DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2017

Nomor: 13
Tahun: 2017
Ditetapkan: 17 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2013. Bagian yang mengalami perubahan antara lain Ketentuan ayat (3) Pasal 7; Ketentuan ayat (2) Pasal 9; Ketentuan ayat (2) Pasal 11; Ketentuan ayat (2) Pasal 16; Ketentuan ayat (2) Pasal 17; dan Pasal 18 ditambahkan huruf c. Uraian lebih lanjut terdapat dalam Penjelasan atas peraturan ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat sehingga perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
7.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG dan BUPATI MAGELANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG USAHA PETERNAKAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 2) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Perusahaan peternakan yang melakukan budidaya ternak dengan jenis dan jumlah ternak dengan skala usaha tertentu wajib memiliki Izin Usaha Peternakan.
(2)Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
(3)Skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: NO JENIS TERNAK JUMLAH TERNAK (EKOR) 1 Ayam Ras Petelur > 10.000 ekor induk 2 Ayam Ras Pedaging > 15.000 ekor produksi/siklus 3 Ayam Buras > 10.000 ekor induk 4 Itik, Angsa, Entok > 15.000 ekor campuran 5 Kalkun > 10.000 ekor campuran 6 Puyuh > 25.000 ekor campuran 7 Merpati > 25.000 ekor campuran 8 Kambing/Domba > 300 ekor campuran 9 Sapi Potong > 100 ekor campuran 10 Sapi Perah > 20 ekor campuran 11 Kerbau > 75 ekor campuran 12 Kuda > 50 ekor campuran 13 Kelinci > 1.500 ekor campuran 14 Rusa > 300 ekor campuran
(4)Skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berada dalam 1 (satu) hamparan lokasi.

2.Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Untuk memperoleh Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1), peternak atau perusahaan peternakan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
1. a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
2. b.fotokopi akte pendirian bagi pemohon yang berbentuk badan usaha;
3. c.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. d.surat keterangan domisili usaha;
5. e.fotokopi perizinan peruntukan penggunaan tanah;
6. f.fotokopi sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi usaha peternakan;
7. g.fotokopi Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) untuk bangunan permanen;
8. h.fotokopi Izin Gangguan;
9. i.fotokopi Tanda Daftar Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha;
10. j.fotokopi Izin Pemakaian Tenaga Kerja Asing bagi pemohon yang menggunakan tenaga kerja asing;
11. k.fotokopi Izin Lingkungan;
12. l.Surat Pernyataan untuk Melaksanakan Cara Budidaya Ternak yang baik; dan
13. m.rencana usaha.
(2a)Dalam hal usaha peternakan didirikan di atas tanah pertanian, maka bangunan untuk usaha peternakan harus berupa bangunan tidak permanen dan tidak wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB).
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penerbitan Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

3.Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berlaku dalam hal:
1. a.pemegang Izin Usaha Peternakan menghentikan usahanya; dan
2. b.dicabut oleh Bupati.
(2)Izin Usaha Peternakan dicabut oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam hal peternak atau perusahaan peternakan:
1. a.tidak melakukan kegiatan peternakan secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Izin Usaha Peternakan atau menghentikan kegiatannya selama 1(satu) tahun berturut-turut;
2. b.melakukan pemindahan lokasi kegiatan peternakan tanpa persetujuan Bupati;
3. c.melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan Usaha dari Bupati;
4. d.tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha peternakan 3 (tiga) kali berturut-turut;
5. e.memindahtangankan Izin Usaha Peternakan kepada pihak lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bupati;
6. f.diserahkan kembali oleh pemegang Izin kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk olehnya; dan
7. g.tidak melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular; dan
8. h.tidak menerapkan keselamatan kerja bagi pekerja di peternakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.
  1. 4.Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Setiap peternak yang melakukan budidaya ternak dengan jenis dan jumlah tertentu wajib mendaftarkan kegiatan usahanya kepada Kepala Dinas untuk memperoleh Tanda Daftar Usaha Peternakan.
(2)Jenis dan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: NO JENIS TERNAK JUMLAH TERNAK 1 Ayam Ras Petelur 2000 s.d 10.000 ekor induk 2 Ayam Ras Pedaging 2000 s.d 15.000 ekor produksi/ siklus 3 Ayam Buras 1000 s.d 10.000 ekor induk 4 Itik, Angsa, Entok 250 s.d 15.000 ekor campuran 5 Kalkun 100 s.d 10.000 ekor campuran 6 Puyuh 1000 s.d 25.000 ekor campuran 7 Merpati 100 s.d 25.000 ekor campuran 8 Kambing/Domba 100 s.d 300 ekor campuran 9 Sapi Potong 50 s.d 100 ekor campuran 10 Sapi Perah 5 s.d 20 ekor campuran 11 Kerbau 20 s.d 75 ekor campuran 12 Kuda 10 s.d 50 ekor campuran 13 Kelinci 100 s.d 1.500 ekor campuran 14 Rusa 20 s.d 300 ekor campuran
(3)Jenis dan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berada dalam 1 (satu) hamparan lokasi.

5.Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Untuk memperoleh Tanda Daftar Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, peternak mengajukan permohonan pendaftaran kegiatan usahanya kepada Kepala Dinas.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
1. a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
2. b.surat pernyataan untuk melaksanakan budidaya ternak yang baik; dan
3. c.Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penerbitan Tanda Daftar Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

6.Pasal 18 ditambahkan huruf c, sehingga Pasal 18 huruf c berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pemegang Izin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Usaha Peternakan berhak:

a.melaksanakan kegiatan usaha peternakan yang tertera dalam Izin Usaha Peternakan dan/atau Tanda Daftar Usaha Peternakan;
b.memperoleh pembinaan; dan
c.mendapatkan perlindungan untuk melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah diberikan izin. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang. Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 17 Mei 2017 BUPATI MAGELANG, ttd ZAENAL ARIFIN Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 13 pada tanggal 17 Mei 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, ttd AGUNG TRIJAYA PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG USAHA PETERNAKAN I. UMUM Dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha peternakan di Kabupaten Magelang sebagai Daerah yang potensial untuk pengembangan usaha peternakan sehingga harus didayagunakan untuk mencapai manfaat yang besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta berperan penting dalam penyediaan ternak, produk asal ternak lainnya serta jasa bagi manusia, telah diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan antara lain meliputi skala usaha jenis ternak, persyaratan dalam rangka pemberian izin serta hak pelaku usaha peternakan. Perubahan atas skala usaha jenis ternak dilakukan dengan menaikkan batas bawah usaha yang wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Peternakan. Melalui perubahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan iklim usaha peternakan di Daerah sehingga usaha peternakan akan semakin berkembang yang akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perubahan raperda dengan menambahkan hak bagi pelaku usaha berupa mendapatkan perlindungan untuk melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah diberikan izin diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap usaha peternakan yang sudah berdiri tanpa terganggu oleh perkembangan pemukiman masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Yang dimaksud dengan “Cara Budidaya Ternak yang baik” adalah tata cara budidaya ternak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian”. Huruf k Cukup jelas. Ayat (2a) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…