DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 7 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 80

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pelaksanaan Ekonomi Kreatif Bab III Perencanaan Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif Bab IV Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Bab V Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Bab VI Pengembangan Ekonomi Kreatif Bab VII Pemantauan dan Evaluasi Bab VIII Kelembagaan Bab IX Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif serta pengembangan sumber daya ekonomi kreatif di Daerah sehingga dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian Daerah dan meningkatkan daya saing Daerah guna tercapainya tujuan pembangunan Daerah yang berkelanjutan;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam menyelenggarakan ekonomi kreatif di Daerah, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan ekonomi kreatif;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414); SALINAN SEKRETARIS DAERAH ASISTEN EKBANG KEPALA DISPARPORA KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM
5.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6.Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 130); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG dan BUPATI MAGELANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Magelang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
6.Kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.
7.Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
8.Ekosistem ekonomi kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai ekonomi kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh pelaku ekonomi kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN EKBANG KEPALA DISPARPORA KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM
9.Komite Ekonomi Kreatif Daerah adalah lembaga non struktural independen yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan yang mewadahi fungsi pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 2

Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif Daerah, dilaksanakan dengan berasaskan:

a.keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.berkeadilan;
c.gotong royong;
d.manfaat;
e.efisiensi;
f.kemitraan;
g.kemandirian;
h.berwawasan lingkungan;
i.keberlanjutan;
j.identitas bangsa;
k.persaingan sehat;
l.kepastian hukum;
m.kearifan lokal;
n.keberpihakan UMKM; dan
o.kreativitas.

Pasal 3

Pelaksanaan Ekonomi Kreatif di Daerah harus berdasarkan pada:

a.Pancasila;
b.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
c.Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 4

Tujuan dari pengaturan dalam Peraturan Daerah ini yakni untuk:

a.mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat di Daerah, dan perubahan lingkungan perekonomian global;
b.menyejahterakan masyarakat di Daerah dan meningkatkan pendapatan Daerah;
c.menciptakan ekosistem Ekonomi Kreatif di Daerah yang berdaya saing global;
d.menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya bangsa serta sumber daya ekonomi Daerah;
e.mengoptimalkan potensi pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah;
f.memberikan pedoman dalam pengembangan Ekonomi Kreatif;
g.memberikan perlindungan atas kearifan lokal di Daerah; dan
h.mewujudkan Kabupaten Kreatif sebagai kota yang mampu melayani kepentingan pengembangan Ekonomi Kreatif, dan memanfaatkan secara penuh aset kreatif, serta menggunakannya sebagai dasar pembangunan ekonomi, lingkungan dan sosial yang berkelanjutan.

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, yakni:

a.Pelaksanaan Ekonomi Kreatif;
b.Perencanaan Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif;
c.Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif;
d.Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
e.Pengembangan Ekonomi Kreatif;
f.Pemantauan dan Evaluasi; dan
g.Kelembagaan. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN EKBANG KEPALA DISPARPORA KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM

BAB II

PELAKSANAAN EKONOMI KREATIF

Pasal 6

Setiap pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Pasal 7

Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas:

a.pelaku kreasi; dan
b.pengelola kekayaan intelektual.

Pasal 8

(1)Pelaku kreasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a yakni orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang mempertunjukkan kreativitasnya atau proses kreatif, dan/atau menghasilkan suatu karya meliputi 17 subsektor Ekonomi Kreatif yaitu:
1. a.seni Pertunjukan;
2. b.aplikasi;
3. c.arsitektur;
4. d.mode (fashion);
5. e.desain interior;
6. f.desain komunikasi visual;
7. g.desain produk;
8. h.musik;
9. i.penerbitan;
10. j.periklanan;
11. k.kriya;
12. l.film, animasi, dan video;
13. m.televisi dan radio;
14. n.pengembang permainan;
15. o.fotografi;
16. p.seni rupa; dan
17. q.kuliner.
(2)Subsektor Ekonomi Kreatif selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai subsektor yang baru sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Pengelola kekayaan intelektual merupakan pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.
(2)Pengelola kekayaan intelektual yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pada 17 (tujuh belas) subsektor Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN EKBANG KEPALA DISPARPORA KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM
(3)Subsektor Ekonomi Kreatif selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai subsektor yang baru sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Penyusunan basis data Ekonomi Kreatif dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh Perangkat Daerah terkait; dan
2. b.menyebarluaskan pemanfaatan data dengan memanfaatkan sistem jaringan data dan informasi.
(3)Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat identitas usaha kreatif dan identitas pelaku usaha kreatif.

Isi peraturan

Teks80PDFHirarki

Memuat teks peraturan…