DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 25 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

- Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang melakukan penyertaan modal dalam bentuk uang kepada Bank Jateng - Penyertaan modal mulai Tahun 1999 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah). - Penyertaan modal sampai dengan Tahun 2017 sudah dipenuhi sebesar Rp14.358.000.000,00 (empat belas milyar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah). - Kekurangan Penyertaan Modal sebesar Rp30.642.000.000,00 (tiga puluh milyar enam ratus empat puluh dua juta rupiah) dianggarkan dalam APBD

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magelang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
9.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor 17 Serie D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG dan BUPATI MAGELANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Kabupaten Magelang. Bupati adalah Bupati Magelang. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal berupa uang dan/atau barang pada suatu usaha bersama dengan BUMD/BUMN atau Pihak Ketiga, dan/atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan mendapat bagian keuntungan. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bank Jateng adalah badan usaha milik daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999. Asset Management Unit yang selanjutnya disingkat AMU adalah aktiva produktif macet berupa piutang dan segala sesuatu yang melekat padanya yang terutang oleh debitur, yang dikelola oleh Tim AMU Bank Jateng. Cadangan Umum adalah cadangan yang dibentuk dan penyisihan laba ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau rapat anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar Bank Jateng.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi dan mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah melalui penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha Bank Jateng.

Pasal 3

(1)Penyertaan modal pada Bank Jateng bertujuan untuk: peningkatan kesejahteraan masyarakat; penambahan dan pemupukan sumber-sumber pendapatan asli daerah; pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; dan pemenuhan modal dasar.
(2)Tujuan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam penyertaan modal pada Bank Jateng dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, transparan, akuntabilitas, dan saling menguntungkan.

BAB III

JUMLAH DAN SUMBER PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal dalam bentuk uang kepada Bank Jateng. Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai Tahun 1999 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah). Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan Tahun 2017 sudah dipenuhi sebesar Rp14.358.000.000,00 (empat belas milyar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah). Kekurangan Penyertaan Modal sebesar Rp30.642.000.000,00 (tiga puluh milyar enam ratus empat puluh dua juta rupiah) dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan, dengan perincian sebagai berikut: Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp13.530.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah); Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp5.704.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus empat juta rupiah); Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.704.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus empat juta rupiah); dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.704.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus empat juta rupiah). Jumlah penyertaan modal sebesar Rp13.530.000.000,00 (tiga belas miliyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari setoran tunai sebesar Rp5.704.000.000,00 (lima miliyar tujuh ratus empat juta rupiah) ditambah sharing dari AMU, Cadangan Umum dan Laba Tahun Lalu sebesar Rp7.826.000.000,00 (tujuh miliyar delapan ratus dua puluh enam juta rupiah). Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kelebihan anggaran, pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipercepat dengan menambah besaran penyertaan modal pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 6

Jumlah setoran tunai penyertaan modal tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dapat berkurang dalam hal terdapat penerimaan dari sharing AMU, Cadangan Umum atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 7

Penganggaran penyertaan modal setiap tahun ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penganggaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam Pengeluaran Pembiayaan Daerah Jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB V

TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 7

Tata cara pencairan dana penyertaan modal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Bank Jateng sebagai penerima penyertaan modal Pemerintah Daerah, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang. Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 25 Mei 2018 Pjs. BUPATI MAGELANG, ttd TAVIP SUPRIYANTO Diundangkan di Kota Mungkid pada tanggal 25 Mei 2018 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, ttd EKO TRIYONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH: ( 4/2018) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH UMUM Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah diperlukan kelengkapan- kelengkapan agar Otonomi Daerah dapat berjalan sesuai tujuannya, yaitu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga yang membantu mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat dan pembangunan Daerah yang juga berfungsi sebagai sarana penggalian sumber Pendapatan Asli Daerah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah memberikan peluang Pemerintah Daerah untuk melakukan penyertaan modal dalam bidang bank dan lembaga keuangan dalam rangka memperkuat struktur pemodalan perbankan. Undang-Undang No mor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal (investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 menjelaskan bahwa investasi Pemerintah Daerah dapat berupa pembelian surat berharga atau investasi langsung. Sementara investasi langsung terdiri dari Penyertaan Modal Daerah dan Pemberian Pinjaman. Untuk itu dalam rangka meningkatkan kepemilikan modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah perlu dilakukan penanaman modal jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal. Sehubungan dengan pertimbangan di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magelang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…