DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada angka 16 Pasal 1 dan penambahan angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, dan angka 28, perubahan ayat (1) dan ayat (3) huruf a Pasal 12 dan penghapusan ayat (2) huruf e dan ayat (4) Pasal 12, perubahan pada Pasal 28, huruf b dan huruf c Pasal 35, ayat (2) huruf b Pasal 39, penyisipan ayat (2a) Pasal 42, penambahan ayat (4) Pasal 45, perubahan Pasal 48.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG dan BUPATI MAGELANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 16 Pasal 1 diubah dan Pasal 1 ditambahkan 5 (lima) angka yakni angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, dan angka 28, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Magelang.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9.Sekretariat Desa adalah bagian dari Perangkat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan Desa.
10.Unsur staf sekretariat adalah pelaksana bidang administrasi pemerintahan Desa di bawah Sekretaris Desa yang terdiri dari Kepala Urusan.
11.Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional yang terdiri dari Kepala Seksi.
12.Pelaksana Kewilayahan adalah usur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan yang terdiri dari Kepala Dusun.
13.Tim Seleksi Perangkat Desa adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
14.Staf adalah unsur pembantu Perangkat Desa non pemegang jabatan yang diangkat Kepala Desa sesuai kebutuhan.
15.Pengangkatan Perangkat Desa adalah proses pengisian Perangkat Desa yang meliputi tahapan persiapan, penjaringan bakal calon, penyaringan bakal calon dan penetapan.
16.Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut bakal calon adalah warga negara Indonesia yang mendaftar sebagai Perangkat Desa dalam proses penjaringan.
17.Calon Perangkat Desa adalah bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa.
18.Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi Perangkat Desa yang meliputi pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
19.Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi Perangkat Desa meliputi penelitian persyaratan administrasi, penetapan Calon Perangkat Desa dan ujian tertulis.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21.Mutasi adalah perpindahan Perangkat Desa dari 1 (satu) jabatan ke jabatan lainnya.
22.Pelaksana Tugas (Plt) Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pelaksana Tugas (Plt) adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas pada jabatan Perangkat Desa yang kosong.
23.Pelaksana Harian (Plh) Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pelaksana Harian (Plh) adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas pada jabatan Perangkat Desa dalam hal Perangkat Desa definitif berhalangan sementara.
24.Hari adalah hari kerja.
25.Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
26.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
27.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
28.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) huruf a Pasal 12 diubah dan ayat (2) huruf e dan ayat (4) Pasal 12 dihapus sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Calon Perangkat Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. c.berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
4. d.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon;
5. e.dihapus;
6. f.sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;
7. g.tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
8. h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
9. i.tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak kejahatan dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
10. j.sanggup bertempat tinggal di Desa setempat selama menjabat sebagai Perangkat Desa.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.mendapat rekomendasi persetujuan ketua RT paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah RT di dusun setempat khusus untuk formasi unsur kewilayahan; dan
2. b.mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten.
(4)Dihapus.

3.Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat menjadi Perangkat Desa dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(2)Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah, mendapatkan tambahan tunjangan perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

4.Ketentuan huruf b dan huruf c Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Perangkat desa diberhentikan sementara karena:

a.tidak mengindahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);
b.ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
c.dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
d.tertangkap tangan dan ditahan.
1. 5.Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1)Perangkat Desa berhenti karena:
1. a.Meninggal dunia;
2. b.Permintaan sendiri;
3. c.Diberhentikan.
(2)Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
1. a.telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
2. b.dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. c.berhalangan tetap;
4. d.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan
5. e.tidak mengindahkan sanksi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a.
  1. 6.Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 42 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1)Kepala Desa dapat melakukan mutasi jabatan Perangkat Desa.
(2)Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat 2 (dua) tahun sejak yang bersangkutan menduduki jabatan perangkat desa.
(2a)Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong yang dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
(3)Kepala Desa dalam melakukan mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kesesuaian antara kemampuan perangkat desa dengan tugas jabatan yang akan dilaksanakan.
(4)Dalam hal perangkat desa dimutasi dari 1 (satu) formasi jabatan ke formasi jabatan lainnya, masa kerja perangkat desa tetap dihitung sejak pengangkatan pertama kali.
(5)Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai mutasi jabatan perangkat desa diatur dalam Peraturan Bupati.

7.Ketentuan Pasal 45 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa yang diakibatkan oleh pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
(2)Dalam hal tidak terdapat Perangkat Desa yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa yang ada sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
(3)Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
(4)Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

8.Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

(1)Sekretaris Desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil, kepala urusan, kepala seksi atau kepala dusun yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh).
(2)Pengangkatan perangkat desa yang telah habis masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sebelum perangkat desa tersebut berakhir masa tugasnya dan paling cepat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa tugasnya.
(3)Salinan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan kepada perangkat desa yang bersangkutan, Bupati dan Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai belaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang. Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 23 Juli 2019 BUPATI MAGELANG, ttd ZAENAL ARIFIN Diundangkan di Kota Mungkid pada tanggal 23 Juli 2019 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, ttd ADI WARYANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH: (4-171/2019) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, SARIFUDIN, S.H. Pembina NIP. 196702121993121001 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA I. UMUM Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sesungguhnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang dibentuk dengan mendasarkan kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) dan peraturan pelaksanaannya termasuk di dalamnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5). Namun dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mendapatkan uji materi oleh Mahkamah Konstitusi atas ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan pengangkatan perangkat Desa yang terdapat di dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e yang berbunyi : “terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.” Ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e dimaksud harus dihapus dikarenakan bertentangan dengan ayat (2) Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.” Di samping itu, beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa juga mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223). Hal inilah yang melatar belakangi perlunya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dilakukan perubahan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 64

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…