DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 Yang Meliputi APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp2.774.957.092.059,67 (dua triliun tujuh ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh dua ribu lima puluh sembilan koma enam puluh tujuh rupiah).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 SALINAN tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 88); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG dan BUPATI MAGELANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Magelang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya.
9.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
10.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Pasal 2

(1)APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp2.774.957.092.059,67 (dua triliun tujuh ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh dua ribu lima puluh sembilan koma enam puluh tujuh rupiah).
(2)APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri:
1. a.Pendapatan Daerah;
2. b.Belanja Daerah; dan
3. c.Pembiayaan Daerah.
(3)Rincian APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah Rp2.635.962.182.821,00
2. b.Belanja Daerah Rp2.773.082.092.059,67 Defisit/Surplus (Rp137.119.909.238,67)
3. c.Pembiayaan Daerah
  1. 1.Penerimaan Rp138.994.909.238,67
  2. 2.Pengeluaran Rp1.875.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp137.119.909.238,67 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2.635.962.182.821,00 (dua triliun enam ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp687.972.538.799,00 (enam ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp329.343.338.393,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp310.882.795.563,00 (tiga ratus sepuluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.526.092.677,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus dua puluh enam juta sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
(5)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.220.312.166,00 (sebelas miliar dua ratus dua puluh juta tiga ratus dua belas ribu seratus enam puluh enam rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.941.524.644.022,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh satu miliar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar Daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.807.399.621.000,00 (satu triliun delapan ratus tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp134.125.023.022,00 (seratus tiga puluh empat miliar seratus dua puluh lima juta dua puluh tiga ribu dua puluh dua rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp6.465.000.000,00 (enam miliar empat ratus enam puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari pendapatan hibah sebesar Rp6.465.000.000,00 (enam miliar empat ratus enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.773.082.092.059,67 (dua triliun tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar delapan puluh dua juta sembilan puluh dua ribu lima puluh sembilan koma enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.980.211.634.573,34 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh miliar dua ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tiga koma tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja hibah; dan
4. d.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.138.703.980.717,00 (satu triliun seratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp750.953.170.863,39 (tujuh ratus lima puluh miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh tiga koma tiga puluh sembilan rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp83.820.482.992,95 (delapan puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua koma sembilan puluh lima rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.734.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah).

Pasal 9

(1)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp150.159.945.496,33 (seratus lima puluh miliar seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam koma tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.339.316.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp44.532.930.490,40 (empat puluh empat miliar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu empat ratus sembilan puluh koma empat puluh rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.180.313.267,13 (lima puluh miliar seratus delapan puluh juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus enam puluh tujuh koma tiga belas rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp40.488.245.916,97 (empat puluh miliar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus enam belas koma sembilan puluh tujuh rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.372.530.940,00 (sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f direncanakan sebesar Rp4.246.608.881,83 (empat miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan ribu delapan ratus delapan puluh satu koma delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp27.965.750.000,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…