dataran tinggi yang komprehensif, mulai dari pengembangan budidaya sampai pasca panen dan pemasaran pertanian(The Development Of Integrated Farming System in Upland Areas Project) yang diprakarsai Kementerian Pertanian
10.Pengelola Investasi Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pengelola Investasi adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.

Pasal 2

(1)Maksud Penyertaan Modal meliputi:
1. a.meningkatkan rasio permodalan agar tetap memadai;
2. b.pengembangan usaha PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) guna meningkatkan kapasitas usaha agar mampu berperan mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. c.peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha tani, khususnya kelompok sasaran program UPLAND, dalam rangka mengurangi angka kemiskinan perdesaan, meningkatkan ketahanan pangan Daerah, serta mewujudkan matapencaharian yang berkesinambungan; dan
4. d.pada tahap berikutnya dana akses layanan keuangan kegiatan UPLAND dapat dimanfaatkan untuk peningkatan akses permodalan kepada petani, peternak dan/atau korporasi petani lainnya dengan komoditas yang sama atau komoditas baru yang sedang atau akan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah setelah selesainya program UPLAND.
(2)Penyertaan Modal bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kemampuan operasional PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda);
2. b.meningkatkan kemampuan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta turut membantu dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan
3. c.meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah memberikan penyertaan modal pada PT. BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) sebesar Rp8.750.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 4
1. a.perubahan APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp6.875.000.000,00 (enam miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) bersumber dari hibah Program UPLAND; dan
2. b.APBD tahun anggaran 2026 sebesar:
  1. 1.Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) bersumber dari hibah Program UPLAND; dan
  2. 2.Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bersumber dari pendapatan asli Daerah.
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi jumlah modal yang harus disetor oleh Pemerintah Daerah.
(3)Apabila penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat terealisasi pada masing-masing Tahun Anggaran, dana penyertaan modal dapat dialokasikan pada Tahun Anggaran berikutnya.
(4)Ketentuan mengenai pelaksanaan penyaluran dana penyertaan modal yang bersumber dari hibah Program UPLAND sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b angka 1 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Penganggaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
(2)Penganggaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam pengeluaran pembiayaan daerah jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB IV

TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 5

Tata cara pencairan Penyertaan Modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

(1)Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) sebagai penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi pembinaan badan usaha milik daerah setiap tahun berupa laporan kinerja dan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 5

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

(1)Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyertaan modal pada PT. BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).
(2)Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Pengelola Investasi dan unit kerja pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan badan usaha milik daerah.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 101) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang. Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 13 November 2025 BUPATI MAGELANG, ttd GRENGSENG PAMUJI Diundangkan di Kota Mungkid pada tanggal 13 November 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, ttd ADI WARYANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH: (12-266/2025) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ${ttd} RATNA YULIANTY, S.H., M.H. Pembina Tingkat I NIP. 196807301997032003 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BAPAS 69 (PERSERODA) I. UMUM Dalam rangka meningkatkan dan memperkuat struktur permodalan, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, diperlukan upaya dan usaha untuk menambah sumber pendapatan daerah melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan investasi daerah melalui penyertaan modal sebagai salah satu usaha menambah sumber pendapatan daerah. Tujuan dilakukannya penyertaan modal adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan daerah. Pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah/BUMD, menyebutkan bahwa penyertaan modal BUMD dapat diprioritaskan dalam rangka penambahan modal BUMD. Penambahan modal BUMD dilakukan untuk (a) pengembangan usaha; (b) penguatan struktur permodalan; dan (c) penugasan Pemerintah Daerah. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) dilaksanakan sebagai berikut:

a.perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.875.000.000,00 (enam miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) bersumber dari hibah Program UPLAND; dan
b.APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar:
1. 1.Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) bersumber dari hibah Program UPLAND; dan
2. 2.Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bersumber dari pendapatan asli Daerah. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) berasal dari Program HibahThe Development Of Integrated Farming System in Upland Areas Project (UPLAND). Program UPLAND adalah Kegiatan Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Daerah Dataran Tinggi yang tujuan utamanya adalah pengembangan dan perluasan lahan untuk pengembangan komoditi pertanian secara spesifik dalam mendukung swasembada pangan nasional. Tujuan pelaksanaan program UPLAND adalah untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani di daerah dataran tinggi melalui pengembangan infrastruktur lahan dan air, pengembangan sistem agribisnis dan penguatan sistem kelembagaan. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan program UPLAND diperlukan sebuah konsep pengelolaan yang berkelanjutan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 7 Sesuai dengan kewenangannya, setiap Pemerintah Daerah didorong untuk mendukung keberlanjutan program UPLAND. Dukungan akses terhadap layanan keuangan dapat menjadi komponen kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mendorong keberlanjutan program UPLAND. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan dalam pasal 304 bahwa ”Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD”. Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada BUMD, khususnya yang bergerak di bidang lembaga keuangan untuk mendukung program UPLAND. Penyertaan Modal dalam rangka pelaksanaan program UPLAND sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 (Perseroda). Dalam Peraturan Daerah tersebut diatur besaran penyertaan modal sebagai berikut:
a.perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.875.000.000,00 (enam miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan
b.APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.675.000.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Dalam pelaksanaannya, pencairan penyertaan modal telah dilaksanakan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.875.000.000,00 (enam miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sedangkan pencairan penyertaan modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.675.000.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) belum dilaksanakan. Dalam perkembangannya, program UPLAND masih dapat dilaksanakan sampai dengan tahun 2026, sehingga penyertaan modal akan dilaksanakan pada tahun 2026. Di samping itu, pada tahun 2026 akan dilaksanakan penyertaan modal yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Untuk perlu dalam memberikan dasar dalam pelaksanaan penyertaan modal dimaksud perlu pengaturan dalam peraturan daerah. Dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda). II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…