DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 4 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada angka 5 dan angka 11 Pasal 1, ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3, ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6, penyisipan Pasal 6A, perubahan pada Pasal 7 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11, penyisipan Pasal 11A, perubahan pada Lampiran II, Pasal 15, Pasal 16, penyisipan BAB IXA.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LembarRepublik Indonesia Nomor 4389);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
7.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG dan BUPATI MAGELANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN MAGELANG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 4), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan angka 5 dan angka 11 Pasal 1 diubah dan ditambah 1 (satu) angka, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Magelang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
5.Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.
7.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.
8.Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9.Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di daerah yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
10.Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
11.Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus partai politik di tingkat nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/Konggres/ Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
12.Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
13.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah Pemilihan Umum Tahun 2014.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
15.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16.Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Nilai bantuan per suara untuk Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD ditetapkan sebesar Rp1.491,- (seribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) per suara.
(2)Jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun sebesar Rp1.057.157.766,- (satu milyar lima puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
(3)Bantuan keuangan kepada masing-masing Partai Politik setiap tahun ditetapkan sebagai berikut: NO NAMA PARTAI JUMLAH BANTUAN DALAM ANGKA (Rp) DALAM HURUF 1 2 3 4 1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 239.715.000 dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah 1 2 3 4 2 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 209.686.000 dua ratus sembilan juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah 3 Partai Gerindra 189.546.000 seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah 4 Partai Golongan Karya (GOLKAR) 110.404.000 seratus sepuluh juta empat ratus empat ribu rupiah 5 Partai Amanat Nasional (PAN) 94.502.000 sembilan puluh empat juta lima ratus dua ribu rupiah 6 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 93.856.000 sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah 7 Partai keadilan Sejahtera (PKS) 66.070.000 enam puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah 8 Partai Demokrat 53.374.000 lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah
(4)Pemberian bantuan keuangan kepada masing-masing Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis kepada Bupati oleh DPC atau sebutan lainnya yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris DPC atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri kelengkapan administrasi sebagai berikut:
1. a.keputusan DPP atau DPD atau sebutan lainnya yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP atau DPD atau sebutan lainnya;
2. b.foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. c.surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil Pemilu DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPU;
4. d.nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
5. e.rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
6. f.laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
7. g.surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat partai politik.
(3)Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dibuat dalam rangkap 2 (dua).
(4)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPU dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

4.Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan tidak dapat diberikan.

5.Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
(3)Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas KPU dan unsur Sekretariat Daerah.
(4)Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

6.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.
(2)Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari besaran bantuan yang diterima.
(3)Kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

7.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. b.meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
3. c.meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
(2)Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
1. a.pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. b.pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
3. c.pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
(3)Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

8.Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, antara lain berupa:

a.seminar;
b.lokakarya;
c.dialog interaktif;
d.sarasehan; dan
e.workshop.
1. 9.Ketentuan Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
2. 10.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

11.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD setelah diperiksa oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah.
(2)Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua DPC atau sebutan lain kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh BPK.

12.Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IXA, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IXA

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…