DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 26 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembinaan Jasa Konstruksi, Tim Pembina Jasa Konstruksi, Partisipasi Masyarakat, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi dilaksanakan melalui fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah, serta pembinaan jasa konstruksi untuk mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan;
c.bahwa setelah diubahnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang diperlukan dasar hukum di daerah sebagai bentuk kepastian hukum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembinaan Jasa Konstruksi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG dan BUPATI MAGELANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Magelang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah.
6.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi Konstruksi dan/atau pekerjaan Konstruksi. • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah
7.Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Jasa Konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
8.Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
9.Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
10.Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Kontruksi.
11.Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.

Pasal 2

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas:

a.kejujuran dan keadilan;
b.manfaat;
c.kesetaraan;
d.keserasian;
e.keseimbangan;
f.profesionalitas;
g.kemandirian;
h.keterbukaan;
i.kemitraan;
j.keamanan dan keselamatan;
k.kebebasan;
l.pembangunan berkelanjutan; dan
m.wawasan lingkungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk:

a.memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas;
b.mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;
d.menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
e.menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan
f.menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pembinaan Jasa Konstruksi;
b.tim pembina Jasa Konstruksi;
c.partisipasi masyarakat; dan
d.pendanaan. • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

BAB II

PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

(1)Bupati melaksanakan Pembinaan Jasa Konstruksi melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
(2)Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Masyarakat Jasa Konstruksi.
(3)Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.asosiasi perusahaan;
2. b.asosiasi profesi;
3. c.lembaga pendidikan dan pelatihan kerja Konstruksi;
4. d.Pengguna Jasa;
5. e.Penyedia Jasa;
6. f.perguruan tinggi/pakar;
7. g.pelaku rantai pasok;
8. h.tenaga kerja Konstruksi;
9. i.pemerhati konstruksi;
10. j.lembaga sertifikasi Jasa Konstruksi; dan
11. k.pemanfaat produk Jasa Konstruksi.
(4)Pembinaan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi yang berdampak di Daerah; dan
2. b.pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi Daerah.

Pasal 6

Penyelenggaraan kebijakan Pembinaan Jasa Konstruksi yang berdampak di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a meliputi:

a.penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
b.penyelenggaraan Sistem lnformasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
c.penerbitan perizinan berusaha bidang jasa konstruksi kualifikasi kecil, menengah, dan besar;
d.penerbitan perizinan berusaha bidang jasa konstruksi kepada orang perseorangan sesuai domisili dan persyaratan; dan
e.pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, tertib usaha Jasa Konstruksi dan perizinan tata bangunan, dan/atau tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga terampil Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah
(2)Pelatihan tenaga terampil Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kualifikasi dalam jenjang jabatan:
1. a.teknisi atau analis; dan
2. b.operator.
(3)Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi meliputi tahapan:
1. a.identifikasi kebutuhan akan pelatihan pada Daerah;
2. b.penyiapan bahan dan pedoman pelatihan sesuai ketentuan;
3. c.sosialisasi dan rekrutmen peserta pelatihan;
4. d.pelaksanaan pelatihan;
5. e.fasilitasi pembiayaan sertifikasi tenaga kerja terampil; dan
6. f.pengelolaan informasi pelatihan ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
(4)Pelatihan tenaga terampil Konstruksi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan:
1. a.pendidikan vokasi;
2. b.lembaga pendidikan dan pelatihan;
3. c.asosiasi Jasa Konstruksi;
4. d.badan usaha; dan
5. e.instansi pemerintah lain yang terkait.

Pasal 8

(1)Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja.
(2)Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kerja.
(3)Standar Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pelatihan tenaga terampil Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan bagi tenaga terampil Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dalam mewujudkan transparansi dan Pembinaan Jasa Konstruksi sesuai dengan kewenangannya.
(2)Fasilitasi penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
(3)Data dan informasi Jasa Konstruksi harus dimuat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi.
(4)Fasilitasi penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang diselenggarakan Pemerintah Daerah meliputi tahapan: • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah
1. a.identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi;
2. b.pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
3. c.analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah; dan
4. d.pengelolaan sub-Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah yang merupakan bagian Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Penerbitan perizinan berusaha bidang jasa konstruksi kualifikasi kecil, menengah, dan besar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…