DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 6 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan Pemerintah Daerah, Industri Unggulan Kabupaten, Sistematika, Masa Berlaku RPIK, Pelaksanaan, Pelaporan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2023-2043; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 94);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG dan BUPATI MAGELANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2023-2043.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Magelang.
2.Bupati adalah Bupati Magelang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah
5.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Industri Unggulan Kabupaten adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri unggulan dan utama di Kabupaten.
8.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2023-2043 yang selanjutnya disingkat RPIK 2023-2043 adalah dokumen perencanaan pembangunan industri Kabupaten Magelang untuk periode 20 (dua puluh tahun) terhitung sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2043.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini meliputi:

a.sebagai pedoman pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah, pelaku Industri, pengusaha dan/atau institusi terkait; dan
b.sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri Unggulan Kabupaten.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini meliputi:

a.mewujudkan kebijakan pembangunan Industri nasional di Kabupaten;
b.menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Kabupaten;
c.mewujudkan Industri Kabupaten yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
d.mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Kabupaten guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
e.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Kewenangan Pemerintah Daerah;
b.Industri Unggulan Kabupaten;
c.Sistematika;
d.Masa Berlaku RPIK;
e.Pelaksanaan;
f.Pelaporan;
g.Pembiayaan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan industri daerah.
(2)Pembangunan Industri Daerah dilaksanakan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.
(3)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perencanaan, penetapan dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
2. b.penyediaan infrastruktur Industri dan infrastruktur penunjang Industri; • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah
3. c.pengembangan sentra industri dengan skala usaha mikro dan kecil;
4. d.penyiapan sumber daya manusia dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Kabupaten;
5. e.pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
6. f.pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.penataan kegiatan Industri untuk berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri; dan
8. h.pelaporan pelaksanaan RPIK 2023-2043.

BAB III

INDUSTRI UNGGULAN KABUPATEN

Pasal 6

(1)Industri Unggulan Kabupaten yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Kabupaten dan merupakan komoditi unggulan Kabupaten berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 yaitu:
1. a.industri makanan;
2. b.industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya;
3. c.industri barang galian bukan logam;
4. d.industri tekstil; dan
5. e.industri furnitur.
(2)Selain Industri Unggulan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan menjadi prioritas Kabupaten.

Pasal 7

Industri Unggulan Kabupaten dikembangkan secara berkelanjutan dengan melalui tahapan:

a.Tahap I periode 2023 - 2027;
b.Tahap II periode 2028 - 2032; dan
c.Tahap III periode 2033 - 2043;

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 8

(1)RPIK 2023-2043 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I : PENDAHULUAN
2. b.BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI
3. c.BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN MAGELANG
4. d.BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023-2043
5. e.BAB V : PENUTUP • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah
(2)RPIK 2023-2043 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

MASA BERLAKU RPIK

Pasal 9

(1)RPIK 2023-2043 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPIK 2023-2043 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan industri Kabupaten.
(2)Dalam melaksanakan pembangunan industri Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menjalin sinergitas dengan pemerintah pusat dan dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
(3)Pelaksanaan sinergitas dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 11

(1)Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto, penyerapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi investasi sektor Industri dan ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor Industri.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…