DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 11 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Jenis, Bentuk dan Bidang Usaha Jasa Konstruksi; Klasifikasi dan kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi; Ijin Usaha Jasa Konstruksi; Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan; Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha; Sertifikat Ketrampilan Kerja dan Sertifikat Keahlian Kerja; Hak, Kewajiban, Larangan; Pembinaan; Laporan Pertanggungjawaban Instansi Yang Memberikan IUJK; Sanksi Administratif; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin ketertiban penyelenggaraan usaha di bidang Jasa Konstruksi serta pembinaan terhadap masyarakat jasa konstruksi agar mampu mendukung peran strategis dalam pembangunan di Kabupaten Magelang, perlu adanya pengaturan mengenai Izin Usaha Jasa Konstruksi;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Jasa Konstruksi di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 74);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG dan BUPATI MAGELANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Magelang.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5.Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
6.Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
7.Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
8.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
9.Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
10.Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
11.Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
12.Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pengwasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
13.Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
14.Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
15.Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
16.Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk badan usaha sebagai syarat diterbitkanya Izin Usaha Jasa Konstruksi.
17.Penanggung Jawab Teknik yang selanjutnya disingkat PJT adalah tenaga ahli tetap yang ditunjuk Penanggung Jawab Badan Usaha untuk bertanggung jawab terhadap aspek keteknikan dalam operasionalisasi BUJK.
18.Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat TDUP Jasa Konstruksi adalah bukti telah terdaftarnya usaha orang perseorangan pada SKPD pemberi IUJK.
19.Sertifikat Keterampilan Kerja adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian tertentu.
20.Sertifikat Keahlian Kerja adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
21.Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
22.Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
23.Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah yang selanjutnya disingkat TPJKD adalah Tim yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi pembinaan jasa konstruksi yang ditunjuk oleh Bupati.
24.Institusi Pembina Jasa Konstruksi adalah institusi yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan kegiatan pembinaan jasa konstruksi.

BAB II

JENIS, BENTUK DAN BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

(1)Jenis usaha jasa konstruksi meliputi:
1. a.jasa perencanaan;
2. b.jasa pelaksanaan; dan
3. c.jasa pengawasan konstruksi.
(2)Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 3

(1)Bentuk usaha jasa konstruksi meliputi:
1. a.orang perseorangan; atau
2. b.BUJK.
(2)Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi beresiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil.
(3)Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya.
(4)BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

Pasal 4

(1)Bidang usaha jasa konstruksi meliputi:
1. a.Bidang Usaha Perencanaan;
2. b.Bidang Usaha Pelaksanaan; dan
3. c.Bidang Usaha Pengawasan.
(2)Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
(3)Bidang usaha pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.
(4)Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi.
(5)Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya.
(6)Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan subbagian pekerjaan bangunan konstruksi dari bagian tertentu bangunan konstruksi dengan menggunakan teknologi sederhana.

BAB III

KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

(1)Klasifikasi bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi meliputi:
1. a.arsitektur;
2. b.rekayasa (engineering);
3. c.penataan ruang; dan
4. d.jasa konsultansi lainnya.
(2)Klasifikasi bidang usaha pelaksanaan konstruksi meliputi:
1. a.bangunan gedung;
2. b.bangunan sipil;
3. c.instalasi mekanikal dan elektrikal; dan
4. d.jasa pelaksanaan lainnya.
(3)Setiap klasifikasi bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) dapat dibagi menjadi beberapa subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi.
(4)Setiap subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meliputi satu atau gabungan dari beberapa pekerjaan konstruksi.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Layanan bidang usaha perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi.
(2)Layanan bidang usaha yang dapat dilakukan secara terintegrasi terdiri atas:
1. a.rancang bangun (design and build);
2. b.perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan terima jadi (enginerring, procurement, and construction);.
3. c.penyelenggaraan pekerjaan terima jadi (turn-key project); atau
4. d.penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja (performance based).
(3)Layanan usaha yang dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Pasal 7

(1)Kualifikasi BUJK meliputi:
1. a.kualifikasi usaha besar;
2. b.kualifikasi usaha menengah; dan
3. c.kualifikasi usaha kecil.
(2)Setiap kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi beberapa subkualifikasi usaha jasa konstruksi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian subkualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 8

(1)Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk BUJK wajib memiliki IUJK dari Bupati.
(2)Jenis pelayanan IUJK meliputi:
1. a.permohonan IUJK baru;
2. b.perpanjangan IUJK;
3. c.perubahan data IUJK; dan
4. d.penutupan IUJK.
(3)Bupati dapat mendelegasikan wewenang pemberian IUJK kepada Kepala SKPD.
(4)Dalam hal pemberian IUJK didelegasikan kepada SKPD yang tidak membidangi jasa konstruksi, IUJK diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari SKPD yang membidangi jasa konstruksi.
(5)Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh pelayanan IUJK dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)IUJK diberikan kepada BUJK yang berdomisili di Daerah.
(2)IUJK berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.
(3)Dalam IUJK harus dicantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
(4)Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan yang tercantum dalam SBU.

Pasal 10

(1)Masa berlaku IUJK selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
(2)Perpanjangan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlaku IUJK.
(3)Jika permohonan perpanjangan IUJK diajukan setelah masa berlakunya habis, dan telah melampui waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak berakhir masa berlakunya, maka Pemegang IUJK harus mengajukan permohonan IUJK baru.
(4)Masa berlaku IUJK perubahan sama dengan sisa masa berlaku SBU yang telah diubah.
(5)IUJK berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
1. a.pemegang IUJK menutup kegiatan usaha jasa konstruksi;
2. b.pemegang IUJK menutup IUJK;
3. c.pemegang IUJK dikenai sanksi pencabutan IUJK; dan/atau
4. d.pemegang IUJK melakukan perubahan data usaha.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…