DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 7 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Jenis Retribusi Bab III Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bab V Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Bab VI Wilayah Pemungutan Bab VII Peninjauan Tarif Retribusi Bab VIII Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Bab IX Sanksi Administratif Bab X Penagihan Retribusi Terutang Bab XI Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan dalam Hal-Hal Tertentu atas Pokok Retribusi dan/atau Sanksinya Bab XII Insentif Pemungutan Bab XIII Penyidikan Bab XIV Ketentuan Pidana Bab XV Ketentuan Peralihan Bab XVI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa retribusi perizinan tertentu merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
c.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu mengatur mengenai Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); SALINAN SEKRETARIS DAERAH ASISTEN EKBANG KEPALA BPPKAD KEPALA DISPERINAKER KEPALA DPUPR KABAG UMUM KABAG HUKUM
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG dan BUPATI MAGELANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Magelang.
4.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang telah ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN EKBANG KEPALA BPPKAD KEPALA DISPERINAKER KEPALA DPUPR KABAG UMUM KABAG HUKUM
5.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
10.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
11.Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah Bangunan Gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan tentang cagar budaya.
12.Bangunan Gedung Hijau yang selanjutnya disingkat BGH adalah Bangunan Gedung yang memenuhi Standar Teknis bangunan Gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip BGH sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya.
13.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
14.Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
15.Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi resiko pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.
16.Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
17.Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota pada lokasi tertentu. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN EKBANG KEPALA BPPKAD KEPALA DISPERINAKER KEPALA DPUPR KABAG UMUM KABAG HUKUM
18.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
19.Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
20.Ketinggian Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat KBG adalah angka maksimal jumlah lantai Bangunan Gedung yang diperkenankan.
21.Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
22.Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
23.Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
24.Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
25.Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
26.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
27.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
28.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih bayar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
31.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
32.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN EKBANG KEPALA BPPKAD KEPALA DISPERINAKER KEPALA DPUPR KABAG UMUM KABAG HUKUM

BAB II

JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

a.Retribusi PBG; dan
b.Retribusi Penggunaan TKA.

BAB III

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 3

Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 4

(1)Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah penerbitan PBG dan SLF.
(2)Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
2. b.penerbitan PBG;
3. c.inspeksi bangunan gedung;
4. d.penerbitan SLF dan SBKBG; dan
5. e.pencetakan plakat SLF.
(3)Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
1. a.pembangunan baru;
2. b.Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
3. c.PBG perubahan untuk:
  1. 1.perubahan fungsi Bangunan Gedung;
  2. 2.perubahan lapis Bangunan Gedung;
  3. 3.perubahan luas Bangunan Gedung;
  4. 4.perubahan tampak Bangunan Gedung;
  5. 5.perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
  6. 6.perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
  7. 7.perlindungan dan/atau pengembangan BGCB; atau
  8. 8.perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
(4)PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
(5)Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik:
1. a.Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
2. b.Pemerintah desa kecuali yang digunakan untuk kegiatan usaha;
3. c.Bangunan Gedung dengan fungsi keagamaan; SEKRETARIS DAERAH ASISTEN EKBANG KEPALA BPPKAD KEPALA DISPERINAKER KEPALA DPUPR KABAG UMUM KABAG HUKUM
4. d.Bangunan Gedung dengan fungsi sosial budaya berupa bangunan gedung pendidikan untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan keagamaan; dan
5. e.Bangunan Gedung dengan fungsi hunian yang dibangun dengan anggaran bantuan stimulan swadaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1)Subjek Retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF.
(2)Wajib Retribusi PBG adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

Pasal 6

(1)Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas layanan dan harga satuan Retribusi PBG.
(2)Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyedia layanan.
(3)Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
2. b.harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
(4)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
1. a.Bangunan Gedung; dan
2. b.Prasarana Bangunan Gedung.
(5)Formula sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a terdiri atas:
1. a.Luas Total Lantai;
2. b.Indeks Terintegrasi; dan
3. c.Indeks Bangungan Gedung Terbangun.
(6)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
1. a.Volume;
2. b.Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
3. c.Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 7

(1)Indeks Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b dihitung berdasarkan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.
(2)Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut:
1. a.hunian;
2. b.keagamaan;
3. c.usaha;
4. d.sosial dan budaya; dan
5. e.khusus.
(3)Selain fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), fungsi bangunan gedung dapat berupa fungsi campuran. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN EKBANG KEPALA BPPKAD KEPALA DISPERINAKER KEPALA DPUPR KABAG UMUM KABAG HUKUM
(4)Klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan:
1. a.tingkat kompleksitas;
2. b.tingkat permanensi;
3. c.tingkat resiko bahaya kebakaran;
4. d.lokasi;
5. e.ketinggian bangunan gedung; dan
6. f.kepemilikan bangunan gedung.
(5)Indeks Bangungan Gedung Terbangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf c meliputi:
1. a.pembangunan bangunan gedung baru;
2. b.rehabilitasi/renovasi bangunan gedung; dan
3. c.pelestarian/pemugaran.

Pasal 8

(1)Indeks Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(6)huruf b terdiri atas:
1. a.konstruksi pembatas/penahan/pengaman;
2. b.konstruksi penanda masuk lokasi;
3. c.konstruksi perkerasan;
4. d.konstruksi perkerasan aspal beton;
5. e.konstruksi perkerasan grassblock;
6. f.konstruksi penghubung;
7. g.konstruksi penghubung (jembatan antar gedung);
8. h.konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang);
9. i.konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass);
10. j.konstruksi kolam/reservoir bawah tanah;
11. k.konstruksi septictank, sumur resapan;
12. l.konstruksi menara;
13. m.konstruksi menara air;
14. n.konstruksi monumen;
15. o.konstruksi instalasi/gardu;
16. p.konstruksi reklame/papan nama;
17. q.konstruksi pondasi mesin (di luar bangunan);
18. r.konstruksi menara televisi;
19. s.konstruksi antena radio;
20. t.konstruksi antena (tower telekomunikasi);
21. u.tangki tanam bahan bakar;
22. v.pekerjaan drainase; dan
23. w.konstruksi penyimpanan/silo.
(2)Indeks Bangunan Gedung Terbangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf c meliputi:
1. a.pembangunan prasarana bangunan gedung baru;
2. b.rehabilitasi/renovasi prasarana bangunan gedung; dan
3. c.pelestarian/pemugaran.

Pasal 9

(1)Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN EKBANG KEPALA BPPKAD KEPALA DISPERINAKER KEPALA DPUPR KABAG UMUM KABAG HUKUM
(2)Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penerbitan PBG dan SLF;
2. b.inspeksi Penilik bangunan;
3. c.penegakan hukum;
4. d.penatausahaan; dan
5. e.biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

Pasal 10

(1)Struktur dan besarnya tarif retribusi PBG dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:
1. a.Bangunan Gedung Nilai Retribusi = LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg LLt = ∑ (Lli + Lbi) It = If x ∑ (bp x Ip) x Fm
2. b.Prasarana Bangunan Gedung Nilai retribusi = V x I x Ibg x HSpbg
(2)Keterangan rumus nilai retribusi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
1. a.LLt yaitu Luas Total Lantai;
2. b.Ilo yaitu indeks Lokalitas, merupakan persentase pengali terhadap SHST;
3. c.SHST yaitu Standar Harga Satuan Tertinggi;
4. d.It yaitu indeks terintegrasi, merupakan perkalian antara indeks fungsi, faktor kepemilikan dan jumlah perkalian antara bobot parameter dan indeks parameter;
5. e.bp yaitu bobot parameter;
6. f.Ip yaitu indeks parameter yang ditentukan berdasarkan komplesitas, permanensi, tingkat resiko kebakaran, lokasi, dan koefisien jumlah lantai;
7. g.Ibg yaitu indeks bangunan gedung terbangun yang dihitung berdasarkan pada jenis pembangunan;
8. h.Lli yaitu Luas Lantai ke-1; dan
9. i.Lbi yaitu Luas Basemen ke-1.
(3)Keterangan rumus nilai retribusi Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
1. a.V yaitu volume Prasarana Bangunan Gedung;
2. b.I yaitu Indeks Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan pada jenis prasarana bangunan gedung;
3. c.Ibg yaitu indeks bangunan gedung terbangun yang dihitung berdasarkan pada jenis pembangunan; dan
4. d.HSpbg yaitu harga satuan prasarana bangunan gedung.
(4)Indeks lokalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
1. a.0,2% (nol koma dua persen) untuk BGCB;
2. b.0,4% (nol koma empat persen) untuk BGH; dan
3. c.selain BGCB dan BGH sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
(5)SHST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)HSpbg sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditetapkan sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dari Rencana Anggaran Biaya dibagi satuan volume. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN EKBANG KEPALA BPPKAD KEPALA DISPERINAKER KEPALA DPUPR KABAG UMUM KABAG HUKUM

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…